Pemerintah Sedang Susun Regulasi Pembubaran Lembaga Nonstruktural
INDEX

BISNIS-27 434.176 (-7.64)   |   COMPOSITE 4917.96 (-75.2)   |   DBX 928.196 (-4.7)   |   I-GRADE 130.286 (-2.42)   |   IDX30 412.166 (-7.85)   |   IDX80 107.727 (-2.08)   |   IDXBUMN20 269.265 (-5.95)   |   IDXG30 115.773 (-2.53)   |   IDXHIDIV20 368.481 (-6.65)   |   IDXQ30 120.761 (-2.3)   |   IDXSMC-COM 210.292 (-3.36)   |   IDXSMC-LIQ 235.988 (-6.09)   |   IDXV30 101.893 (-2.12)   |   INFOBANK15 773.605 (-13.29)   |   Investor33 359.92 (-6.34)   |   ISSI 144.524 (-2.29)   |   JII 524.265 (-9.92)   |   JII70 177.451 (-3.41)   |   KOMPAS100 962.885 (-17.72)   |   LQ45 754.177 (-14.18)   |   MBX 1360.94 (-22.87)   |   MNC36 269.191 (-4.78)   |   PEFINDO25 256.961 (-5.33)   |   SMInfra18 232.003 (-3.35)   |   SRI-KEHATI 302.863 (-5.05)   |  

Pemerintah Sedang Susun Regulasi Pembubaran Lembaga Nonstruktural

Selasa, 28 Juli 2020 | 20:49 WIB
Oleh : Carlos KY Paath / CAR

Jakarta, Beritasatu.com - Pemerintah sedang menyusun peraturan presiden (perpres) terkait pembubaran lembaga nonstruktural (LNS). Demikian halnya peraturan pemerintah (PP) menyangkut penghapusan LNS.

Hal itu disampaikan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokasi (PAN dan RB) Tjahjo Kumolo dalam seminar daring bertema 'Urgensi Pembubaran 18 Lembaga Negara', Selasa (28/7/2020).

“Ada beberapa langkah ke depan yang kita siapkan yaitu menyusun perpres mengenai pembubaran lembaga nonstruktural. Kemudian menyusun perubahan berkaitan PP dan usulan perubahan undang-undang (UU). Begitu juga koordinasi pengalihan pendanaan, masalah pegawai, aset, dan dokumen-dokumen,” kata Tjahjo.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) membubarkan 18 lembaga atau yang disebut sebagai tim, badan, dan komite. Pembubaran itu tertuang dalam Pasal 19 Perpres 82/2020 tentang Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Tjahjo mengungkap lembaga yang dihapus itu, berbeda dengan kajian Kementerian PAN dan RB.

Artinya masih akan ada kelanjutan pembubaran, khususnya untuk LNS. “Lembaga yang dibubarkan sebagaimana Perpres 82/2020, berbeda dengan lembaga-lembaga yang diusulkan Kementerian PAN dan RB untuk dihapus. Pembubaran LNS tetap jalan. Kami sudah usulkan ke Mensesneg, tunggu waktu saja untuk diumumkan,” ujar Tjahjo.

Tjahjo menyatakan pihaknya telah mengecek lembaga yang dibubarkan berdasarkan Perpres 82/2020. Hasilnya antara lain terdapat 13 lembaga tidak termasuk LNS. “Empat merupakan LNS, dan satu lembaga atau Komite Antar Departemen Bidang Kehutanan merupakan LNS yang telah dibubarkan pada tahun 2014 melalui Perpres 176/2014,” ungkapnya.

Secara umum, menurut Tjahjo, Perpres 82/2020 lebih terkait menyangkut perekonomian. Tjahjo menuturkan pada awal Reformasi banyak pembentukan lembaga, komisi, dan badan. Kemudian pada 2014-2017, pemerintah telah memangkas 23 LNS. “Sekarang masih ada 96 badan, komisi maupun lembaga-lembaga, termasuk komite-komite,” ucap mantan Menteri Dalam Negeri ini.

Tjahjo kembali menekankan, Kementerian PAN dan RB bersama Kementerian Sekretariat Negara terus menginventarisasi beberapa LNS yang berpotensi dihapuskan. “Mungkin juga diintegrasikan dengan kementerian/lembaga (K/L) terkait. Kenapa dihapuskan? Karena banyak yang tumpang tindih. Ini yang jadi dasar penghapusan atau pengintegrasian,” ujarnya.

Tjahjo mencontohkan pengelolaan jembatan Surabaya-Madura (Suramadu) yang melibatkan banyak pihak. Mulau dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Jatim), Pemerintah Kota Surabaya, Pemerintah Kabupaten Sumenep, hingga Badan Pengembangan Wilayah Suramadu. “Ini saya kira tumpang tindih yang ada,” ungkapnya.

Tjahjo menegaskan pembubaran LNS bertujuan untuk mempercepat pengambilan keputusan. Selain itu juga mengurangi pemborosan dan efisiensi Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Tjahjo menyatakan pembubaran LNS yang dibentuk perpres, dan keputusan presiden (keppres) memang lebih mudah. Hal itu jika dibandingkan dengan institusi yang diatur lewat UU.

“Kalau lembaga yang dibentuk dengan perpres dan keppres itu enggak ada masalah. Cepat diselesaikan. Beda dengan lembaga yang dibentuk lewat UU, karena harus digarap bersama dengan DPR. Kami apresiasi teman-teman di DPR yang secara prinsip mendukung adanya pembubaran sejumlah lembaga-lembaga maupun komisi-komisi yang tumpang tindih,” tegas Tjahjo.

Pada kesempatan itu pengamat kebijakan publik dari Universitas Diponegoro (Undip), Teguh Yuwono mengatakan penghapusan LNS bukan sesuatu yang baru dalam pemerintahan di Indonesia. Menurut Teguh, Presiden keempat Abdurrahman Wahid (Gus Dur), bahkan pernah membubarkan departemen sosial dan departemen penerangan.

“Ide tentang penggabungan maupun pembubaran sebetulnya bukan sesuatu yang baru. Kita tahu, Gus Dur merupakan presiden terberani yang pernah bubarkan departemen sosial dan departemen penerangan. Publik pada waktu itu tidak pernah berpikir Gus Dur berani bubarkan lembaga itu. Jadi, pembubaran itu bukan hal baru dalam praktik di Indonesia,” katanya.

Teguh menuturkan Jokowi memiliki latar belakang pengusaha. Karena itu, menurut Teguh, suatu kewajaran jika Jokowi menginginkan sesuatu yang efektif dan efisien. “Pengusaha itu termasuk karakter yang berpikirnya efektif dan efisien. Pak Jokowi pasti berbasis dua hal itu. Pembubaran LNS, tentu melahirkan efektivitas dan efisiensi,” ucap Teguh.



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI

BERITA LAINNYA

Kasus Maria Lumowa, Bareskrim Akan Periksa 3 Bank Swasta

Penyidik masih merahasiakan identitas tiga bank swasta yang akan diperiksa.

NASIONAL | 28 Juli 2020

Keberadaan Lembaga Nonstruktural Perlu Dikaji Ulang

Anggota DPR Abdul Kadir Karding mendukung evaluasi terhadap lembaga yang tidak efektif.

NASIONAL | 28 Juli 2020

KPAI Ingatkan Pemerintah Jangan Nekat Buka Sekolah

Komisioner KPAI Retno Listyarti menilai hal ini untuk melindungi keselamatan dan kesehatan peserta didik selama berada di sekolah.

NASIONAL | 28 Juli 2020

KPK Dalami Aliran Dana ke Eks Jampidus dan Anggota BPK

Aliran uang ini mencuat dalam kesaksian Miftahul Ulum, asisten pribadi mantan Menpora Imam Nahrawi di persidangan Pengadilan Tipikor Jakarta.

NASIONAL | 28 Juli 2020

Menhan Rencana Beli Jet Tempur dari Austria, DPR Tidak Tahu

Menteri Pertahanan Prabowo Subianto berencana membeli satu skuadron atau 15 unit pesawat jet tempur jenis Eurofighter Thypoon bekas dari Austria.

NASIONAL | 28 Juli 2020

Tukul Panjaitan Ditangkap Brimob Polda Sumut

Dari pencurian uang Rp 1,6 miliar di Kantor Gubernur Sumut, Tukul memperoleh bagian Rp 300 juta, dan pencurian di USU mendapat bagian Rp 20 juta.

NASIONAL | 28 Juli 2020

Ratusan Mahasiswa Toraja Minta MA Kabulkan PK Kasus Tanah Adat di Rantepao

Presiden Jokowi diminta merealisasikan janji kampanyenya dalam menjamin hak-hak masyarakat adat, dalam hal ini masyarakat adat Toraja.

NASIONAL | 28 Juli 2020

Masa Depan Dua Polisi Penganiaya Novel Akan Segera Diputuskan

Dua orang pelaku penganiayaan terhadap Novel Baswedan masih berstatus polisi aktif hingga saat ini.

NASIONAL | 28 Juli 2020

KPK Tahan 2 Eks Legislator Sumut, 1 Tersangka Reaktif Covid-19

Dua mantan legislator yang ditahan KPK pada hari ini, yakni Ahmad Hosein Hutagalung dan Mulyani.

NASIONAL | 28 Juli 2020

Kenang Jasa Pahlawan, Lanud SPR Ziarah ke TMP Kesuma Trikora

Ziarah ini jadi momentum bagi generasi penerus untuk dapat bercermin tentang nilai-nilai pengorbanan dan keteladanan yang dilakukan para pahlawan.

NASIONAL | 28 Juli 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS