Desmond: Pancasila Sudah Final, Tidak Boleh Diganggu Gugat
INDEX

BISNIS-27 428.182 (-2.86)   |   COMPOSITE 4879.1 (-9.06)   |   DBX 933.193 (7.61)   |   I-GRADE 128.434 (-0.58)   |   IDX30 404.523 (-3.21)   |   IDX80 106.174 (-0.61)   |   IDXBUMN20 268.239 (-2.84)   |   IDXG30 113.341 (-0.34)   |   IDXHIDIV20 361.328 (-3.85)   |   IDXQ30 118.527 (-0.83)   |   IDXSMC-COM 209.874 (0.28)   |   IDXSMC-LIQ 234.117 (0.48)   |   IDXV30 100.803 (-0.57)   |   INFOBANK15 767.134 (-9.65)   |   Investor33 355.071 (-2.81)   |   ISSI 143.565 (0.25)   |   JII 517.566 (1.34)   |   JII70 175.828 (0.4)   |   KOMPAS100 953.068 (-3.09)   |   LQ45 742.375 (-5.22)   |   MBX 1347.52 (-4.53)   |   MNC36 265.633 (-1.2)   |   PEFINDO25 258.006 (2.03)   |   SMInfra18 230.699 (-0.73)   |   SRI-KEHATI 299.246 (-2.35)   |  

Desmond: Pancasila Sudah Final, Tidak Boleh Diganggu Gugat

Senin, 20 Juli 2020 | 18:46 WIB
Oleh : Carlos KY Paath / CAR

Jakarta, Beritasatu.com - Wakil Ketua Komisi III DPR Desmond J Mahesa menegaskan Pancasila sudah final sebagai ideologi negara. Desmon mengingatkan agar Pancasila tidak diganggu lagi keberadaannya.

“Pancasila itu sudah final. Tidak boleh diganggu gugat. Pancasila bukan milik satu golongan, Pancasila milik semua golongan,” kata Desmond dalam kegiatan sosialiasi Empat Pilar bertema 'Pancasila dalam Bingkai NKRI', seperti keterangannya, Senin (20/7/2020).

Menurut Desmond Pancasila juga bukan milik Presiden pertama Soekarno. Desmon juga menyinggung polemik Rancangan Undang-Undang (RUU) Haluan Ideologi Pancasila (HIP) yang sempat mencuat. Desmond menilai akar persoalannya bermula dari para pengikut Bung Karno yang dianggap fanatis.

“Para 'jemaah' Soekarno yang sekarang berkuasa, terkesan mengultuskan pemikiran Soekarno tentang Pancasila yang sebenarnya saat itu masih berupa draf usulan, belum disetujui sebagai konsep Pancasila final seperti yang tertuang di pembukaan UUD 1945,” ungkap Desmond.

Sekretaris Fraksi Partai Gerindra DPR ini pun menyebut, “Sebagai wujud fanatisme, para 'jemaah' Soekarno ini sering mengutip ajaran Soekarno tentang Pancasila seperti acap kali terdengar melalui pidato ketua umum partai yang sekarang berkuasa.”

Desmond menjelaskan sebagai tindaklanjut perjuangan mendaur ulang pemikiran Soekarno, muncul upaya menghidupkan kembali Trisila dan Ekasila melalui RUU HIP. Desmond menuturkan suatu kewajaran saat membaca RUU HIP lengkap dengan naskah akademisnya, orang menjadi geram.

Menurut Desmond ada pembajakan sejarah dan penyelundupan ideologi yang sangat berbahaya bagi kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Sebab Pancasila sesuai RUU HIP mengacu Pidato Soekarno 1 Juni 1945.

“Artinya Pancasila dianggap pikiran seorang Soekarno saja. Seolah-olah mengabaikan jasa besar dan pengorbanan tokoh-tokoh lainnya,” ungkap Desmond.

Sekadar diketahui, pemerintah telah mengajukan konsep RUU Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) sebagai pengganti RUU HIP. Berbagai hal yang dinilai kontroversi dalam RUU HIP tidak lagi dimuat dalam RUU BPIP.

Jumlah bab dan pasal RUU BPIP tak sebanyak RUU HIP yang disebut beberapa kalangan sebagai regulasi sapu jagat. Pasal 7 tentang ciri pokok Pancasila berupa Trisila yaitu sosio-nasionalisme, sosio-demokrasi, serta ketuhanan yang berkebudayaan, dihilangkan dalam RUU BPIP.

RUU BPIP secara tegas menyebut Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara yakni yang disahkan pada 18 Agustus 1945. Tap MPRS XXV/1966 pun kini dimuat dalam konsiderans RUU BPIP.



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI

BERITA LAINNYA

Semester I 2020, KPK Terima Laporan Gratifikasi Rp14,6 Miliar

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menerima 1.082 laporan gratifikasi senilai Rp14,6 miliar sepanjang semester I 2020.

NASIONAL | 20 Juli 2020

Efek Thermo Gun, Ini Penjelasan Jubir Covid-19

Achmad Yurianto menegaskan bahwa thermo gun atau pistol pengukur suhu tubuh tidak merusak otak.

NASIONAL | 20 Juli 2020

Usulan GBHN Dihidupkan Kembali

Tidak ada dasar acuan Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) sebagai pembanding bagi parlemen untuk melaksanakan evaluasi.

NASIONAL | 20 Juli 2020

Kepemimpinan Wanita Perlu Dikembangkan untuk Dorong Kemajuan Bangsa

Indira menilai kaum wanita Indonesia sebenarnya mampu mengembangkan leadership dan mengambil contoh dari tokoh wanita Indonesia seperti RA Kartini.

NASIONAL | 20 Juli 2020

Politisi PPP: BIN adalah Mata dan Telinga Presiden

Anggota Komisi I DPR Syaifullah Tamliha mendukung keputusan Presiden Jokowi menerbitkan Perpres 73/2020 tentang Kemko Polhukam.

NASIONAL | 20 Juli 2020

PastiQurban Permudah Pembelian Hewan Kurban Saat Pandemi

Iduladha tahun ini dilaksanakan dalam kondisi pandemi Covid-19. PastiQurban mempermudah pembelian hewan kurban saat pandemi.

NASIONAL | 20 Juli 2020

Komisi I DPR: Perkecil Kemungkinan Informasi Bocor

Kementerian Koordinator (Kemko) Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam) tidak lagi mengoordinasikan BIN. Keputusan ini dinilai tepat.

NASIONAL | 20 Juli 2020

Presiden Jokowi Dinilai Ingin Perkuat BIN

Suatu kewajaran jika Badan Intelijen Negara (BIN) di bawah koordinasi presiden.

NASIONAL | 20 Juli 2020

Keputusan Hakim Tunda Sidang PK Djoko Tjandra Dinilai Tepat

Keputusan Majelis Hakim menunda sidang PK Djoko Tjandra adalah untuk memberikan kesempatan kepada Jaksa untuk menyampaikan pendapat.

NASIONAL | 20 Juli 2020

Uskup Agung Medan Positif Covid-19, Gereja Katedral dan Nusantara Ditutup

Gereja Paroki Katedral dan Gereja Nusantara di Medan ditutup sementara setelah Uskup Agung Mgr Kornelius Sipayung bersama pastor lainnya positif Covid-19.

NASIONAL | 20 Juli 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS