Reformasi Kebijakan Pidana Dinilai Harus Perhatikan Kondisi Lapas
INDEX

BISNIS-27 425.322 (12.08)   |   COMPOSITE 4870.04 (100.06)   |   DBX 940.805 (3.04)   |   I-GRADE 127.855 (4.56)   |   IDX30 401.317 (13.58)   |   IDX80 105.56 (3.19)   |   IDXBUMN20 265.398 (11.16)   |   IDXG30 112.997 (3.48)   |   IDXHIDIV20 357.483 (12.54)   |   IDXQ30 117.699 (3.88)   |   IDXSMC-COM 210.149 (2.59)   |   IDXSMC-LIQ 234.599 (5.6)   |   IDXV30 100.238 (2.07)   |   INFOBANK15 757.481 (24.48)   |   Investor33 352.266 (10.05)   |   ISSI 143.81 (2.89)   |   JII 518.901 (12.87)   |   JII70 176.231 (4.44)   |   KOMPAS100 949.983 (26.08)   |   LQ45 737.154 (23.9)   |   MBX 1342.99 (31.12)   |   MNC36 264.429 (7.79)   |   PEFINDO25 260.033 (3.99)   |   SMInfra18 229.972 (7.95)   |   SRI-KEHATI 296.897 (9.06)   |  

Reformasi Kebijakan Pidana Dinilai Harus Perhatikan Kondisi Lapas

Rabu, 15 Juli 2020 | 11:51 WIB
Oleh : Yeremia Sukoyo / CAR

Jakarta, Beritasatu.com - Pemerintah dan DPR diminta serius bahas pembaruan KUHAP, termasuk kebijakan alternatif pemidanaan non pemenjaraan dalam RKUHP untuk pengarusutamaan Restorative Justice, dan Reformasi Kebijakan Narkotika dengan menggunakan pendekatan kesehatan.

Semua harus dilakukan secara serius sebagai salah satu jalan keluar menyingkapi adanya over kapasitas rutan maupun lapas di seluruh Indonesia.

Direktur Eksekutif Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), Erasmus Napitupulu, menjelaskan, hingga saat ini belum ada solusi yang komprehensif terkait over kapasitas rutan dan lapas.

ICJR mencatat, sebelum kebijakan pelepasan warga binaan pemasyarakatan (WBP) untuk pencegahan penyebaran Covid-19 per Maret 2020, jumlah penghuni rutan dan lapas di Indonesia mencapai 270.466 orang. Kapasitas rutan dan lapas, padahal hanya dapat menampung 132.335 orang. Kesimpulannya beban rutan dan lapas di Indonesia mencapai 204%.

“Sayangnya, solusi atas permasalahan tersebut tidak komprehensif dan hilang timbul. Pemerintah tidak begitu memperhatikan bahwa pangkal permasalahan kondisi overcrowding adalah kebijakan pemidanaan di Indonesia,” kata Erasmus Napitupulu, di Jakarta, Rabu (15/7/2020).

Kementerian Hukum dan HAM pada Juli 2017 telah menerbitkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM (Permenkumham) 11/2017 tentang Grand Design Penanganan Overcrowded pada Rumah Tahanan Negara dan Lembaga Pemasyarakatan.

Dalam lampiran Permenkumham tersebut, dinyatakan bahwa upaya penanganan overcrowding juga harus dilakukan dengan melakukan perubahan kebijakan dan mereformasi paradigma penghukuman yang kental dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.

Permenkumham itu juga menyoroti budaya praktis aparat penegak hukum yang secara eksesif melakukan penahanan terhadap Tersangka/Terdakwa dalam masa persidangan. Per Maret 2020, jumlah tahanan di Rutan/Lapas di Indonesia menyumbang 24 persen dari jumlah penghuni.

“Hal ini disebabkan oleh adanya paradigma penegak hukum bahwa penahanan merupakan suatu keharusan. Padahal KUHAP menyediakan mekansime lain, misalnya tahanan kota, tahanan rumah atupun mekanisme penangguhan penahanan,” ungkap Erasmus.

Untuk penahanan rutan, KUHAP pun sudah menyatakan bahwa seorang tersangka dapat dikenai penahanan, dan bukan harus dikenai penahanan. Sikap seperti ini yang justru dikritik Permenkumham.

