Antara Alor, Moko, dan Cinta

Antara Alor, Moko, dan Cinta
Proses pembawaan moko di atas kepala oleh mempelai perempuan dalam pernikahan adat masyarakat Alor, NTT. ( Foto: Wahana Visi Indonesia )
Nadia Felicia / MUT Sabtu, 7 Juni 2014 | 09:37 WIB

Alor, NTT - Umumnya, tukar ikrar pernikahan sepasang insan di hadapan keluarga menjadi hal yang membahagiakan. Namun, bagi sebagian masyarakat Alor, Nusa Tenggara Timur (NTT) selama turun temurun, pernikahan menjadi hal memberatkan di beberapa sisi karena salah satu praktik budaya adat yang disebut belis.

Ditengahi pihak luar, masyarakat Alor kini tengah menjajaki sebuah perubahan budaya --yang sebagian pelakunya menyebut sebagai gerakan yang memerdekakan perempuan. Perubahan ini dinamakan "revitalisasi budaya" terkait mahar pernikahan.

"Belis adalah ciri khas masyarakat kami sejak turun-temurun. Tidak bisa kami hilangkan. Makna awal oleh nenek moyang kami adalah sebagai sebuah pertukaran saling menghormati antara dua keluarga. Namun, seiring waktu, budaya ini berkembang dan mendapat pengaruh ekonomis hingga merusak banyak hal. Kini, kami ingin mengembalikan ke esensi awal dari tradisi adat ini," kata Pendeta Marthen Madjene, salah satu tokoh masyarakat Alor di sela-sela pertemuan masyarakat kepada Beritasatu.com, di Kalabahi, Alor, NTT, Kamis (5/6).

Belis adalah mas kawin atau mahar dari pihak lelaki yang diberikan ke pihak perempuan. Masyarakat Alor menggunakan moko, yakni nekara dari bahan perunggu sebagai alat yang dipertukarkan dalam pelaksanaan belis, di antara barang-barang permintaan lain yang bisa beraneka rupa.

Menurut masyarakat sekitar, benda berupa genderang ini sudah ada di masyarakat secara turun-temurun dan tidak bisa dibuat ulang. Diperkirakan berupa benda dari zaman perundagian. Namun belum diketahui pasti asalnya dari mana, ada yang mengatakan dari India, Tiongkok, Vietnam, dan lainnya. Artinya, benda ini jumlahnya terbatas di kalangan masyarakat.

Dalam pernikahan adat di Alor, moko adalah benda wajib ada untuk diberikan. Kehadiran benda ini dalam pernikahan adalah identitas diri masyarakat Alor yang tak bisa ditawar.

Diperkirakan, mulai dari abad ke-19 masyarakat Alor mulai menggunakan moko sebagai salah satu unsur dalam pernikahan. Awalnya digunakan sebagai benda yang diberikan pihak lelaki untuk keluarga perempuan sebagai penghormatan. Jumlahnya tergantung permintaan pihak perempuan.

Di masing-masing suku, nilai dari moko bisa berbeda-beda. Di satu suku sebuah moko bisa berharga rendah, sementara di suku lain bisa bernilai uang sangat tinggi. Diketahui ada lebih dari 54 jenis moko yang tersebar di kabupaten ini. Sehingga "kurs" sebuah jenis dan ukuran moko di setiap suku bisa berbeda tajam.

Awalnya, pertukaran perempuan dengan moko dilakukan dalam bentuk barter. Namun, seiring waktu, terjadi perubahan pandangan. Sekitar awal abad ke-20, ketika masyarakat mulai mengenal mata uang atau ekonomi, benda yang jarang ini pun mulai menjadi benda yang dipandang bisa menjadi harta berharga. Hal yang terjadi kemudian, praktek penaikan harga dari pihak perempuan yang anaknya akan dipinang seorang lelaki.

"Ini terjadi berulang di mana-mana. Kemudian berdampak pada banyak hal di kehidupan masyarakat, karena lonjakan harganya bisa tinggi sekali, bisa mencapai miliaran, padahal jumlahnya terbatas," ujar pegiat budaya dan staf lembaga nirlaba Wahana Visi Indonesia (WVI) Slamet Kusharyadi, di Alor, pada kesempatan yang sama.

Menurut Slamet yang telah mendampingi masyarakat Kabupaten Alor selama delapan tahun, budaya belis dengan harga yang melonjak tak beraturan di berbagai wilayah Alor ini telah berdampak negatif pada banyak hal. Terutama pada bidang pendidikan, ekonomi, kedamaian rumah tangga, hingga kerukunan masyarakat.

Pernikahan secara adat di masyarakat ini tidak akan terwujud tanpa moko. Tanpa pernikahan adat, tidak bisa ada pernikahan secara agama. Tanpa pernikahan agama, sesuai peraturan, tidak ada pernikahan secara hukum. Ketika pernikahan secara sah sulit terlaksana, bagi pasangan yang tetap ingin bersatu maka bagi yang nekat akan hidup berkeluarga tanpa ikatan, atau awam disebut "kumpul kebo".

Rumah tangga tanpa ikatan legal akan berdampak pada anak-anak mereka yang tidak bisa memiliki akte kelahiran. Padahal, akte kelahiran adalah hak anak untuk membentuk masa depannya, termasuk untuk melanjutkan pendidikan (butuh akte kelahiran). Ini adalah salah satu yang menyebabkan sulit berkembangnya pendidikan di masyarakat setempat. Bahkan lebih jauh lagi, si anak pun kesulitan menikah karena tak punya akte kelahiran atau karena orangtua belum menikah, anak yang sudah dewasa pun sulit menikah.

Harga moko "dimainkan"
Masalah lain yang kerap muncul ketika harga moko "dimainkan" adalah urusan finansial keluarga. Kebiasaan meningkatkan harga nilai moko sudah terjadi secara turun-temurun. Tak jarang terjadi, keluarga lelaki harus berutang untuk bisa membeli moko untuk diberikan kepada keluarga perempuan.

Karena takut ini terjadi terus menerus, masyarakat Alor yang mayoritas penghasilannya adalah dari berkebun atau menjadi nelayan memilih untuk menyisihkan uangnya atau menjaga hartanya (termasuk hewan) untuk berjaga-jaga bila harus membeli moko di kemudian hari saat anaknya menikah.

Sementara, pendidikan anak yang juga butuh biaya, akan dikesampingkan. Pendidikan tidak bisa jadi fokus masyarakat karena hal ini. Hal lain yang menjadi masalah adalah kesetaraan di dalam rumah tangga.

"Saya sering temui masalah kekerasan dalam rumah tangga pada jemaat yang mengikuti aturan pernikahan adat dengan nilai moko sangat tinggi. Para lelaki yang memberi moko ke keluarga istri dengan harga sangat mahal kerap menganggap istrinya harus tunduk kepada perintah suami, juga kadang harus mau disuruh apa pun. Bahkan istri harus terima dipukul, karena lelaki merasa sudah membeli istri," kata Pendeta Susanna Mauko, juga di kesempatan yang sama.

Istri, berdasarkan cerita Susanna, juga diharuskan mengabdi total kepada orangtua lelaki, tidak boleh kembali ke orangtua kandungnya. Saat ada masalah, si perempuan tidak boleh pulang ke orangtua kandungnya. Hal ini kemudian menjadi beban, hidup tidak bebas, dan membuat perempuan merasa seperti disamakan dengan benda.

Lalu, ketika keluarga perempuan meminta harga belis yang tinggi, sementara keluarga lelaki tidak ikhlas membayarkan atau tidak menyanggupi jumlah uang pembayaran dan berujung pada gagalnya pernikahan. Hal ini sering memicu pertikaian di antara warga. Bisa jadi warga yang tadinya rukun, lalu di jalan jadi saling tidak suka dan memicu masalah.

Masalah-masalah ini bisa melebar ke berbagai hal lain di bidang kehidupan masyarakat. Tidak sedikit masyarakat yang ingin keluar dari belenggu yang menjerat dan membelit erat ini. Namun, budaya belis dengan moko adalah salah satu ciri identitas yang tak bisa diubah dari masyarakat Alor. Sudah mendarah daging dan menjadi bagian erat yang penting.

