Sultan HB X: Buka Pariwisata Risikonya Besar

Sultan HB X: Buka Pariwisata Risikonya Besar

Rabu, 29 Juli 2020 | 07:12 WIB
Oleh : Fuska Sani Evani / CAR

Yogyakarta, Beritasatu.com - Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Sri Sultan Hamengku Buwono X tidak akan membuka pariwisata secara total. Sebab tingkat risiko penularan Covid-19 masih sangat besar.

Melalui Rapat Koordinasi Pengendalian Pembangunan Daerah Triwulan II Tahun 2020 yang digelar secara virtual, Selasa (28/07/2020), Sultan menegaskan, Presiden Joko Widodo memang sudah meminta ekonomi masyarakat harus segera digerakkan.

Namun, Sultan mengaku belum bersedia membuka sektor pariwisata secara luas. “Masih keberatan jika sektor pariwisata dibuka total dikarenakan risikonya yang terlalu besar. Untuk itu, pemerintah kabupaten/kota di DIY bisa melakukan pembukaan sektor pariwisata secara bertahap,” kata Sultan.

Sultan pun menyebut, “Saya berharap bisa dilihat relevansinya. Hal yang terpenting risiko-risikonya harus sudah diminimalisir, karena yang berkunjung tidak hanya orang Yogya tapi juga dari luar.”

Sultan tidak menginginkan DIY seperti negara-negara lain yang mengalami serangan kedua Covid -19. “Risiko-risiko semacam ini yang kita hindari agar tidak repot di belakangnya. Kalau sudah aman, nyaman, dan masyarakat terdidik dengan lebih baik, baru nanti kita perluas lagi,” kata Sultan.

Selain itu, Sultan kembali mengingatkan agar pemerintah kabupaten/kota maupun Pemerintah Provinsi DIY bisa menggunakan APBD secara efektif dan efisien. Sultan juga berharap semua pekerjaan yang sudah direncanakan bisa diselesaikan, baik program fisik maupun non fisik, termasuk untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT).

“Harapannya, pada kuartal ketiga dan keempat nanti, pertumbuhan ekonomi DIY tidak terlalu minus besar, syukur-syukur bisa plus,” ungkapnya.

Sementara itu, Sekretaris Daerah DIY, Kadarmanta Baskara Aji mengatakan, dalam rangka untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi di DIY, satu-satunya yang memiliki pengaruh ialah belanja pemerintah. Pihaknya juga memfokuskan diri pada Bantuan Tak Terduga (BTT) yang kemudian dipercepat.

“Jadi tidak ada alasan bagi kami untuk tidak melakukan pembelanjaan. Apalagi saat ini sudah jelas mana yang boleh dan tidak boleh dibelanjakan,” katanya.

Kepala Bappeda DIY Budi Wibowo menambahkan, pertumbuhan ekonomi di DIY, sejak 2017 selalu di atas rata-rata nasional. Pada 2019, pertumbuhan ekonomi DIY sempat menjadi yang tertinggi se-Jawa. Namun, kondisi DIY di triwulan pertama 2020, justru anjlok dan menjadi yang terendah di Jawa.

“Kontraksi yang cukup dalam terjadi pada kinerja investasi. Kondisi pandemi ini juga memberikan tekanan yang luar biasa pada konsumsi rumah tangga. Selain itu, ketimpangan di daerah perkotaan meningkat signifikan, sedangkan ketimpangan di pedesaan relatif stabil,” jelasnya.



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI

BERITA LAINNYA

Hakim Positif Covid-19, Kantor Pengadilan Agama Deli Serdang Ditutup

Kantor Pengadilan Agama Deli Serdang, Sumatera Utara, terpaksa ditutup sampai 3 Agustus 2020.

NASIONAL | 29 Juli 2020

PDIP Desak RUU PKS Masuk Prolegnas Prioritas 2021

Ketua DPP PDIP Sri Rahayu mendesak DPR untuk memasukkan Rancangan Undang-undang Penghapusan Kekerasan Seksual dalam Prolegnas Prioritas 2021.

NASIONAL | 29 Juli 2020

Partai Demokrat Persilakan Akhyar Tentukan Calon Wakil Wali Kota

Partai Demokrat menyerahkan kepada Akhyar Nasution untuk menentukan calon wakil wali kota.

NASIONAL | 29 Juli 2020

Presiden Ingatkan Soal Gelombang Kedua Covid-19, DPR Harap Tidak Terjadi

Anggota Komisi XI DPR M Nabil Haroen berharap gelombang kedua Covid-19 tidak terjadi, tetapi seluruh pihak tetap harus bersiap.

NASIONAL | 29 Juli 2020

DPR Apresiasi KPK Selamatkan Rp 79 Triliun Uang Negara

DPR mengapresiasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang telah menyelamatkan Rp79 triliun uang negara.

NASIONAL | 29 Juli 2020

Kemdes PDTT Terbitkan Kepmen untuk Pastikan Keselamatan Pegawai

Diterbitkannya Keputusan Mendes PDTT Nomor 55 tahun 2020 adalah untuk memitigasi risiko terpapar penyakit menular dan tidak menular.

NASIONAL | 29 Juli 2020

Kementerian/Lembaga di AKN V Terima Opini WTP dari BPK

Beberapa kementerian/lembaga di lingkungan AKN V termasuk Kementerian Agama, Kementerian Dalam Negeri dan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP).

NASIONAL | 27 Juli 2020

Mendagri: Birokrat Tidak Boleh Buat Keputusan Berdasarkan Insting

Para pembuat kebijakan atau birokrat harus membuat kebijakan berdasarkan data-data scientific dan berdasarkan teori.

NASIONAL | 28 Juli 2020

Apresiasi Permintaan Maaf Mendikbud, PGRI Tetap Minta Organisasi Penggerak Ditunda

Unifah menyarankan, sebaiknya anggaran sudah dialokasikan tersebut dialihkan untuk memperkuat pelaksanaan pembelajaran jarak jauh (PJJ).

NASIONAL | 28 Juli 2020

Apresiasi Permintaan Maaf Mendikbud, NU: Sebaiknya Jangan Diulangi Lagi

Permintaan maaf dari pejabat tinggi merupakan peristiwa langka. Itu merupakan sikap kesatria yang sangat baik yang patut ditiru.

NASIONAL | 28 Juli 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS