Mencari Solusi Bebas Polusi

Jakarta, Beritasatu.com - Awan kelabu masih menaungi langit Jakarta. Kualitas udara di Jakarta masih belum membaik. Berdasarkan informasi IQAir pada Senin (28/8/2023) pukul 06.00 WIB, kualitas udara di Jakarta berada dalam kondisi tidak sehat dengan indeks mencapai angka 149. Pengaruh buruk terhadap kualitas udara ini didominasi oleh particulate matter 2,5 (PM 2,5), yang saat ini memiliki konsentrasi sebesar 54,9 mikrogram per meter kubik. Angka itu menunjukkan bahwa konsentrasi PM 2,5 di Jakarta sekarang 11 kali lipat dari standar tahunan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) untuk kualitas udara.

Konsentrasi PM 2,5 dapat meningkat akibat cuaca panas, kebakaran, dan polusi lingkungan. Menurut WHO, partikel-partikel dalam PM 2,5 memiliki potensi untuk menyebabkan berbagai gangguan pada saluran pernapasan, termasuk infeksi saluran pernapasan akut (ISPA), kanker paru-paru, masalah kardiovaskular, risiko kematian dini, dan penyakit paru obstruktif kronis.

Direktur Utama Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Persahabatan Agus Dwi Susanto mengatakan terdapat lonjakan signifikan kunjungan pasien ISPA tahun ini. Sejak Januari hingga Juni 2023, rata-rata kasus ISPA di DKI Jakarta mencapai 100.000 kasus.

Guru besar bidang pulmonologi dan kedokteran respirasi Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (FKUI) itu juga mengungkapkan bahwa setiap tahun lebih dari 123.000 nyawa di Indonesia melayang akibat polusi udara.

“Kita menyaksikan jumlah kematian yang signifikan di Indonesia akibat polusi udara,” kata Agus Dwi Susanto dalam seminar daring dengan tema “Dampak Polusi Udara pada Kesehatan” yang diselenggarakan di Jakarta, baru–baru ini.

Ia juga mengungkapkan penelitian terhadap 300 penderita kanker di RSUP Persahabatan Jakarta. Hasilnya, paparan polutan menjadi salah satu penyebab kanker. Sebanyak 12 kasus atau sekitar 4% dari kasus kanker paru disebabkan polusi udara.

Dari penelitian yang dilakukan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia juga ditemukan peningkatan PM 2,5, kenaikan kadar sulfur dioksida (SO2), dan kehadiran PM 10 dalam udara, juga berdampak pada peningkatan risiko pneumonia dengan angka kenaikan sekitar 1,4% hingga 6,7%.

Ketika paparan PM 2.5 meningkat, lanjutnya, kunjungan untuk konsultasi pasien terkait masalah bronkitis dan influenza naik sekitar 100% hingga 400%. “Studi juga mengungkapkan bahwa saat kenaikan polusi terjadi pada bulan Juni, jumlah konsultasi terkait asma juga naik sekitar 200%,” katanya.

Kualitas udara yang buruk juga terlihat pada prevalensi asma di perkotaan. Prevalensi asma pada remaja di Jakarta mencapai 12%, sedangkan di perdesaan hanya sekitar 7%.

Senada dengannya, Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi menyampaikan 200.000 orang di Jakarta terserang penyakit pernapasan akibat polusi udara. Penyakit pernapasan itu mencakup tuberkulosis, kanker paru-paru, asma, pneumonia, dan penyakit paru kontruksi kronis.

“Khusus di Jakarta, sebelum Covid-19, sekitar 50.000 orang terkena penyakit pernapasan. Sekarang sudah naik menjadi sekitar 200.000 orang,” kata menkes di sela acara “ASEAN Finance and Health Ministerial Meeting” di Hotel Mulia Senayan, Jakarta, Kamis (24/8/2023).

Hal ini berdampak pada kenaikan klaim BPJS Kesehatan yang lebih tinggi daripada tahun sebelumnya.

Respons Pemprov DKI
Merespons keresahan warga terkait kualitas udara, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mengambil langkah cepat untuk mengatasinya. Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono memerintahkan 50% aparatur sipil negara (ASN) di bidang pendukung atau staf untuk bekerja dari rumah atau work from home (WFH).

Kebijakan ini telah diterapkan sejak 21 Agustus hingga 21 Oktober 2023. Salah satu dampak penerapan WFH bagi ASN terlihat pada pengurangan kemacetan di Jakarta. Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta, Syafrin Liputo mengatakan kebijakan WFH 50% bagi ASN Pemprov DKI Jakarta telah mereduksi angka kemacetan sekitar 4,67%.

Heru Budi Hartono juga telah melakukan pertemuan dengan asosiasi perusahaan swasta untuk membahas kemungkinan sektor swasta memberlakukan kebijakan WFH bagi karyawannya. Kebijakan WFH mendukung upaya pemerintah mengurangi polusi udara akibat penggunaan transportasi pribadi yang tinggi di Jakarta.

“Mari kita bersama-sama (mengurangi polusi udara, Red), karena pergerakan manusia di Jakarta itu 25 juta, sementara ASN yang WFH sekitar 25.000. Harapan saya, semua bisa ikut serta menerapkan kebijakan WFH, tetapi tidak lantas mengurangi pertumbuhan ekonomi," kata Heru Budi.

Terkait penerapan WFH bagi sektor swasta , Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) DKI Jakarta, Diana Dewi mengingatkan bahwa dunia bisnis tengah berjuang untuk pulih dari dampak pandemi Covid-19.