Revitalisasi budaya
Sejak 2007, sebagian warga mencoba melakukan dialog untuk mencari jalan tengah terbaik mengatasi masalah belis, namun kerap menemui kebuntuan dengan kepentingan-kepentingan tertentu dari sebagian pihak. Terlebih, yang makin menyulitkan adalah menyatukan 12 rumpun suku yang punya aturan dan harga belis berbeda-beda.

Alor memiliki lansekap yang cukup rumit ditempuh (masyarakat kabupaten Alor tersebar di area pegunungan, bukit, dan pantai di 15 pulau, memiliki 91 desa, lebih dari 56 bahasa, dan 50 suku). Sehingga sulit untuk menyatukan seluruh perwakilannya.

Salah satu lembaga nirlaba yang mendampingi masyarakat Alor dalam mengembangkan potensinya, WVI, sejak beberapa tahun terakhir fokus membantu dalam mencari jalan tengah terbaik terkait belis ini. Dalam salah satu dialog bersama masyarakat dengan perwakilan dari adat per rumpun suku tercetus pemikiran untuk mencari jalan tengah terkait belis tanpa menghilangkan budaya ini.

Dari perbincangan dan intervensi WVI, tercetuslah ide untuk melakukan sebuah revitalisasi budaya, yakni penyederhanaan prosesi adat pernikahan dan biaya belis. Harapannya, hal ini secara perlahan mengurangi masalah-masalah di masyarakat tadi.

Setelah menggelar beberapa dialog dengan tokoh-tokoh masyarakat, ketua adat, dan pemerintahan, 2012 terciptalah sebuah aturan (disebut mal) baru di masyarakat adat untuk mengambil kesepakatan harga moko yang sama dan setara di ke-12 rumpun suku. Harganya yakni sebesar Rp 7.000.000 dengan pertimbangan simbol religi dan jumlah simbol pertukaran di awal penggunaan moko (sebesar 150 perak uang Belanda, dan disamakan nilainya dengan rupiah sekarang).

Jenis mokonya pun disamakan, yakni jenis moko aimalahai. Meski pada praktiknya, biaya pernikahan bisa lebih dari angka tersebut, untuk bahan lain, seperti kain tradisional, bahan makanan pokok, dan sebagainya. Tetapi jauh lebih menurun dibanding sebelumnya.

Sebagian kecil masyarakat sudah menggunakan aturan baru nilai moko yang sama ini. Mayoritas mengaku senang dengan aturan baru ini. Seperti Susanna contohnya, ia melihat, dengan adanya mal baru dengan nilai moko yang disetarakan di sebagian besar suku, yakni tujuh dari 12 suku (lima suku lainnya masih sulit digapai untuk diajak berdialog karena medan yang sulit), perempuan yang menikah terlihat mendapatkan kembali martabatnya.

"Kami merasa aturan baru ini memerdekakan perempuan Alor. Karena tadinya kami merasa disamakan dengan benda. Tetapi dengan persamaan ini kami merasa dikembalikan lagi harkat dan martabat perempuan, serta setara dengan lelaki di dalam rumah tangga," jelas Susanna.

Sementara Pendeta Hengky Anie, yang belasan tahun lalu menikahi istrinya sempat harus membayar moko dengan jumlah uang yang sangat tinggi mengaku sempat resisten dengan aturan baru. Namun, kini ia menyadari harus ada perubahan di masyarakat, terbuka dengan pandangan ini, dan menyebarkan pandangan baru ini.

"Permasalahan belis ini adalah salah satu faktor yang membuat orang Alor tetap miskin, tidak sekolah, tidak bisa baptis, tidak bisa menikah, bahkan membuat anak-anak muda sekarang juga sulit untuk menikah. Saya sempat bayar harga moko tinggi kepada keluarga istri, karena itu saya sempat tak sepakat dengan aturan baru ini. Karena saya ingin balas pula melakukan hal sama bila anak perempuan saya menikah (menaikkan harga belis tinggi). Tetapi mau sampai kapan seperti ini? Uang habis, malah anak-anak tidak bisa diberi pendidikan bagus karena uang habis hanya untuk moko," kata Anie.

Anie berpendapat, uang berjuta-juta yang harus dibayarkan untuk moko lebih baik digunakan untuk pendidikan anak dan kesejahteraan keluarga agar masyarakat Alor bisa terbangun. Pernyataan Anie diiyakan pula oleh tokoh-tokoh adat yang hadir di acara pertemuan.

Untuk memberi gambaran ekstrem terkait masalah harga belis yang tinggi, ada beberapa keluarga yang beberapa keturunan tidak memiliki akte nikah karena tidak mampu beli belis. Saat masyarakat adat, pemerintah, dan kalangan agama (disebut tiga batu tungku masyarakat) menggelar pernikahan massal setelah kesepakatan nilai harga moko yang setara, ada pasangan kakek-nenek yang menikah di acara itu bersama dengan cucunya.

Belis sejatinya adalah penghormatan
Dijelaskan pegiat budaya dan penulis buku tentang budaya belis di Alor, Wiji Suprayogi, sejatinya belis adalah bentuk barter dan penghormatan. Menurutnya, salah satu ciri khas budaya masyarakat peladang adalah menjunjung perempuan untuk urusan domestik (matrilineal) dan menjunjung lelaki untuk urusan sosial (patrilineal). Demikian pula pada masyarakat Alor.

Ketika ada pernikahan, perempuan yang dinikahi akan masuk ke keluarga lelaki, maka ada keluarga yang "kehilangan" anggota perempuan. Untuk menghormati pihak perempuan yang "kehilangan" itu, maka keluarga lelaki memberikan sebuah benda berharga berupa moko itu. Ini adalah bentuk penghormatan, kesetaraan, dan kerukunan bermasyarakat. Poin pertukaran kekeluargaan ini yang ingin dikembalikan kepada tradisi adat belis, bukan masalah harga yang tinggi.

Ditambahkan Wiji, belum adanya kesepakatan dan ketidakteraturan mal adat terkait belis di belasan suku ini terjadi karena tidak adanya dokumentasi tertulis sebagai acuan, padahal tradisi ini sudah dijalankan ratusan tahun. Demi menghindari masalah dan kejadian buruk yang dijelaskan di atas berulang, pegiat sosial WVI dan masyarakat adat sepakat untuk membukukan revitalisasi budaya yang sedang dijajaki sejak tahun 2012 ini.

Pembuatan buku tentang budaya ini diharapkan bisa menyamakan pandangan antara suku-suku di Alor terkait belis. Terutama bagi generasi muda yang belum memahami benar tentang hal ini dan tidak mendapat pengetahuan dari orangtua di sekitarnya. Hal ini juga untuk menghindari pertikaian di masyarakat akibat perbedaan pandangan terkait belis.

Saat ini pembuatan buku masih dalam proses pengeditan dan melibatkan masyarakat pelaku hukum adat ini. Panitia pembuatan buku yang diwakili oleh Slamet dan Wiji ini juga meminta masyarakat untuk berbagi cerita untuk dimasukkan dalam buku, bahkan mengedit kembali tulisan-tulisan yang dibuat sebelum dicetak. Poin buku ini adalah tentang revitalisasi dan pengalaman orang-orang yang mengalami transisi ini.

"Kami sempat berpikir konsep ini adalah transformasi budaya, namun itu kesannya mengubah dan menghilangkan tradisinya. Namun kami tak ingin menghilangkan praktik dan identitas masyarakat Alor yang menjunjung belis. Karena itu kami menggunakan kata 'revitalisasi'. Bahwa ini untuk menghidupkan kembali esensi awal pertukaran belis dan perempuan itu," jelas Wiji.

Saat tulisan ini dibuat, para tokoh agama dan pembuat buku masih merundingkan penyuntingan terakhir. Mereka berembuk untuk mendapatkan judul buku yang terbaik.

Meski masih ada suara-suara yang belum yakin revitalisasi budaya ini bisa berjalan dengan baik karena ada benturan-benturan adat. Namun, ketika ada suara mayoritas yang optimistis, perubahan ini diharapkan bisa menjadi awal baru yang baik bagi generasi mendatang masyarakat Alor, tanpa meninggalkan identitas diri.

Revitalisasi budaya ini adalah sebuah upaya untuk mengembalikan nilai kesetaraan dan kesejahteraan antara insan yang akan bersatu dalam pernikahan. Meski harus mengesampingkan kepentingan pribadi dari pihak-pihak terlibat. Demi cinta terhadap kekasih, keluarga, adat, budaya, dan generasi mendatang. 

CLOSE