Alumni Perikanan Undip Beri Masukan Percepatan Industri Budidaya Lobster Nasional
INDEX

BISNIS-27 434.176 (-7.64)   |   COMPOSITE 4917.96 (-75.2)   |   DBX 928.196 (-4.7)   |   I-GRADE 130.286 (-2.42)   |   IDX30 412.166 (-7.85)   |   IDX80 107.727 (-2.08)   |   IDXBUMN20 269.265 (-5.95)   |   IDXG30 115.773 (-2.53)   |   IDXHIDIV20 368.481 (-6.65)   |   IDXQ30 120.761 (-2.3)   |   IDXSMC-COM 210.292 (-3.36)   |   IDXSMC-LIQ 235.988 (-6.09)   |   IDXV30 101.893 (-2.12)   |   INFOBANK15 773.605 (-13.29)   |   Investor33 359.92 (-6.34)   |   ISSI 144.524 (-2.29)   |   JII 524.265 (-9.92)   |   JII70 177.451 (-3.41)   |   KOMPAS100 962.885 (-17.72)   |   LQ45 754.177 (-14.18)   |   MBX 1360.94 (-22.87)   |   MNC36 269.191 (-4.78)   |   PEFINDO25 256.961 (-5.33)   |   SMInfra18 232.003 (-3.35)   |   SRI-KEHATI 302.863 (-5.05)   |  

Alumni Perikanan Undip Beri Masukan Percepatan Industri Budidaya Lobster Nasional

Selasa, 14 Juli 2020 | 19:01 WIB
Oleh : Carlos KY Paath / CAR

Jakarta, Beritasatu.com - Keluarga Alumni Perikanan (Kerapu) Universitas Diponegoro (Undip), Semarang, Jawa Tengah, merekomendasikan berbagai masukan kepada pemerintah terkait percepatan industri budidaya lobster nasional. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen KP) 12/2020 diharapkan dapat berpihak masyarakat pesisir dan kepentingan nasional.

Ketua Umum (ketum) Kerapu Undip yang juga anggota DPR, Abdul Kadir Karding menekankan pentingnya memahami prinsip berkelanjutan secara utuh. Karding menghimbau agar semua pihak mengedepankan kepentingan nasional yang lebih besar yakni terkait pemanfaatan ekonomi sumber daya lobster, sekaligus menjamin kelestariannya.

“Kami dari alumni perikanan Undip jelas, sikap kami selalu mengedepankan upaya solutif. Tidak mau terjebak pada kepentingan apapun. Kami ingin Indonesia ini bisa maju dalam memanfaatkan potensi yang ada dan itu bisa dilakukan dengan mendorong industri budidaya lobster nasional,” kata Karding dalam keterangannya, Selasa (14/7/2020).

Karding juga meminta pelaksanaan ekspor benih lobster harus diimbangi pengawasan dan pengendalian kuota tangkap. Pemerintah juga diminta mendorong agar harga benih di tingkat nelayan dapat dijangkau oleh pembudidaya.

“Harga ekspor benih lobster di Vietnam naik tajam, di sisi lain permintaannya terus meningkat. Saya kira ini yang harus bisa dikendalikan. Pemerintah harus menjamin agar harga benih bisa terjangkau oleh pembudidaya. Ini syarat jika ingin budidaya berkembang di dalam negeri,” ucap Karding.

Sementara itu Direktur Jenderal Perikanan Budidaya Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Slamet Soebjakto mengatakan pihaknya terus berupaya mendorong industri budidaya lobster nasional. Slamet menyatakan Permen KP 12 /2020, sudah sesuai ketentuan.

“KKP jelas untuk terus fokus pada pengembangan budidaya. Dalam 2-3 tahun ini, usaha budidaya lobster di dalam negeri harus mulai berkembang. Kita sudah siapkan strategi dan peta jalan untuk pengembangannya. Intinya, kepentingan masyarakat pesisir adalah nomor satu,” tegas Slamet.

Ketua Himpunan Pembudidaya Ikan Laut, Effendy Wong optimistis budidaya lobster dalam negeri bisa berkembang. Menurut Effendy, pekerjaan rumah Pemerintah ke depan yaitu memfasilitasi semua kebutuhan dasar dalam proses produksi.

“Saya ini sudah puluhan tahun bergelut dalam budidaya lobster, jadi paham betul tantangan dan kendala yang mesti dihadapi. Sebenarnya Indonesia punya potensi menyaingi Vietnam, syaratnya pertama tidak buka kran ekspor benih dan yang kedua mari kembangkan riset untuk teknologi budidayanya,” katanya.



Sumber:BeritaSatu.com

TAG: 


BAGIKAN


REKOMENDASI

BERITA LAINNYA

Revisi Prolegnas Prioritas 2020, Upaya Realistis Baleg DPR

Badan Legislasi (Baleg) DPR berusaha meyakinkan bahwa sejumlah RUU yang dicabut dari Proglegnas Prioritas 2020 merupakan upaya realistis.

NASIONAL | 14 Juli 2020

Pemerintah Komitmen Fokus Peningkatan Kesejahteraan Papua

Pemerintah berkomitmen untuk fokus meningkatkan kesejahteraan Papua.

NASIONAL | 14 Juli 2020

Menteri PAN dan RB Diminta Pecat ASN Berpaham Kapitalis, Liberalis, dan Komunis

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN dan RB) Tjahjo Kumolo diminta untuk berlaku adil terkait sanksi bagi aparatur sipil negara.

NASIONAL | 14 Juli 2020

Soal Kongkalikong Djoko Tjandra, Wakil Ketua DPR Tak Mau Berburuk Sangka

Pimpinan DPR tak mau berburuk sangka terhadap para aparat penegakan hukum (APH) menyusul kaburnya buronan Djoko Tjandra.

NASIONAL | 14 Juli 2020

DPR Dukung Rencana Presiden Jokowi Bubarkan 18 Lembaga Nonstruktural

Rencana Presiden Joko Widodo (Jokowi) membubarkan 18 lembaga nonstruktural (LNS) didukung oleh DPR.

NASIONAL | 14 Juli 2020

Kasus Suap Proyek Kempupera, KPK Ultimatum Bos PT Sharleen Raya

KPK mengultimatum Direktur dan Komisaris PT Sharleen Raya (JECO Group), Hong Arta John Alfred untuk memenuhi panggilan penyidik.

NASIONAL | 15 Juli 2020

Laut Flores Diguncang Gempa Magnitudo 5,5 yang Terasa Hingga Denpasar

Lokasi di laut pada jarak 130 km arah selatan Kota Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar.

NASIONAL | 15 Juli 2020

Ketika "Liburan" Akhirnya Tiba

Tidak heran jika mengikuti Doni berkunjung ke mana pun di belahan bumi Nusantara, selalu terjadi “reuni-reuni kecil”.

NASIONAL | 15 Juli 2020

Kamera dan Laptop Wartawan Hilang di Kompleks DPR

Kerugian terkait pencurian itu mencapai sekitar Rp 60 juta

NASIONAL | 15 Juli 2020

LIPI Temukan "Kecoak Laut Raksasa" Pertama dari Laut Dalam

Ditemukan di Selat Sunda dan selatan Pulau Jawa pada kedalaman 957-1259 meter

NASIONAL | 15 Juli 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS