PDIP Desak RUU PKS Masuk Prolegnas Prioritas 2021
INDEX

BISNIS-27 506.098 (-2.99)   |   COMPOSITE 5701.03 (-21.78)   |   DBX 1035.29 (4.23)   |   I-GRADE 166.318 (-0.13)   |   IDX30 494.279 (-1.96)   |   IDX80 129.716 (-0.63)   |   IDXBUMN20 362.653 (1.11)   |   IDXG30 134.441 (-1.2)   |   IDXHIDIV20 440.988 (-0.91)   |   IDXQ30 143.821 (-0.06)   |   IDXSMC-COM 242.747 (-0.62)   |   IDXSMC-LIQ 296.284 (-2.64)   |   IDXV30 122.829 (0.78)   |   INFOBANK15 978.195 (1.48)   |   Investor33 426.909 (-3.32)   |   ISSI 166.986 (-1.24)   |   JII 611.564 (-6.71)   |   JII70 209.726 (-1.98)   |   KOMPAS100 1161.89 (-6.87)   |   LQ45 907.882 (-4.42)   |   MBX 1586.58 (-7.86)   |   MNC36 318.65 (-2.24)   |   PEFINDO25 310.515 (-0.4)   |   SMInfra18 285.156 (1.39)   |   SRI-KEHATI 364.469 (-1.96)   |  

PDIP Desak RUU PKS Masuk Prolegnas Prioritas 2021

Rabu, 29 Juli 2020 | 06:36 WIB
Oleh : Markus Junianto Sihaloho / CAR

Jakarta, Beritasatu.com - Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Sri Rahayu mendesak DPR untuk memasukkan Rancangan Undang-undang Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS) dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2021.

Menurut Sri, ditariknya RUU PKS dari Prolegnas Prioritas 2020 membuat banyak pihak merasa kecewa. Terutama para korban kekerasan yang notabene kaum perempuan. Sementara hampir setiap hari, media memberitakan tentang terjadinya kekerasan seksual yang dialami oleh perempuan dan anak.

“PDI Perjuangan yang merupakan satu-satunya partai di parlemen yang dipimpin oleh perempuan yaitu Ibu Megawati Soekarnoputri, tentunya sangat concern terhadap perlindungan perempuan dan anak,” kata Sri dalam keterangannya, Selasa (28/7/2020).

Sri pun mengutip pesan yang disampaikan Megawati pada peringatan Hari Perempuan sedunia pada 8 Maret 2015. Saat itu, kata Rahayu, Megawati menegaskan kembali tentang upaya bersama untuk segera melahirkan undang-undang (UU) penghapusan kekerasan seksual.

“Saya sangat memimpikan Indonesia mempunyai UU yang melibatkan lembaga negara dan warga masyarakat dalam melakukan pencegahan terhadap kekerasan seksual,” demikian kata Megawati seperti disampaikan Sri.

Amanat Megawati itu lalu melahirkan Instruksi Partai No 984/IN/DPP/X/2015 yang ditujukan kepada Poksi Baleg DPR agar dapat memperjuangkan masuknya RUU PKS ke dalam prolegnas tahun 2016. Terbukti RUU itu telah terdaftar dalam Prolegnas DPR 2016.

Sri menjelaskan mulai 2016 sampai sekarang, PDIP bertarung terus memperdebatkan pasal seperti definisi kekerasan seksual termasuk pasal-pasal terkait pelecehan seksual, eksploitasi seksual, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan aborsi, pemaksaan perkawinan, pemaksaan pelacuran, perbudakan seksual dan penyiksaan seksual.

“Kami kembali mendorong DPR untuk membahas RUU Penghapusan Kekerasan Seksual dan memasukkan dalam Program Prioritas Proleganas 2021,” tegas Sri.

Pihaknya juga mendorong masyarakat sipil, pakar dan lembaga terkait untuk memantau dan mengawasi proses pembahasan RUU PKS. PDIP tetap melanjutkan perjuangannya dengan membuktikan bahwa negara hadir bagi rakyatnya, khususnya bagi perempuan dan anak agar bebas dari kekerasan seksual.

“Semoga penghapusan kekerasan terhadap perempuan dapat menjadi perhatian dan kerja bersama seluruh bangsa Indonesia,” kata wakil ketua Komisi IX DPR ini.



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Partai Demokrat Persilakan Akhyar Tentukan Calon Wakil Wali Kota

Partai Demokrat menyerahkan kepada Akhyar Nasution untuk menentukan calon wakil wali kota.

NASIONAL | 29 Juli 2020

Presiden Ingatkan Soal Gelombang Kedua Covid-19, DPR Harap Tidak Terjadi

Anggota Komisi XI DPR M Nabil Haroen berharap gelombang kedua Covid-19 tidak terjadi, tetapi seluruh pihak tetap harus bersiap.

NASIONAL | 29 Juli 2020

DPR Apresiasi KPK Selamatkan Rp 79 Triliun Uang Negara

DPR mengapresiasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang telah menyelamatkan Rp79 triliun uang negara.

NASIONAL | 29 Juli 2020

Kemdes PDTT Terbitkan Kepmen untuk Pastikan Keselamatan Pegawai

Diterbitkannya Keputusan Mendes PDTT Nomor 55 tahun 2020 adalah untuk memitigasi risiko terpapar penyakit menular dan tidak menular.

NASIONAL | 29 Juli 2020

Kementerian/Lembaga di AKN V Terima Opini WTP dari BPK

Beberapa kementerian/lembaga di lingkungan AKN V termasuk Kementerian Agama, Kementerian Dalam Negeri dan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP).

NASIONAL | 27 Juli 2020

Mendagri: Birokrat Tidak Boleh Buat Keputusan Berdasarkan Insting

Para pembuat kebijakan atau birokrat harus membuat kebijakan berdasarkan data-data scientific dan berdasarkan teori.

NASIONAL | 28 Juli 2020

Apresiasi Permintaan Maaf Mendikbud, PGRI Tetap Minta Organisasi Penggerak Ditunda

Unifah menyarankan, sebaiknya anggaran sudah dialokasikan tersebut dialihkan untuk memperkuat pelaksanaan pembelajaran jarak jauh (PJJ).

NASIONAL | 28 Juli 2020

Apresiasi Permintaan Maaf Mendikbud, NU: Sebaiknya Jangan Diulangi Lagi

Permintaan maaf dari pejabat tinggi merupakan peristiwa langka. Itu merupakan sikap kesatria yang sangat baik yang patut ditiru.

NASIONAL | 28 Juli 2020

Mendikbud Minta Maaf atas Polemik Program Organisasi Penggerak

Ia juga mengajak Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, dan PGRI untuk kembali bergabung ke dalam POP.

NASIONAL | 28 Juli 2020

Pandemi Covid-19, Petani Kerinci Justru Berhasil Ekspor Kopi ke Belgia

Ekspor perdana sekitar 15,9 ton kopi petani Kerinci ke Belgia tersebut dilepas Gubernur Jambi, Fachrori Umar di pelabuhan Talang Duku, Muarojambi, Jambi.

NASIONAL | 28 Juli 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS