Ini Syarat UMKM Bisa Dapat Jaminan Kredit Modal Kerja

Ini Syarat UMKM Bisa Dapat Jaminan Kredit Modal Kerja
Ilustrasi UMKM. (Foto: Dok )
Herman / FER Selasa, 7 Juli 2020 | 17:57 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Pemerintah resmi meluncurkan program penjaminan kredit modal kerja untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam rangka mempercepat pemulihan ekonomi nasional. PT Jamkrindo dan Askrindo telah ditugaskan untuk menjamin pelaku usaha UMKM atas kredit modal kerja yang diberikan oleh perbankan.

Baca Juga: Pemerintah Jamin Kredit Modal Kerja UMKM

Sebelumnya pada 25 Juni 2020, pemerintah juga telah menempatkan uang negara di bank umum milik pemerintah atau Himpunan Bank-Bank Milik Negara (Himbara) dengan total Rp 30 triliun. Dana tersebut diharapkan dapat mendorong sektor rill melalui kredit modal kerja baru di perbankan untuk UMKM.

Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM), Teten Masduki menyampaikan, penjaminan kredit modal kerja baru ini terbuka untuk pelaku UMKM yang sudah terhubung ke lembaga pembiayaan, baik itu perbankan, koperasi, Badan Perkreditan Rakyat (BPR) maupun Baitul Maalwat Tamwil (BMT), termasuk bank wakaf.

“Saat ini yang sudah terhubung ke lembaga pembiayaan formal sebanyak 60,66 juta, ini (penjaminan kredit modal kerja UMKM) terbuka untuk semua,” kata Teten Masduki dalam peluncuran program penjaminan kredit modal kerja untuk UMKM secara virtual, Selasa (7/7/2020).

Baca Juga: Mompreneur Jadi Penopang Ekonomi Keluarga

Terkait kriteria untuk pelaku usaha UMKM selaku terjamin, menurut Teten, hal tersebut juga telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 71/PMK.08/2020, antara lain merupakan pelaku usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah yang berbentuk usaha perseorangan, koperasi, ataupun badan usaha dengan plafond pinjaman maksimal Rp 10 miliar dan hanya diberikan oleh satu penerima pinjaman.

"Pinjaman yang dijamin adalah pinjaman yang sertifikat penjaminannya diterbitkan paling lambat tanggal 30 November 2021 sampai dengan selesainya tenor pinjaman tersebut, dan tenor pinjaman maksimal tiga tahun,” jelas Teten.

Kriteria lainnya adalah UMKM tersebut tidak termasuk dalam daftar hitam nasional, dan memiliki performing loan lancar (kolektibilitas 1 atau kolektibilitas 2) dihitung per tanggal 29 Februari 2020.

Baca Juga: Pelaku UMKM Mulai Merasakan Nikmatnya Program PEN

Sementara itu, Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati menyampaikan, program Penjaminan Kredit Modal Kerja UMKM ini diharapkan dapat memutus sikap saling menunggu atau keengganan mengambil risiko dari perbankan dan pelaku UMKM terkait pemberian kredit modal kerja baru.

"Pemerintah memberikan Rp 5 triliun untuk penjaminan kredit modal kerja, bahkan untuk UMKM yang meminjam sampai Rp 10 miliar, premi untuk penjaminan kredit macetnya akan dibayar oleh pemerintah, dijamin oleh Jamkrindo dan Askrindo yang mendapatkan PMN (penyertaan modal negara) total Rp 6 triliun, sehingga mereka memiliki kemampuan modal untuk meng-cover risiko tersebut,” kata Sri Mulyani.



Sumber: BeritaSatu.com