Dijelaskan Erasmus, KUHAP dalam ketentuan mengenai penahanan membatasi syarat dilakukannya penahanan berdasarkan dua syarat yakni objektif dan subjektif. Sayangnya, syarat subjektif penggunaannya sangat bergantung dari penilaian aparat penegak hukum.

Apabila aparat penegak hukum berpendapat bahwa pelaku akan melarikan diri, maka penahanan dapat dilakukan. Kondisi ini kemudian diperburuk dengan ketiadaan mekanisme untuk mempertanyakan dipenuhinya syarat subjektif ini, karena pra-peradilan hanya terbatas memeriksa perihal administratif dan hanya dapat dilakukan apabila ada gugatan dari pihak yang haknya terlanggar.

Selain kritik terkait dengan penggunaaan penahanan yang eksesif, Permenkumham 11/2017 itu juga menaruh catatan terhadap kondisi minimnya alternatif pemidanaan dalam sistem peradilan pidana saat ini. Kritik tersebut juga disampaikan untuk beberapa rumusan dalam RKUHP.

Lebih jauh, dalam Naskah Akademik RKUHP, perumus RKUHP berkomitmen untuk menghadirkan alternatif pemidanaan non-pemenjaraan untuk menghilangkan dampak destruktif dari pemenjaraan. Sayangnya, hingga draft RKUHP September 2019, keberadaan alternatif pidana baru tidak berdampak positif dalam menangani masalah overcrowding.



Sumber:BeritaSatu.com

TAG: 


BAGIKAN


REKOMENDASI

BERITA LAINNYA

Pasien Positif Covid-19 Secapa AD Bandung Tersisa 948 Orang

Jumlah pasien positif klaster kasus peserta didik dan tenaga pelatih Secapa AD di Bandung, Jawa Barat kembali berkurang.

NASIONAL | 16 Juli 2020

Menpora Dukung TROI Foundation Gelorakan Kembali Sport Tourism

Menurut Menpora Zainudin Amali, berbagai penyesuaian harus dilakukan untuk menggiatkan kembali sport tourism di tengah pandemi Covid-19.

NASIONAL | 16 Juli 2020

Dirjen yang Direkrut Susi Pudjiastuti Mundur Mendadak

Menteri KKP Edhy Prabowo sudah mengusulkan pengganti kepada Presiden Joko Widodo.

NASIONAL | 16 Juli 2020

Menpora Ajak Anak Muda Tetap Produktif di Masa Pandemi

Menurut Menpora, salah satu kegiatan produktif yang dapat dilakukan di tengah pandemi adalah memulai usaha.

NASIONAL | 16 Juli 2020

Mendes Minta Kades dan Pendamping Desa Bantu Korban Banjir Masamba

Mendes Abdul Halim Iskandar berharap langkah cepat dari kepala desa dan pendamping desa dapat meringankan beban korban banjir bandang di Kota Masamba.

NASIONAL | 16 Juli 2020

Di Mana-mana Ada Koperasi, NTT Tetap Provinsi Miskin

Fakta menunjukkan bahwa koperasi di NTT belum menjadi badan usaha yang mampu mendongkrak kesejahteraan rakyat.

NASIONAL | 16 Juli 2020

Rumah Belajar Diakses 157 Juta Pengguna

Data pencapaian platform Rumah Belajar ini bertambah sejak sekolah melaksanakan kegiatan belajar dari rumah (BDR) pada masa pandemi Covid-19.

NASIONAL | 15 Juli 2020

Perkuat Link and Match, Mendikbud Luncurkan Rumah Vokasi

Rumah Vokasi diharapkan dapat memberikan masukan, rekomendasi, dan fasilitas dalam pengembangan pendidikan vokasi.

NASIONAL | 15 Juli 2020

Gagal Ikut UTBK SBMPTN Tahap 1, Puluhan Ribu Peserta Diperbolehkan Ikut Tahap 2

Terdapat enam pusat UTBK yang batal melaksanakan ujian tahap satu karena dilarang oleh Gugus Tugas Covid-19 setempat.

NASIONAL | 15 Juli 2020

Pemanfatan Sumber Daya Laut Dianggap Belum Optimal

Pengelolaan sumber daya alam Indonesia di wilayah pesisir dan laut merupakan hal penting.

NASIONAL | 15 Juli 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS