Inpres Sanksi Pelanggar Protokol Kesehatan Dinilai Tepat
INDEX

BISNIS-27 428.182 (-2.86)   |   COMPOSITE 4879.1 (-9.06)   |   DBX 933.193 (7.61)   |   I-GRADE 128.434 (-0.58)   |   IDX30 404.523 (-3.21)   |   IDX80 106.174 (-0.61)   |   IDXBUMN20 268.239 (-2.84)   |   IDXG30 113.341 (-0.34)   |   IDXHIDIV20 361.328 (-3.85)   |   IDXQ30 118.527 (-0.83)   |   IDXSMC-COM 209.874 (0.28)   |   IDXSMC-LIQ 234.117 (0.48)   |   IDXV30 100.803 (-0.57)   |   INFOBANK15 767.134 (-9.65)   |   Investor33 355.071 (-2.81)   |   ISSI 143.565 (0.25)   |   JII 517.566 (1.34)   |   JII70 175.828 (0.4)   |   KOMPAS100 953.068 (-3.09)   |   LQ45 742.375 (-5.22)   |   MBX 1347.52 (-4.53)   |   MNC36 265.633 (-1.2)   |   PEFINDO25 258.006 (2.03)   |   SMInfra18 230.699 (-0.73)   |   SRI-KEHATI 299.246 (-2.35)   |  

Inpres Sanksi Pelanggar Protokol Kesehatan Dinilai Tepat

Sabtu, 8 Agustus 2020 | 15:21 WIB
Oleh : Carlos KY Paath / CAR

Jakarta, Beritasatu.com – Keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) 6/2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 dinilai tepat. Menurut pengamat hukum, Dea Tunggaesti, upaya menjaga keselamatan dan kesehatan warga sepatutnya didukung dasar hukum yang kokoh.

“Tidak memadai jika hanya imbauan tentang mematuhi protokol kesehatan. Inpres 6/2020 itu sangat tepat dikeluarkan,” kata Dea, Sabtu (8/8/2020).

Dea menuturkan sejak Maret 2020 hingga sekarang, seluruh komponen bangsa bertarung melawan Covid-19. Namun, dia menyatakan, jumlah kasus positif terus bertambah. “Sekarang saatnya mengintensifkan penegakan aturan dan penerapan sanksi demi menekan angka penyebaran Covid-19,” ucap pengajar di program magister hukum di Universitas Pancasila ini.

Dea menuturkan menghadapi situasi segenting pandemi Covid-19, tidak dapat sepenuhnya mengharapkan kesadaran pribadi masyarakat. Karena itu, menurutnya, perlu didukung ranah hukum. “Sudah pas bahwa aturan detil diserahkan ke kepala daerah masing-masing, disesuaikan dengan kearifan lokal setempat. Intinya, jika ada pelanggaran protokol kesehatan, sanksi hukum sudah menanti,” tegas Dea.

Dea menambahkan, masyarakat sendiri tidak perlu mengkhawatirkan keberadaan Inpres 6/2020. Selama tetap mematuhi protokol kesehatan, sanksi tidak akan dikenakan.

“Maksud Inpres ini justru untuk menjaga keselamatan dan keamanan masyarakat. Upaya sosialisasi telah dilaksanakan berbulan-bulan. Sekarang saatnya memberikan sedikit penekanan agar kita semua warga, pelaku usaha, dan pengelola fasilitas umum, makin sadar pentingnya mematuhi protokol kesehatan,” ucap Dea.

Diketahui, Presiden memerintahkan para kepala daerah untuk membuat aturan yang memuat kewajiban hingga sanksi bagi pelanggar protokol pencegahan Covid-19. Sanksi yang harus diatur kepala daerah berupa teguran lisan-tertulis, kerja sosial, denda administrasi, dan penghentian atau penutupan sementara penyelenggaraan usaha.



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI

BERITA LAINNYA

Dicari, Juru Bicara KPK Berintegritas

Calon Jubir KPK yang mendaftar harus memiliki kepakaran, integritas dan komitmen tinggi dalam upaya pemberantasan korupsi.

NASIONAL | 8 Agustus 2020

Geger di Medsos, Rumah Istri Muda Diekskavator Istri Tua

Seorang ibu rumah tangga merobohkan rumah seorang wanita yang diduga merupakan simpanan suaminya dengan ekskavator di Sumut.

NASIONAL | 8 Agustus 2020

4 Kecamatan di Tanah Karo Terdampak Letusan Gunung Sinabung

Debu dan lumpur vulkanik akibat leusan Gunung Sinabung menutupi jalan dan lahan pertanian milik warga.

NASIONAL | 8 Agustus 2020

Kemkes: Apabila Ada Siswa Terinfeksi Covid-19, Sekolah Tatap Muka Harus Dihentikan

Apabila ada siswa yang terinfeksi Covid-19, maka sekolah harus kembali menerapkan pembelajaran jarak jauh (PJJ).

NASIONAL | 8 Agustus 2020

Pencairan Dana Pilkada Capai 95 Persen

Pencairan dana Pilkada Serentak 2020 dari APBD sudah mencapai 95,22 persen untuk KPU dan 94,88 persen untuk Bawaslu.

NASIONAL | 8 Agustus 2020

Pasien Covid-19 Secapa AD Bandung Tersisa 71 Orang

Dari total sebanyak 1.308 pasien positif Covid-19 di Secapa AD, hingga hari ini sudah berkurang sebanyak 1.237 orang.

NASIONAL | 8 Agustus 2020

Sekolah Tatap Muka Harus Kantongi Izin Pemda dan Orangtua Siswa

Pembelajaran tatap muka tak dapat dilakukan tanpa adanya persetujuan dari pemerintah daerah, kepala sekolah, orang tua/wali siswa.

NASIONAL | 8 Agustus 2020

Gunung Sinabung Kembali Meletus

Ketinggian kolom debu vulkanik akibat letusan Gunung Sinabung mencapai 2.000 meter dari atas puncak Gunung Sinabung.

NASIONAL | 8 Agustus 2020

Djoko Tjandra Jalani Isolasi Mandiri di Lapas Salemba

Terpidana perkara pengalihan hak tagih Bank Bali, Djoko Tjandra menjalani isolasi mandiri selama 14 hari sesuai protokol pencegahan Covid-19 di Lapas Salemba.

NASIONAL | 8 Agustus 2020

Otto Hasibuan Mengaku Masih Diskusikan Upaya PK dengan Djoko Tjandra

PK bisa diajukan lebih dari satu kali jika ada bukti baru atau novum hingga adanya kekeliruan atau kekhilafan hakim.

NASIONAL | 8 Agustus 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS