Keberadaan Lembaga Nonstruktural Perlu Dikaji Ulang
INDEX

BISNIS-27 511.575 (-1.4)   |   COMPOSITE 5759.92 (23.42)   |   DBX 1054.23 (9.81)   |   I-GRADE 169.662 (-0.8)   |   IDX30 501.412 (-1.48)   |   IDX80 131.739 (0.17)   |   IDXBUMN20 371.622 (2.16)   |   IDXG30 135.832 (0.63)   |   IDXHIDIV20 450.213 (0.05)   |   IDXQ30 146.619 (-0.52)   |   IDXSMC-COM 244.641 (3.77)   |   IDXSMC-LIQ 299.216 (4.65)   |   IDXV30 126.958 (1.03)   |   INFOBANK15 989.895 (-6.43)   |   Investor33 430.473 (-1.37)   |   ISSI 168.725 (1.07)   |   JII 619.114 (0.96)   |   JII70 212.184 (1.01)   |   KOMPAS100 1175.82 (1.47)   |   LQ45 920.779 (-0.67)   |   MBX 1601.16 (5.3)   |   MNC36 321.923 (-0.8)   |   PEFINDO25 313.689 (3.18)   |   SMInfra18 292.004 (3.49)   |   SRI-KEHATI 368.014 (-1.81)   |  

Keberadaan Lembaga Nonstruktural Perlu Dikaji Ulang

Selasa, 28 Juli 2020 | 20:39 WIB
Oleh : Carlos KY Paath / CAR

Jakarta, Beritasatu.com – Anggota DPR Abdul Kadir Karding mendukung evaluasi terhadap lembaga nonstruktural (LNS) yang tidak efektif. Menurut Karding, hasil evaluasi nantinya dapat berupa penggabungan dan penghapusan LNS.

“Lembaga-lembaga, komisi-komisi atau badan-badan yang dibentuk undang-undang (UU) maupun peraturan di bawahnya itu mesti kita kaji ulang. Lakukan evaluasi dan harmonisasi,” katanya dalam seminar daring bertema 'Urgensi Pembubaran 18 Lembaga Negara', Selasa (28/7/2020).

Karding menuturkan pembubaran dan penggabungan tentu perlu memiliki parameter terukur. Harus diakui, Karding menyatakan, banyak pembentukan lembaga dilandaskan euforia terutama pascareformasi. Akibatnya, lembaga-lembaga tersebut tidak berfungsi secara optimal.

Kinerja sejumlah lembaga sangat buruk, dan tidak berkorelasi dengan peningkatan pelayanan publik. “Satu lagi yang paling penting mereka banyak memboroskan anggaran, padahal negara ini didirikan agar melayani masyarakat. Supaya masyarakatnya bisa sejahtera,” ungkap Karding.

Karding memang tak menyebut lembaga-lembaga yang berkinerja buruk tersebut. Di sisi lain, menurut Karding, membubarkan lembaga bukan perkara mudah. Sebenarnya, Karding menambahkan, pemimpin yang berani membubarkan lembaga bisa dikatakan nekat.

Sebab, implikasi politiknya bisa panjang dan besar. Karding mengungkap, pada zaman pemerintahan Presiden keempat Abdurrahman Wahid (Gus Dur), departemen sosial dan departemen penerangan pernah dibubarkan. “Ini memupuk dendam sebagian elite yang lembaganya dibubarkan,” ucapnya.

Karding pun menyebut, “Jangan kira Pak Jokowi (Presiden Joko Widodo) tidak mendapat risiko. Kita lihat, pemerintahan yang rajin melakukan perampingan-perampingan pasti perlawanan paling keras dari ASN (aparatur sipil negara).”

Karding juga berharap pemerintah memperhatikan nasib pegawai yang kehilangan pekerjaan akibat pembubaran lembaga. “Pemerintah harus perhatikan sumber daya manusia atau pegawai. Kalau dari lembaga yang dibubarkan itu ada orang-orang bagus, integritasnya baik, harus dipakai,” katanya.

