RUU Cipta Kerja, Instrumen untuk Tarik Investasi Berorientasi Ekspor
INDEX

BISNIS-27 448.452 (2.34)   |   COMPOSITE 5112.19 (31.86)   |   DBX 973.986 (8.67)   |   I-GRADE 139.714 (1.48)   |   IDX30 428.304 (2.58)   |   IDX80 113.764 (0.56)   |   IDXBUMN20 291.927 (3.17)   |   IDXG30 119.182 (0.2)   |   IDXHIDIV20 379.228 (3.03)   |   IDXQ30 124.656 (0.92)   |   IDXSMC-COM 220.2 (1.7)   |   IDXSMC-LIQ 259.388 (-0.32)   |   IDXV30 107.478 (0.14)   |   INFOBANK15 831.648 (11.11)   |   Investor33 374.125 (2.2)   |   ISSI 151.171 (0.09)   |   JII 550.867 (-0.37)   |   JII70 188.056 (-0.11)   |   KOMPAS100 1022.34 (4.05)   |   LQ45 789.815 (4.4)   |   MBX 1412.7 (8.24)   |   MNC36 280.331 (1.41)   |   PEFINDO25 282.464 (2.47)   |   SMInfra18 241.575 (1.13)   |   SRI-KEHATI 316.512 (2.46)   |  

RUU Cipta Kerja, Instrumen untuk Tarik Investasi Berorientasi Ekspor

Selasa, 22 September 2020 | 14:22 WIB
Oleh : Carlos KY Paath / CAR

Jakarta, Beritasatu.com - Ekonom Universitas Indonesia Berly Martawardaya menyatakan Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja merupakan salah satu instrumen untuk menarik investasi berorientasi ekspor. Menurut Berly ekspor manufaktur Indonesia termasuk terendah di Asia.

Karena itu Presiden Joko Widodo (Jokowi) mencanangkan transformasi ekonomi untuk memprioritaskan investasi yang berorientasi ekspor. Salah satu instrumennya lewat RUU Ciptaker yang disusun dengan metode omnibus law.

“Negara-negara Asia Timur seperti Korea, kemudian negara Malaysia, Taiwan dan Thailand ekonominya bergerak maju karena banyak investasi di sektor manufaktur. Ekspor manufaktur Indonesia paling rendah,” kata Berly dalam keterangan pers, di Jakarta, Selasa (22/9/2020).

Berly menjelaskan, masalah rendahnya presentase investasi berorientasi ekspor di Indonesia sudah lama berlangsung. Trajektori-nya turun sejak tahun 2000, padahal Indonesia belum termasuk negara kaya seperti Jepang atau Korea yang beralih dari sektor manufaktur ke sektor jasa.

Menurut Berly, kemunculan RUU Cipta Kerja berangkat dari beberapa permasalahan antara lain banyak peraturan yang tumpang-tindih. Akibatnya tidak ada kepastian dan menghambat dunia usaha. Oleh sebab itu, banyak peraturan yang perlu diubah supaya sinkron.

Berly menyatakan untuk mengubah semua peraturan yang menghambat itu membutuhkan waktu yang lama. “Faktualnya, mengubah satu undang-undang saja bisa memakan waktu 1-2 tahun di DPR,” ujar Direktur Riset Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) tersebut.

Berly telah menyampaikan itu saat diskusi bertajuk “Menyoal Konflik dalam RUU Cipta Kerja”, di Jakarta, Jumat (18/9/2020). Berly mengungkap peringkat kemudahan buka usaha di Indonesia terbenam di peringkat 144.

Berly menilai UU yang ingin meningkatkan investasi sudah seharusnya untuk mengatasi persoalan tersebut. “Ada 18 prosedur pusat dan pemda untuk buka usaha di Indonesia. Itu termasuk paling sulit. Kemudian perlu 200 hari untuk dapat IMB. Itu paling lama dibanding negara lain,” ungkap Berly.

Berly menyebut latar belakang kemunculan RUU Cipta Kerja berikutnya yakni UU terkait usaha banyak yang menyinggung wewenang menteri-menteri. Namun menurut Berly, dalam praktiknya, terdapat kementerian yang tidak tanggap untuk meresponsnya.

Akibatnya, dalam RUU Cipta Kerja wewenang itu diambil alih oleh Presiden. Menurut Berly, tujuan RUU Cipta Kerja itu bagus. Namun dalam isinya, terdapat pasal-pasal yang perlu dikritisi dan salah arah.

Berly memberikan catatan terkait izin dalam RUU Cipta Kerja yang prosedurnya berbasis risiko. “Analisa berbasis risiko, perlu dilengkapi dengan analisa dan ada safeguard seperti di Australia,” tegas Berly.

Selain itu, Berly berharap adanya RUU Cipta Kerja tidak mengorbankan kawasan desa yakni hutan dan sumber daya alam (SDA) untuk kesejahteraan penghuni kota. Menurut Berly, jika mengabaikan lingkungan, maka kerugian ekonominya tinggi.

“Pertumbuhan ekonomi dan investasi rendah, yang kita butuhkan adalah sektor manufaktur berorientasi ekspor. RUU Cipta Kerja ini justru mendorong investasi berbasi sumber daya alam,” demikian Berly.

Berly juga menilai perlu agar RUU Cipta Kerja diikuti perbaikan sektor kesehatan, kualitas tenaga kerja dan infrastruktur. Menurutnya itu akan ampuh menarik investor asing khususnya di sektor manufaktur yang berorientasi ekspor.



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Per Agustus, Defisit APBN Capai Rp 500,5 Triliun

Defist setara setara dengan 3,05 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).

EKONOMI | 22 September 2020

Menkeu: Kecepatan Penanganan Covid Jangan Abaikan Akuntabilitas dan Transparansi

Menkeu mengapresiasi atas meningkatnya jumlah K/L dan Pemda yang mendapat opini WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan.

EKONOMI | 22 September 2020

661 Rumah Tidak Layak Huni di Banyuasin Sumsel Rampung Dibangun

Anggaran bedah rumah di wilayah tersebut sebesar Rp 11,567 miliar.

EKONOMI | 22 September 2020

Industri Otomotif Garap Peluang di Sektor Kesehatan

Produk sport utility vehicle (SUV) andalan Isuzu, MU-X 4x4 diubah menjadi ambulans. Ternyata, disambut pasar.

EKONOMI | 22 September 2020

Kemkeu Revisi Proyeksi Ekonomi RI ke Kisaran -1,7% hingga -0,6%

Kementerian Keuangan (Kemkeu) pada September ini mengubah proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2020 menjadi -1,7% hingga -0,6%.

EKONOMI | 22 September 2020

Rupiah Siang Ini Melemah ke Rp 14.750

Kurs rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) pada perdagangan siang hari ini, Selasa (22/9/2020), melemah ke kisaran Rp 14.750.

EKONOMI | 22 September 2020

Sesi I, IHSG Terkoreksi 0,87% ke 4.956

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) melemah 0,87 persen ke kisaran 4.956 pada akhir sesi pertama perdagangan hari ini, Selasa (22/9/2020).

EKONOMI | 22 September 2020

Pembangunan Pelabuhan Utama Percepat Pertumbuhan Sentra Ekonomi

Jokowi mengatakan pengembangan pelabuhan utama di Indonesia mempunyai segmen yang saling komplementer dan saling mengisi.

EKONOMI | 22 September 2020

Jokowi: Pembangunan Pelabuhan Patimban Harus Perhatikan Dampaknya pada Nelayan

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan jajaran menteri Kabinet Indonesia Maju harus memperhatikan dampak sosial ekonomi pembangunan Pelabuhan Patimban.

EKONOMI | 22 September 2020

Program Tol Laut Butuh Sinergi Semua Pihak

"Marilah kita sama-sama memanfaatkan jalur tersedia ini agar pertumbuhan ekonomi di wilayah tujuan bisa berhasil," kata Dirjen Hubla Agus Purnomo.

EKONOMI | 22 September 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS