KAI Harap Kemhub Relaksasi Batas Isian KRL

KAI Harap Kemhub Relaksasi Batas Isian KRL
Ilustrasi penumpang kereta api. (Foto: Beritasatu Photo / Ruht Semiono)
Thresa Sandra Desfika / FER Senin, 6 Juli 2020 | 17:21 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - PT Kereta Api Indonesia (Persero) mengharapkan ada relaksasi terkait batas kapasitas angkut kereta rel listrik (KRL) dari Kementerian Perhubungan (Kemhub). Penambahan batas maksimal isian itu ditaksir bisa mengurangi antrean di stasiun.

Baca Juga: Pengaturan Jam Kerja Solusi Urai Kepadatan Pengguna KRL

Diusulkan agar kapasitas KRL dapat ditingkatkan dari 45 persen menjadi 60 persen dengan melalui evaluasi dari berbagai pihak. Hal tersebut juga sesuai Surat Edaran Kemhub Nomor 14 Tahun 2020.

"Sejak ditetapkan kapasitas angkut maksimal 45 persen atau 74 pelanggan per kereta pada 8 Juni, KAI melalui PT KCI telah dengan baik mengantisipasi kepadatan di stasiun dan kereta dengan berbagai pengaturan protokol kesehatan yang ketat" ujar Direktur Utama KAI, Didiek Hartantyo, dalam keterangannya kepada Beritasatu.com, di Jakarta, Senin (6/7/2020).

Apabila kapasitas ditingkatkan menjadi 60 persen atau sekitar 100 pelanggan per kereta, lanjut Didiek, maka antrean di stasiun dapat dikurangi.

"Meski ada penambahan kapasitas angkut, protokol kesehatan tetap akan KAI jalankan dengan ketat dan tegas seperti yang sudah dilakukan sejak awal pandemi Covid-19 seperti disiplin memakai masker, baju lengan panjang, rutin cuci tangan, tidak memegang wajah, mata, dan mulut serta tidak berbincang-bincang selama di dalam kereta," kata Didiek.

Baca Juga: Sistem Sif di DKI Dinilai Belum Maksimal

Didiek menegaskan, KAI sudah maksimal mengoperasikan KRL, di mana jumlah yang dioperasikan sudah sebanyak 947 perjalanan atau mencapai 95 persen dari 991 perjalanan yang reguler dijalankan pada masa normal sebelum pandemi.

"Misalnya di stasiun Bogor, headway antarkereta sudah 5 menit sekali. Namun hal tersebut tetap belum mampu mengurangi antrean karena kapasitas yang disediakan masih dibatasi dalam setiap perjalanan," ujar Didiek.

Didiek juga meminta agar seluruh pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, dan swasta untuk mengatur jam kerja pegawainya agar kepadatan di KRL dapat dikurangi.

"KAI berharap seluruh pihak yang pegawainya berangkat kerja menggunakan KRL dapat mengatur kembali jam masuk kerja pegawainya sesuai SE Gugus Tugas Covid-19 Nomor 8 tahun 2020 atau melakukan pengaturan jam kerja sif pagi dan siang," ujar Didiek.

Baca Juga: Pengguna KRL Meningkat, Sistem Sif Mutlak Diterapkan

Dengan adanya pengaturan jam kerja, papar Didiek, maka pelayanan kepada pelanggan KRL di stasiun dan kereta akan lebih maksimal. Pelanggan juga nantinya tidak akan berlama-lama untuk antre di stasiun untuk masuk ke KRL karena kepadatan mulai terurai.



Sumber: BeritaSatu.com