Wapres Ma'ruf Amin Nilai Perlu Perampingan BUMN

Wapres Ma'ruf Amin Nilai Perlu Perampingan BUMN
KH Ma'ruf Amin. (Foto: Antara / FB Anggoro)
Markus Junianto Sihaloho / CAR Kamis, 9 Juli 2020 | 15:30 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Peringkat Indonesia yang secara ekonomi diakui dunia masuk ke negara berpenghasilan menengah atas menjadi momen bagi Indonesia untuk merevitalisasi sektor strategis. Perampingan jumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan cakupannya usahanya sangat diperlukan.

Hal itu disampaikan Wakil Presiden Ma'ruf Amin dalam kuliah umum secara virtual di hadapan siswa-siswi Lemhannas, di Jakarta, Kamis (9/7/2020).

Ma'ruf menyebut Bank Dunia sudah menempatkan posisi Indonesia pada kelompok kelompok negara upper-middle income country atau berpenghasilan menengah atas. Hal tersebut menunjukkan meningkatnya tuntutan bagi Indonesia untuk lebih maju lagi dan tidak terjebak dalam middle income trap.

Menurut Ma'ruf hal itu berarti diperlukan revitalisasi pada banyak sektor-sektor strategis, salah satunya BUMN.

“Menurut penilaian, Kementerian BUMN selaku pemegang kendali semua BUMN memiliki jumlah dan cakupan yang terlalu besar dan terlalu luas, sehingga perlu dikurangi, dirampingkan sesuai line of business dan kebutuhan pembangunan agar lebih efisien, kompetitif dan memberikan hasil yang lebih baik,” ungkap Ma'ruf.

Ma'ruf menyatakan langkah tersebut harus dilakukan sebagai salah satu respons pemerintah dalam menghadapi persaingan global. Selain itu juga untuk meningkatkan daya saing dan produktivitas nasional.

Sesuai dengan tujuan pembentukannya, Ma'ruf berharap BUMN ke depan akan lebih mampu memberikan sumbangan bagi perekonomian nasional. “Termasuk dalam turut serta membesarkan Usaha Mikro Kecil Menengah,” imbuh Ma'ruf.



Sumber: BeritaSatu.com