Karding mengungkap secara pribadi sudah dua kali mengawal Jokowi selama kampanye pemilu presiden dan wakil presiden (pilpres). Pada kampanye Pilpres 2019, Jokowi disebut berkali-kali mengingatkan agar ego sektoral tidak terjadi.

“Ego sektoral, lambannya pelayanan publik, sistem koordinasi belum terintegrasi menjadi sorotan utama beliau. Karena itu, ketika Pak Jokowi membubarkan lembaga, badan atau komisi, saya termasuk orang yang beri dukungan. Kenapa? Karena birokrasi kita harus berubah agar pelayanan publik optimal,” kata mantan sekretaris jenderal Partai Kebangkitan Bangsa ini.



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

KPAI Ingatkan Pemerintah Jangan Nekat Buka Sekolah

Komisioner KPAI Retno Listyarti menilai hal ini untuk melindungi keselamatan dan kesehatan peserta didik selama berada di sekolah.

NASIONAL | 28 Juli 2020

KPK Dalami Aliran Dana ke Eks Jampidus dan Anggota BPK

Aliran uang ini mencuat dalam kesaksian Miftahul Ulum, asisten pribadi mantan Menpora Imam Nahrawi di persidangan Pengadilan Tipikor Jakarta.

NASIONAL | 28 Juli 2020

Menhan Rencana Beli Jet Tempur dari Austria, DPR Tidak Tahu

Menteri Pertahanan Prabowo Subianto berencana membeli satu skuadron atau 15 unit pesawat jet tempur jenis Eurofighter Thypoon bekas dari Austria.

NASIONAL | 28 Juli 2020

Tukul Panjaitan Ditangkap Brimob Polda Sumut

Dari pencurian uang Rp 1,6 miliar di Kantor Gubernur Sumut, Tukul memperoleh bagian Rp 300 juta, dan pencurian di USU mendapat bagian Rp 20 juta.

NASIONAL | 28 Juli 2020

Ratusan Mahasiswa Toraja Minta MA Kabulkan PK Kasus Tanah Adat di Rantepao

Presiden Jokowi diminta merealisasikan janji kampanyenya dalam menjamin hak-hak masyarakat adat, dalam hal ini masyarakat adat Toraja.

NASIONAL | 28 Juli 2020

Masa Depan Dua Polisi Penganiaya Novel Akan Segera Diputuskan

Dua orang pelaku penganiayaan terhadap Novel Baswedan masih berstatus polisi aktif hingga saat ini.

NASIONAL | 28 Juli 2020

KPK Tahan 2 Eks Legislator Sumut, 1 Tersangka Reaktif Covid-19

Dua mantan legislator yang ditahan KPK pada hari ini, yakni Ahmad Hosein Hutagalung dan Mulyani.

NASIONAL | 28 Juli 2020

Kenang Jasa Pahlawan, Lanud SPR Ziarah ke TMP Kesuma Trikora

Ziarah ini jadi momentum bagi generasi penerus untuk dapat bercermin tentang nilai-nilai pengorbanan dan keteladanan yang dilakukan para pahlawan.

NASIONAL | 28 Juli 2020

Optimalisasi Integrasi TNI-Polri Kunci Terwujudnya Kesejahteraan Masyarakat

Integrasi TNI, Polri, dan komponen bangsa lainnya wajib dipertahankan demi kelangsung pembangunan nasional, termasuk pembangunan SDM yang unggul.

NASIONAL | 28 Juli 2020

Polri: Tidak Ada Ruang bagi Premanisme dan Aksi Kekerasan

Premanisme dan aksi kekerasan timbul karena adanya kevakuman, baik kevakuman hukum, kevakuman keadilan, maupun kevakuman pihak yang berwenang.

NASIONAL | 28 Juli 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS