HUT Ke-73 Koperasi

Tiga Faktor Koperasi di Indonesia Belum Berkembang Signifikan

Tiga Faktor Koperasi di Indonesia Belum Berkembang Signifikan
Menkop dan UKM, Teten Masduki saat berdialog dengan beberapa anggota koperasi, di Kota Bandung, , Sabtu (20/6/2020). (Foto: Istimewa)
Lona Olavia / EHD Minggu, 12 Juli 2020 | 15:05 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Ketua Asosiasi Kader Sosio-Ekonomi Strategis (AKSES) Suroto menilai, kondisi koperasi Indonesia di era digital ekonomi saat ini belum signifikan. Tercatat, kontribusinya baru 2,5% terhadap GDP dan jumlah anggota koperasi sesungguhnya hanya mencapai 15.200 atau 10% dari yang diklaim pemerintah sebanyak 152.000.

Di mana, sisanya itu merupakan koperasi palsu yang semestinya perlu dibubarkan pemerintah supaya tidak mengganggu 10% yang benar tersebut. "Dari model perusahaan canggih seperti ini, sayangnya banyak koperasi palsunya yang didirikan oleh pengusaha yang menipu masyarakat, makanya muncul kasus Langit Biru, Pandawa dan sebagainya," katanya Sabtu (11/7/2020).

Koperasi menurutnya punya prospek yang bagus, karena konsumen jadi pemilik dari perusahaan. Ia pun menilai, setidaknya ada tiga faktor yang menyebabkan koperasi di Indonesia tidak berkembang. Pertama, paradigma atau cara pandang masyarakat terhadap koperasi yang baik masih sangat minim.

Kedua, regulasi. Sehingga, undang-undang koperasi perlu direvisi, misalnya saja jumlah orang yang mendirikan cukup dipangkas dari 20 menjadi minimal 3 orang. Selain itu, undang-undang yang lain juga tidak boleh diskriminasi terhadap koperasi. "Misalnya undang-undang BUMN yang mewajibkan semua BUMN harus berbadan hukum PT, kenapa tidak koperasi jadi dimiliki oleh masyarakat. Listrik di Amerika itu dikelola oleh satu koperasi yang dimiliki pelanggannya, namanya NFCA yang beroperasi di 51 negara bagian mereka," katanya.

Ketiga, minimnya kemauan pemerintah untuk mengembangkan kelembagaan atau ekosistem koperasi. Di mana, sistem pendidikan dan research and development, kebijakannya tidak mendorong supaya ekosistem koperasi menjadi mainstream.

Lebih lanjut, kata Suroto, modernisasi koperasi saat ini sudah mutlak di mana digitalisasi koperasi yang tidak hanya melayani simpan pinjam atau rebranding perlu didorong ke arah ekonomi digital.

"Semua orang kalau dengar koperasi pasti di-mindset mereka simpan pinjam, padahal koperasi di negara lain itu bergerak di semua sektor termasuk layanan publik yang dikembangkan melalui basis koperasi," katanya.

Koperasi, sambungnya sebenarnya merupakan terjemahan dari sistem demokrasi yang menciptakan keadilan atau pemerataan ekonomi. Jika konsep tersebut diterapkan benar maka rasio ketimpangan atau gini ratio akan rendah.

Ia pun mencontohkan, koperasi di Singapura yang bernama NTUC (National Trade Union Congress atau Federasi Serikat Buruh Singapura) Fair Price yang kini mengelola ratusan toko, supermarket dan outletnya yang tersebar di berbagai pelosok Singapura dengan pangsa pasar 64% dan dimiliki oleh 800.000 warga Singapura diharapkan bisa menjadi benchmark dari pengembangan koperasi di Indonesia.

"NTUC berbasis anggota dan benar-benar menjadi pemilik, dan mereka paham betul soal koperasi, koperasi juga milik dia bukan hanya sekedar nasabah. Makanya, membangun ekosistem melalui edukasi menjadi amat penting," ujar Suroto.



Sumber: BeritaSatu.com