Rancangan Perpres Tugas TNI Atasi Terorisme Tuai Sorotan
INDEX

BISNIS-27 447.461 (-6.35)   |   COMPOSITE 5059.22 (-59.86)   |   DBX 933.73 (-7.01)   |   I-GRADE 135.366 (-2.1)   |   IDX30 427.201 (-7.13)   |   IDX80 111.513 (-1.85)   |   IDXBUMN20 284.629 (-6.37)   |   IDXG30 118.405 (-1.6)   |   IDXHIDIV20 382.903 (-6.43)   |   IDXQ30 125.347 (-2.16)   |   IDXSMC-COM 215.54 (-2.56)   |   IDXSMC-LIQ 243.745 (-4.83)   |   IDXV30 105.043 (-1.69)   |   INFOBANK15 803.622 (-8.33)   |   Investor33 371.182 (-4.92)   |   ISSI 148.056 (-1.95)   |   JII 539.107 (-10.07)   |   JII70 182.679 (-3.16)   |   KOMPAS100 996.599 (-14.96)   |   LQ45 780.316 (-12.34)   |   MBX 1404.61 (-17.5)   |   MNC36 278.843 (-3.77)   |   PEFINDO25 265.576 (-5.11)   |   SMInfra18 242.356 (-5.25)   |   SRI-KEHATI 313.434 (-3.93)   |  

Rancangan Perpres Tugas TNI Atasi Terorisme Tuai Sorotan

Selasa, 4 Agustus 2020 | 15:36 WIB
Oleh : Carlos KY Paath / CAR

Jakarta, Beritasatu.com – Ketua Setara Institute, Hendardi menyoroti Rancangan Peraturan Presiden (ranperpres) terkait pelibatan TNI mengatasi aksi terorisme. Hendardi mengingatkan adanya pemisahan TNI dan Polri melalui TAP MPR VI/MPR/2000, dan TAP MPR VII/MPR/2000 tentang Peran TNI dan Polri.

“Agenda reformasi sektor keamanan mengalami kemunduran paling serius jika Ranperpres Tugas TNI dalam Mengatasi Aksi Terorisme disahkan menjadi Perpres sebagai turunan dari Pasal 43 I UU 5/2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme,” kata Hendardi dalam keterangan yang diterima Beritasatu.com, Selasa (4/8/2020).

Hendardi menyatakan sebelumnya juga sudah terjadi pelibatan TNI dalam jabatan-jabatan sipil dan impunitas dari tuduhan pelanggaran HAM berat dalam banyak kasus. Hal ini juga menjadi penanda kemunduran reformasi sektor keamanan yang mencemaskan.

Menurut Hendardi reformasi sektor keamanan semestinya menjadi prioritas. Misalnya melakukan perubahan UU 31/1997 tentang Peradilan Militer dan membentuk UU Perbantuan Militer sebagai dasar pelibatan TNI dalam kehidupan sipil.

“Kepemimpinan Jokowi justru terus menerus memanjakan TNI dengan berbagai privilege pelibatan dalam berbagai kehidupan sipil tanpa batas-batas yang jelas, sebagaimana pelibatan tanpa batas dan tanpa akuntabilitas dalam Ranperpres tentang Tugas TNI dalam Mengatasi Terorisme,” ujar Hendardi.

Hendardi menjelaskan regulasi itu nantinya akan menjadikan TNI leluasa menangkal, menindak dan memulihkan tindak pidana terorisme, serta bebas mengakses anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) atas nama terorisme.

“Termasuk bebas dari tuntutan unfair trial dan praperadilan manakala TNI keliru dalam melakukan penindakan tindakan terorisme. Kepemimpinan nasional di bawah Jokowi-Maruf Amin akan menjadi kepemimpinan terlemah dalam menjalankan reformasi sektor keamanan,” tegas Hendardi.

Hendardi menyatakan sesuai amanat reformasi, TNI diletakkan sebagai alat pertahanan dan Polri instrumen menjaga keamanan, menciptakan ketertiban dan menegakkan hukum. Desain TNI dan Polri sebagaimana amanat reformasi tersebut kini akan menjadi rusak.

Hendardi menjelaskan TNI merupakan alat pertahanan yang kehadirannya dalam ranah sipil dan penegakan hukum, hanya diperkenankan atas dasar kebijakan politik negara dan bersifat sementara. Selain itu ada kekhususasn jenis penugasan dan disertai mekanisme akuntabilitas yang presisi.

“Sementara, dalam desain pelibatan TNI dalam memberantas tindak pidana terorisme, sebagaimana draft Ranperpres, pelibatan itu bersifat permanen dan melampaui tugas pokok TNI dalam operasi militer selain perang (OMSP),” kata Hendardi.

Semestinya, menurut Hendardi, pelibatan itu hanya ditujukan pada level penindakan dan pada obyek tertentu yaitu ketika Polri, sebagai unsur utama dalam criminal justice system, sudah tidak mampu menangani tindakan terorisme.

Hendardi menuturkan UU 5/2018 mengedepankan pendekatan penegakan hukum. Seluruh unsur yang terlibat dalam penindakan, harus dapat melakukan penyesuaian dengan sistem tersebut, terutama dalam hal pertanggungjawaban operasi dan perlindungan HAM.

