Maraknya Mafia Tanah Disebut Akibat UU Agraria Tak Dijalankan
INDEX

BISNIS-27 428.182 (-4.2)   |   COMPOSITE 4879.1 (-22.36)   |   DBX 933.193 (-0.24)   |   I-GRADE 128.434 (-0.82)   |   IDX30 404.523 (-4.65)   |   IDX80 106.174 (-1.01)   |   IDXBUMN20 268.239 (-4.54)   |   IDXG30 113.341 (-0.74)   |   IDXHIDIV20 361.328 (-5)   |   IDXQ30 118.527 (-1.29)   |   IDXSMC-COM 209.874 (-0.48)   |   IDXSMC-LIQ 234.117 (-1.15)   |   IDXV30 100.803 (-0.95)   |   INFOBANK15 767.134 (-10.02)   |   Investor33 355.071 (-4.06)   |   ISSI 143.565 (-0.31)   |   JII 517.566 (-1.31)   |   JII70 175.828 (-0.42)   |   KOMPAS100 953.068 (-5.96)   |   LQ45 742.375 (-7.8)   |   MBX 1347.52 (-7.05)   |   MNC36 265.633 (-1.94)   |   PEFINDO25 258.006 (1.37)   |   SMInfra18 230.699 (-2.34)   |   SRI-KEHATI 299.246 (-3.58)   |  

Maraknya Mafia Tanah Disebut Akibat UU Agraria Tak Dijalankan

Selasa, 14 Juli 2020 | 20:07 WIB
Oleh : Fana F Suparman / CAR

Jakarta, Beritasatu.com - Forum Korban Mafia tanah Indonesia (FKMTI) menyebut maraknya kasus perampasan tanah yang dilakukan para mafia lantaran aparatur negara tidak menjalankan Undang-Undang (UU) 5/1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Selain itu juga Peraturan Pemerintah (PP) 1/1960 tentang Pendaftaran Tanah.

Kedua peraturan tersebut sebenarnya dinilai sangat berpihak kepada rakyat untuk melegitimasi tanah yang mereka miliki sesuai dengan amanah Pancasila dan UUD 45.

“Sebaliknya pemerintah menerbitkan PP 24/97 yang justru mengakomodasi kepentingan mafia perampas tanah rakyat,” kata Ketua FKMTI, Supiardi Kendi Budiardjo, Selasa (14/7/2020).

Budi menyatakan, oknum Badan Pertanahan Negara (BPN) kerap berlindung di balik PP 24/1997, meski sudah mengetahui kesalahannya menerbitkan SHGB di atas tanah SHM. Akibatnya dengan hanya bermodal SHGB dan dinyatakan sebagai pembeli beritikad baik, tanah hasil rampasan mafia tanah menjadi seolah-olah legal.

Budi menyatakan pihaknya mendorong agar pemerintah merevisi atau bahkan mencabut PP 24/1997.
“Penguasa negara seharusnya mencabut PP 24/1997 yang bertentangan dengan UU Agraria yang sudah sesuai dengan UUD 45 dan Pancasila,” tegas Budi.

Budi menambahkan maraknya mafia tanah yang merampas tanah masyarakat juga disebabkan kewenangan Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri yang dipangkas dalam urusan pertanahan sejak 1993.

“Banyak kasus perampasan tanah terjadi pada awal tahun 90-an. Saat itu surat Ipeda, salinan letter diserahkan ke BPN. Jadi banyak tanah rakyat yang dikuasai pihak pengembang, perkebunan dan lain-lain,” katanya.

Sementara Sekjen FKMTI, Agus Muldya Natakusuma mengatakan terdapat perbedaan antara perampasan dan sengketa tanah. Agus menjelaskan sengketa biasanya soal perebutan hak waris atau dua pihak yang memiliki hubungan bisnis atas satu bidang tanah.

Sementara, korban perampasan tanah tidak pernah menjual dan ada sangkut paut hubungan keluarga dengan pihak perampas tanah. Agus menegaskan kasus-kasus yang dialami oleh anggota FKMTI adalah bentuk perampasan tanah.

Agus mencontohkan sejumlah kasus perampasan tanah yang dialami anggota FKMTI. Salah satunya yang dialami Robert Sudjasmin yang tanahnya di Pesanggrahan dirampas oleh pengembang. Tanah tersebut dibeli Robert melalui lelang negara dengan risalah lelang nomor 338 dan telah dinyatakan BPN clear and clean.

Akan tetapi, pengadilan memutus Robert bukan pemenang lelang nomor 388 dan SHM miliknya dibatalkan BPN. Tanah yang dibeli Robert sebenarnya berada di lokasi berbeda dengan pengembang. Kasus-kasus perampasan tanah serupa dialami para anggota FKMTI yang sebagian besar memiliki SHM.



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI

BERITA LAINNYA

Alumni Perikanan Undip Beri Masukan Percepatan Industri Budidaya Lobster Nasional

Keluarga Alumni Perikanan Undip,merekomendasikan berbagai masukan kepada pemerintah terkait percepatan industri budidaya lobster nasional.

NASIONAL | 14 Juli 2020

Revisi Prolegnas Prioritas 2020, Upaya Realistis Baleg DPR

Badan Legislasi (Baleg) DPR berusaha meyakinkan bahwa sejumlah RUU yang dicabut dari Proglegnas Prioritas 2020 merupakan upaya realistis.

NASIONAL | 14 Juli 2020

Pemerintah Komitmen Fokus Peningkatan Kesejahteraan Papua

Pemerintah berkomitmen untuk fokus meningkatkan kesejahteraan Papua.

NASIONAL | 14 Juli 2020

Menteri PAN dan RB Diminta Pecat ASN Berpaham Kapitalis, Liberalis, dan Komunis

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN dan RB) Tjahjo Kumolo diminta untuk berlaku adil terkait sanksi bagi aparatur sipil negara.

NASIONAL | 14 Juli 2020

Soal Kongkalikong Djoko Tjandra, Wakil Ketua DPR Tak Mau Berburuk Sangka

Pimpinan DPR tak mau berburuk sangka terhadap para aparat penegakan hukum (APH) menyusul kaburnya buronan Djoko Tjandra.

NASIONAL | 14 Juli 2020

DPR Dukung Rencana Presiden Jokowi Bubarkan 18 Lembaga Nonstruktural

Rencana Presiden Joko Widodo (Jokowi) membubarkan 18 lembaga nonstruktural (LNS) didukung oleh DPR.

NASIONAL | 14 Juli 2020

Kasus Suap Proyek Kempupera, KPK Ultimatum Bos PT Sharleen Raya

KPK mengultimatum Direktur dan Komisaris PT Sharleen Raya (JECO Group), Hong Arta John Alfred untuk memenuhi panggilan penyidik.

NASIONAL | 15 Juli 2020

Laut Flores Diguncang Gempa Magnitudo 5,5 yang Terasa Hingga Denpasar

Lokasi di laut pada jarak 130 km arah selatan Kota Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar.

NASIONAL | 15 Juli 2020

Ketika "Liburan" Akhirnya Tiba

Tidak heran jika mengikuti Doni berkunjung ke mana pun di belahan bumi Nusantara, selalu terjadi “reuni-reuni kecil”.

NASIONAL | 15 Juli 2020

Kamera dan Laptop Wartawan Hilang di Kompleks DPR

Kerugian terkait pencurian itu mencapai sekitar Rp 60 juta

NASIONAL | 15 Juli 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS