Dorong Partisipasi Masyarakat, Pemerintah Terbitkan PP Mengatur Penyelenggaraan Jasa Konstruksi
Logo BeritaSatu
INDEX

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Dorong Partisipasi Masyarakat, Pemerintah Terbitkan PP Mengatur Penyelenggaraan Jasa Konstruksi

Sabtu, 11 Juli 2020 | 07:23 WIB
Oleh : Siprianus Edi Hardum / EHD

Jakarta, Beritasatu.com - Sejalan dengan berkembangnya pembangunan infrastruktur di Indonesia telah berdampak pada meningkatnya bidang usaha jasa konstruksi.

Dalam rangka menjaga iklim usaha yang kondusif serta penyederhanaan aturan jasa konstruksi, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi.

Peraturan Pemerintah ini sekaligus merupakan payung hukum turunan yang mengatur pelaksanaan teknis UU Jasa Konstruksi. Pengaturan dalam PP ini berlaku pada seluruh pekerjaan konstruksi di Indonesia, baik yang dilaksanakan melalui sektor pemerintah, swasta maupun usaha perorangan.

Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kempupera), Trisasongko Widianto, mengatakan, latar belakang diterbitkannya PP Nomor 22 Tahun 2020 merupakan upaya pemerintah dalam meningkatkan iklim usaha yang kondusif, penyelenggaraan jasa konstruksi yang transparan, persaingan usaha yang sehat, penyederhanaan skema dan pengaturan jasa konstruksi agar tidak membebani masyarakat, serta menjamin arah kebijakan jasa konstruksi yang baik dan mengedepankan profesionalisme.

“Kita lihat bahwa sektor konstruksi masih terus bergerak di tengah Pandemi Covid-19. Karena itu, saya berharap dengan diterbitkannya PP Nomor 22 tahun 2020 ini akan semakin memperkuat sektor konstruksi di Indonesia, sebab dengan adanya sektor konstruksi yang berkualitas dan kuat secara otomatis akan menjamin kesejahteraan masyarakat,” kata Trisasongko Widianto saat Sosialiasi PP Nomor 22 Tahun 2020 secara virtual, Kamis (9/7/2020) sebagaimana dalam siaran persnya.

Dibandingkan dengan pengaturan sebelumnya, PP Nomor 22/2020 ini memberikan pedoman yang lebih jelas dalam pembagian tanggung jawab dan kewenangan pemerintah pusat, pemerintah daerah, baik provinsi/kabupaten/kota dalam penyelenggaraan pembinaan, pengawasan jasa konstruksi dan pengenaan sangsi; penataan kembali struktur usaha dan segmentasi pasar jasa konstruksi; pengaturan rantai pasok sumber daya konstruksi serta perluasan peran masyarakat jasa konstruksi.

Beberapa pasal dalam PP Nomor 22 Tahun 2020 sangat strategis dalam memberikan peran yang lebih besar kepada masyarakat jasa konstruksi untuk dapat berperan aktif dalam pengawasan, pemberian masukan perumusan kebijakan serta forum jasa kontruksi.

Di samping itu, masyarakat jasa konstruksi melalui asosiasi badan usaha, asosiasi profesi, pengguna jasa, perguruan tinggi, pakar, pelaku rantai pasok, dan pemerhati konstruksi dapat terlibat langsung dalam kewenangan Pemerintah Pusat dengan menjadi pengurus lembaga.

Asosiasi juga diberikan ruang yang lebih besar untuk membentuk lembaga sertifikasi, setelah mendapatkan akreditasi dari pemerintah. Hal ini diharapkan dapat mendorong seluruh asosiasi profesi, badan usaha dan rantai pasok untuk lebih profesional dalam mengembangkan klasifikasi usaha/profesinya serta menjalankan fungsi pembinaan dan pemberdayaan untuk anggotanya.

Lahirnya UU Nomor 2 Tahun 2017 atau PP Nomor 22 Tahun 2020 diharapkan dapat menjawab tantangan jasa konstruksi yang terus berubah sejalan dengan perkembangan dunia konstruksi menuju industri konstruksi yang berkelanjutan.



Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Padat Karya Irigasi Kempupera di Kalteng Dilaksanakan di 95 Lokasi

Ciptakan lapangan kerja pemerintah siapkan program Padat Karya Tunai Mandiri.

EKONOMI | 11 Juli 2020

Pakar Ekonomi: Omnibus Law Kunci Tarik Investasi dan Buka Lapangan Kerja

Omnibus Law datangkan investasi dan ciptakan lapangan kerja.

EKONOMI | 11 Juli 2020

PT Jamkrindo Raih Penghargaan Anugerah BUMN 2020

Jamkrindo meraih penghargaan 'Emerging State-Owned Enterprise Terbaik II' pada ajang Anugerah BUMN ke-9 2020.

EKONOMI | 11 Juli 2020

Patra Jasa Boyong Penghargaan Anugerah BUMN 2020

Patra Jasa dinilai layak menerima penghargaan, karena berkomitmen dalam menerapkan tata kelola perusahaan dengan baik.

EKONOMI | 10 Juli 2020

Masa Pandemi Covid-19, Penjualan Siantar Top Tumbuh 9 Persen

PT Siantar Top Tbk mencatat penjualan bersih tumbuh 9 persen selama kuartal I/2020, meskipun harus menghadapi tantangan karena pandemi Covid-19.

EKONOMI | 10 Juli 2020

BNI Syariah Kelola Fasilitas Perbankan PT Pupuk Iskandar Muda

BNI Syariah melakukan penandatanganan kerja sama dengan PT Pupuk Iskandar Muda.

EKONOMI | 10 Juli 2020

Everich Usung Konsep Kelola Kayu Berkualitas

Salah satu produk olahan kayu yang kini diperkenalkan adalah material pelapis kayu berupa lembaran panel.

EKONOMI | 10 Juli 2020

Pelabuhan Kuala Tanjung Catat Pertumbuhan Arus Peti Kemas

KTMT mencatatkan arus peti kemas mencapai 23.558 TEUs atau setara 22.334 boks dengan kunjungan kapal sebanyak 94 call pada semester I-2020.

EKONOMI | 10 Juli 2020

Dow Dibuka Flat karena Lonjakan Kasus Covid-19

Dow Jones Industrial Average diperdagangkan naik 10 poin atau kurang dari 0,1 persen.

EKONOMI | 10 Juli 2020

Go Digital Jadi Modal Pelaku UMKM Berdaya Saing

Perilaku konsumen yang serba online dalam memenuhi kebutuhan hariannya perlu cepat diadaptasi oleh pelaku UMKM.

EKONOMI | 10 Juli 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS