Jakarta, Beritasatu.com – Langkah Polri yang tidak memperpanjang masa tugas Satuan Tugas (Satgas) Antimafia Bola yang habis per 21 Juni 2019 cukup disayangkan. Padahal, pembersihan sepakbola Indonesia dari mafia dinilai belum tuntas betul. Harapan masyarakat sepakbola pun kini bertumpu pada keberadaan Komite Perubahan Sepakbola Nasional (KPSN).
Koordinator Save Our Soccer (SOS) Akmal Marhali mengatakan Presiden Jokowi perlu memperkuat kinerja KPSN melalui kepres.
"Perlu Keppres tentang lembaga semacam Densus Antimafia Bola," ungkap Akmal Marhali dalam kunjungannya ke kantor KPSN di Jakarta, Selasa (25/6/2019).
Presiden Jokowi bisa menunjuk KPSN sebagai lembaga semacam Densus Antimafia Bola sebagaimana Densus 88/Antiteror.
Menurut Akmal, mafia pengaturan skor pertandingan atau match fixing di persepakbolaan nasional tidak kalah sadis dengan terorisme, sehingga KPSN perlu penguatan melalui keppres menjadi semacam Densus Antimafia Bola. Dalam pandangannya, tak ada lagi yang bisa dipercaya dalam pemberantasan match fixing, karena semua sudah "masuk angin".
Akibat merajalelanya mafia bola, kata Akmal, prestasi sepakbola Indonesia menjadi jeblok, miskin prestasi di tingkat regional maupun dunia.
“Agenda pertama KPSN adalah membersihkan PSSI dan menuntaskan pemberantasan match fixing sampai ke akar-akarnya,” cetusnya.
Lebih lanjut, Akmal juga mangapresiasi langkah KPSN mendaftarkan dua komisionernya, Karyudi Sutajah Putra dan Benny Erwin, menjadi calon pimpinan (capim) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dia berharap ini akan memberikan dorongan kepada KPK untuk bisa menyentuh dugaan korupsi di PSSI.
“Kalau KPK perhatian ke PSSI, niscaya federasi sepak bola nasional ini tak akan sampai carut-marut seperti sekarang ini,” paparnya.
Sumber: BeritaSatu.com
