Selama PSBB, Penghasilan 70 Juta Pekerja Informal Turun Hingga 80%

Selama PSBB, Penghasilan 70 Juta Pekerja Informal Turun Hingga 80%
Ilustrasi pekerja informal. (Foto: Antara)
Lona Olavia / JAI Sabtu, 11 Juli 2020 | 14:24 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Selama Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) pandemi virus corona (Covid-19), sekitar 70 juta pekerja informal mengalami penurunan penghasilan rata-rata antara 70%-80%.

Selain penurunan penghasilan, gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) akibat dampak Covid-19 juga diperkirakan mencapai lebih dari 6 juta orang, baik dari perusahaan besar dan menengah maupun Usaha Kecil dan Menengah (UKM formal.

“Ini berpengaruh pada output industri, yang diperkirakan turun hingga 75% selama pandemi Covid-19,” kata Ekonom Universitas Surakarta, Agus Trihatmoko, kepada Beritasatu.com, Jumat (10/7/2020).

Menurut Agus Trihatmoko, output industri yang hanya mengalami penurunan 30% adalah industri consumer goods dan barang kebutuhan rumah tangga, karena penurunan daya beli dan pembatasan kuantitas sediaan barang di gudang industri dan agen.

Sementara itu, Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin), memperkirakan jumlah pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) dan dirumahkan secara riil bisa mencapai 7 juta orang.

Akibat pandemi Covid-19, banyak masyarakat yang tidak bisa lagi bekerja. Dari data yang disampaikan Kementerian Ketenagakerjaan, sebanyak 1,7 juta pekerja di-PHK atau dirumahkan akibat pandemi Covid-19. Ini merupakan angka yang sudah terverifikasi oleh BPJS Ketenagakerjaan. Sedangkan masih ada 1,3 juta data lainnya yang belum sepenuhnya terverifikasi.

“Berdasarkan data Kadin, jumlah pekerja yang di-PHK dan dirumahkan mencapai lebih dari 6 juta orang bahkan angka riil-nya bisa mencapai 7 juta orang,” kata Ketua Kadin DKI Jakarta, Diana Dewi, sambil menambahkan ekonomi harus kembali bergerak dibarengi dengan berbagai upaya pencegahan Covid-19.

Diana Dewi menyambut baik keputusan pemerintah untuk membuka kembali kegiatan bisnis, namun dia berharap masyarakat dapat mematuhi protokol perlindungan diri untuk mengurangi penyebaran Covid-19, agar tidak terjadi peningkatan kasus baru seperti yang terjadi di beberapa negara yang telah mencabut lockdown (penguncian)

Agus Trihatmoko mengatakan, protokol perlindungan untuk mengendalikan penyebaran Covid-19 harus dipatuhi, mengingat pandemi belum berakhir dan ditemukan obat atau vaksin untuk menangkalnya.

“Untuk itu, sosialisasi atau penyemangat harus dibangun yaitu protokol normal baru yang fleksibel, tetapi menjamin rasa aman dari ancaman virus,” ujar Agus Trihatmoko.

Dengan demikian, upaya pemerintah berupa stimulan dana-dana akhirnya dapat terserap dalam berbagai putaran usaha dan industrinya. Hal itu langsung akan menggerakan ekonomi, meskipun tidak bisa terlalu cepat pulih pertumbuhannya, mengingat bahwa normalisasi kegiatan produksi harus sejalan dengan peningkatan daya beli pasar.

 

 



Sumber: Suara Pembaruan