Pengamat IPB: Pandemi, Bagaimanapun Perekonomian Harus Berjalan

Pengamat IPB: Pandemi, Bagaimanapun Perekonomian Harus Berjalan
Ilustrasi tenaga kesehatan (nakes) yang menangani pasien Covid-19. (Foto: ANTARA)
Vento Saudale / EHD Sabtu, 1 Agustus 2020 | 20:08 WIB

Bogor, Beritasatu.com - Pengamat perekonomian IPB menyebut dibutuhkan sistem birokrasi yang berbeda dari sebelum pandemi Covid-19. Pasalnya, di satu sisi pemerintah harus menekan laju penularan Covid-19 sedangkan pada sisi lainnya ekonomi harus berjalan.

Pengamat ekonomi yang juga Dekan Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB, Nunung Nuryantono menilai, saat ini kasus - kasus terkonfirmasi positif makin bertambah, tetapi beban ekonomi juga tetap berjalan dan ini tidak bisa mandek.

“Jadi mau tidak mau, harus mulai membuka diri dari segi perekonomian terutama di wilayah metropolitan," kata Nunung, sebagaimana dalam siaran persnya, Sabtu (1/8/2020).

Adaptasi birokrasi yang disesuaikan dengan kondisi pandemi saat ini, menurut Nunung yaitu dengan memformulasikan berbagai program kebijakan pemerintah untuk disalurkan dalam bentuk bantuan sosial masyarakat, UMKM, tenaga kesehatan.

"Hal - hal seperti ini, kan tidak bisa menggunakan birokrasi sebelum pandemi. Jadi memang perlu dilakukan mekanisme khusus yang diperuntukkan saat krisis ekonomi dan kesehatan terjadi, tentunya kolaborasi dan sinergi antara pusat, provinsi, kota, dan kabupaten harus terukur agar kedepannya tidak lebih berat lagi," paparnya.

Kemudian mengenai stimulus yang ramai diberitakan tidak tepat sasaran, Nunung menegaskan yang terpenting dalam hal ini adalah basis data yang kuat. Dengan kata lain, pemerintah harus memiliki pendataan perihal masyarakat yang layak mendapatkan bantuan sosial.

"Basis data kuncinya, disamping program - program stimulus. Apakah sudah terdata seluruh penerima stimulus, atau para pengusaha mikro dan makro yang penerima program pemulihan ekonomi?," Paparnya.

Namun, dirinya yakin dan optimis ke depan berbagai kondisi yang tidak menentu dalam Pandemi korona tersebut, menjadi sebuah momentum bagi pemerintah untuk memperbaiki.  "Ini momentum, kita memperbaiki mekanisme delivery kebijakan, policy, penataan hubungan Pemda dan Pusat," pungkasnya.

Penanganan Covid-19 saat ini tidak bisa lagi dipisahkan dengan upaya pemulihan perekonomian di Indonesia, apabila tidak ada penanganan khusus baik dari pemerintah dan stakeholder terkait maka akan berdampak buruk terhadap ketahanan negara.

 



Sumber: BeritaSatu.com