Menurut Hendardi, pelibatan TNI sesungguhnya dimungkinkan pada tingkat tertentu. “Di mana eskalasi ancaman masuk dalang lingkup ancaman militer, dan dijalankan dengan perintah otoritas politik,” ucap Hendardi.

Hendardi pun menyebut, “Karenanya diperlukan definisi yang jelas tentang “Aksi Terorisme” yang menjadi Tupoksi TNI dan “Tindak Pidana Terorisme” yang menjadi ranah aparat penegak hukum, agar tidak terjadi potensi tumpang tindih peran.”

Hendardi juga menanggapi klaim pemerintah melalui Menko Polhukam Mahfud Md yang menyebut Ranperpres sudah disetujui, dan dikirimkan ke DPR pada 29 Juli 2020. Hendardi menyatakan hal itu bentuk keengganan pemerintah membela mandat reformasi TNI.

Hendardi menambahkan pemerintah dengan mudah meloloskan kehendak politik TNI memasuki kehidupan sipil secara sistematis. “Mahfud MD tampaknya kurang cermat bahwa pembentukan Ranperpres ini memuat banyak norma-norma baru yang melampaui mandat Pasal 43 I,” katanya.

Hendardi menambahkan Ranperpres tersebut sejatinya mutlak membuka ruang partisipasi publik. Dibahas secara terbuka dan tidak dilakukan dengan tergesa-gesa. Menurut Hendardi, UU 5/2018 pun memandatkan Ranperpres dikonsultasikan dan memperoleh persetujuan DPR.

Sebab Ranperpres mencerminkan sifat yang sama seperti UU. “Oleh karena itu, sangat penting bagi pemerintah dan DPR membuka proses pembahasan dan pengesahan Ranperpres dengan seluas-luasnya melibatkan partisipasi akademisi, aktivis, organisasi masyarakat, dan lain sebagainya,” tegas Hendardi.

Hendardi berharap DPR tidak tergesa-gesa memberikan persetujuan tanpa pembahasan yang detil dan terbuka. Hendardi menegaskan tugas DPR ialah memastikan agenda reformasi sektor keamanan sebagaimana mandat TAP MPR tidak diingkari.

“Sekali saja TNI diberi legalitas memasuki kehidupan sipil dan menjadi pengadil tindak pidana terorisme, selanjutnya TNI akan kembali mengukuhkan supremasi militer dalam seluruh sendi kehidupan bernegara. Reformasi sektor keamanan tidak boleh dirusak. Pintu pelibatan tanpa batas harus ditutup,” pungkas Hendardi.



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI

BERITA LAINNYA

BNN: Sabu di Karung Biji Jagung Tangerang dan Cikarang Kemungkinan Satu Produsen

BNN menyebutkan narkotika jenis sabu yang disembunyikan dalam karung biji jagung di Tangerang dan Cikarang kemungkinan satu produsen.

NASIONAL | 4 Agustus 2020

Kepercayaan Masyarakat, Modal Sosial Politik Erick Thohir Tangani PEN dan Covid-19

Erick Thohir diyakini mampu menyelesaikan tugas sebagai Ketua PEN serta menangani Covid-19.

NASIONAL | 4 Agustus 2020

Arus Balik Iduladha, Penumpang Pesawat Bandara Soetta Naik 28 Persen

PT Angkasa Pura II selaku operator Bandara Soetta mencatat kenaikan jumlah penumpang 28 persen selama arus mudik libur Iduladha 1441 H.

NASIONAL | 4 Agustus 2020

Hingga Awal Agustus, Realisasi Belanja Infrastruktur Kempupera Capai 44%

Hingga awal Agustus, belanja infrastruktur Kempupera mencapai 44,15 persen atau Rp 33,9 triliun.

NASIONAL | 4 Agustus 2020

Suami Jaksa Pinangki Dimutasi dari Bareskrim Polri

AKBP Napitupulu Yogi Yusuf dipindah dari jabatannya di Bareskrim Polri ke Biro Pengkajian dan Strategi Staf Logistik Polri.

NASIONAL | 4 Agustus 2020

Sekitar 50 Tenaga Medis di Sumut Terpapar Covid-19

Aris Yudhariansyah menyampaikan, jumlah tenaga medis yang terpapar Covid-19 di Sumut, sekitar 50 orang.

NASIONAL | 4 Agustus 2020

Pemberantasan Korupsi di Indonesia Belum Sinergis

Kontinuitas pemberantasan korupsi di antara Polisi, Kejaksaan, dan KPK harus diakui belum maksimal dan optimal.

NASIONAL | 4 Agustus 2020

Kejagung Telusuri Adanya Dugaan Pelanggaran Pidana Jaksa Pinangki

Kejagung masih terus mendalami kasus pertemuan antara mantan Jaksa Pinangki Sirna Malasari dengan buronan Djoko Tjandra.

NASIONAL | 4 Agustus 2020

Sumut Kembali Berduka, Satu Lagi Dokter Meninggal Dunia karena Terpapar Covid-19

Ahmad Rasyidi sempat membaik namun kembali mengalami kritis.

NASIONAL | 4 Agustus 2020

Istri Dokter Andika Dinyatakan Sembuh dari Covid-19

Dokter Dessy Amelia sudah diizinkan pulang ke rumahnya setelah dinyatakan sembuh.

NASIONAL | 4 Agustus 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS