PT KAI Ajukan Dana Talangan Rp 3,5 Triliun untuk Modal Kerja

PT KAI Ajukan Dana Talangan Rp 3,5 Triliun untuk Modal Kerja
Penumpang kereta api. (Foto: ANTARA)
Thresa Sandra Desfika / JAS Rabu, 8 Juli 2020 | 17:56 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI mengajukan dana talangan pemerintah senilai Rp 3,5 triliun. Dana tersebut akan digunakan sebagai modal kerja hingga akhir tahun ini.

Direktur Utama KAI Didiek Hartantyo menjelaskan, KAI membutuhkan pendanaan sebesar Rp 3,5 triliun untuk mendanai biaya operasional agar arus kas akhir operasional tetap positif.

"Setelah dilakukan efisiensi operasional terhadap proyeksi arus kas yang telah disesuaikan dengan skenario akibat Covid-19, KAI masih membutuhkan pendanaan sebesar Rp 3,5 triliun untuk menjaga arus kas operasional positif di tahun 2020," kata Didiek dalam rapat dengar pendapat Komisi VI DPR di Jakarta, Rabu (8/7/2020).

Dia melanjutkan, secara rinci dana talangan Rp 3,5 triliun direncanakan untuk biaya perawatan sarana perkeretaapian Rp 680 miliar, perawatan prasarana termasuk bangunan Rp 740 miliar, pemenuhan biaya pegawai Rp 1,25 triliun, biaya bahan bakar Rp 550 miliar, dan pendukung operasional lainnya Rp 280 miliar.

"Ini komponen terbesar untuk biaya pegawai 36 persen, 21 persen untuk perawatan sarana, 19 persen untuk perawatan sarana, biaya bahan bakar 16 persen, dan pendukung operasional lainnya 8 persen," imbuh Didiek.

Dia menerangkan, dana talangan untuk biaya pegawai sebesar Rp 1,25 triliun karena secara grup, KAI mempekerjakan 46.000 pegawai, yakni 30.000 pegawai di induk usaha dan di enam anak usaha sebanyak 16.000 pekerja.

"Kami tidak akan mengambil kebijakan PHK dan pemotongan gaji sehingga kami memerlukan likuiditas sekitar Rp 1,25 triliun untuk membiayai pegawai," ucap Didiek.

Didiek menuturkan, dana talangan ini diharapkan diberikan dalam bentuk instrumen soft loan dengan bunga rendah 2-3 persen dan jatuh tempo di atas tujuh tahun.

Menurut dia, pertimbangan instrumen soft loan lain, antara lain karena jangka waktu pelunasan pokok yang cukup panjang, bisa memberikan KAI waktu untuk dapat kembali pada kapasitas optimalnya; pada tahun 2022 perusahaan memiliki obligasi jatuh tempo sebesar Rp 1 triliun sementara pada tahun 2021 diperkirakan dalam tahap recovery; beban bunga pinjaman untuk pemenuhan modal kerja tahun 2020 dapat membatasi kemampuan pemulihan perusahaan; dan mempertimbangkan kemampuan operasional KAI setelah 2024.

"Strukturnya nanti kami akan mengajukan soft loan kepada Kementerian Keuangan. Dalam hal ini, Kementerian Keuangan menunjuk lembaganya apakah SMI, LPII, atau Penjaminan Indonesia sehingga jumlahnya Rp 3,5 triliun," terang Didiek.



Sumber: BeritaSatu.com