Penundaan Pembangunan IKN Dinilai Keputusan Bijaksana
INDEX

BISNIS-27 511.575 (-1.4)   |   COMPOSITE 5759.92 (23.42)   |   DBX 1054.23 (9.81)   |   I-GRADE 169.662 (-0.8)   |   IDX30 501.412 (-1.48)   |   IDX80 131.739 (0.17)   |   IDXBUMN20 371.622 (2.16)   |   IDXG30 135.832 (0.63)   |   IDXHIDIV20 450.213 (0.05)   |   IDXQ30 146.619 (-0.52)   |   IDXSMC-COM 244.641 (3.77)   |   IDXSMC-LIQ 299.216 (4.65)   |   IDXV30 126.958 (1.03)   |   INFOBANK15 989.895 (-6.43)   |   Investor33 430.473 (-1.37)   |   ISSI 168.725 (1.07)   |   JII 619.114 (0.96)   |   JII70 212.184 (1.01)   |   KOMPAS100 1175.82 (1.47)   |   LQ45 920.779 (-0.67)   |   MBX 1601.16 (5.3)   |   MNC36 321.923 (-0.8)   |   PEFINDO25 313.689 (3.18)   |   SMInfra18 292.004 (3.49)   |   SRI-KEHATI 368.014 (-1.81)   |  

Penundaan Pembangunan IKN Dinilai Keputusan Bijaksana

Kamis, 10 September 2020 | 20:42 WIB
Oleh : Carlos KY Paath / CAR

Jakarta, Beritasatu.com – Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) memastikan rencana pembangunan ibu kota negara (IKN) di Kalimantan Timur (Kaltim) ditunda. Sebab pemerintah masih fokus menyelesaikan pandemi Covid-19.

Anggota Komisi V DPR dari Fraksi Partai Demokrat, Irwan menilai keputusan pemerintah itu tepat. “Penundaan pembangunan IKN itu bijaksana. Kita memang semua fokus pada penanganan Covid-19 berikut dampaknya, termasuk dampak ekonomi,” kata Irwan, Kamis (10/9/2020).

Menurut Irwan, masyarakat Kaltim tentu akan menerima 100% keputusan tersebut. Wakil rakyat dari daerah pemilihan Kaltim ini menambahkan, sangat tidak etis jika isu pemindahan IKN justru ditonjolkan di tengah pandemi.

“Bagi saya penundaan itu justru menegaskan bahwa pemerintah serius untuk melakukan pemindahan IKN ke Kaltim. Pembangunan kan ditunda, bukan dibatalkan, artinya pemerintah serius,” ungkap Irwan.

Irwan menuturkan proses pembangunan dapat dilanjutkan pada 2021. Hal tersebut mengingat Rancangan Undang-Undang (RUU) IKN masuk program legislasi nasional (prolegnas) prioritas 2020. Irwan menjelaskan jika di akhir tahun RUU IKN sudah ditetapkan, maka pembangunan dapat dilakukan pada 2021.

“Mulai tahun ini sudah dilaksanakan pembangunan dasar infrastruktur menuju IKN, pembangunan jalan, pelebaran jalan, semua sudah dilaksanakan, termasuk infrastruktur bendungan, pengendalian banjir dan lainnya. Saya optimistis tahun depan sudah mulai pembangunan intinya. Kalau saya lihat, agenda pembangunan intinya kan, hanya tiga tahun itu sudah selesai untuk bangunan pemerintah, eksekutif termasuk lembaga yudikatif,” kata Irwan.

Sebelumnya, Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa memang mengumumkan penundaan pembangunan IKN. “Mengenai ibu kota negara, terutama untuk komunikasi pada tim rumusan koordinasi, sampai hari ini ibu kota negara programnya masih di-hold (tunda),” kata Suharso, belum lama ini.

Akan tetapi, Suharso memastikan pemerintah tetap melaksanakan pengerjaan masterplan dan pembangunan infrastruktur dasar di kota-kota sekitar lokasi IKN. “Kita tetap dalam rangka persiapan, dan kita melanjutkan masterplan, dan pembangunan infrastruktur dasar di kota penyangga seperti Samarinda dan Balikpapan,” imbuh Suharso.



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Gubernur Sulut Doakan Menteri Kelautan dan Perikanan Segera Pulih

Gubernur Sulawesi Utara (Sulut) Olly Dondokambey mendoakan Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Edhy Prabowo segera pulih dari positif Covid-19.

NASIONAL | 10 September 2020

Operasi Yustisi Digelar, TNI-Polri Bagikan 34 Juta Masker

Aparat penegak hukum juga menggelar operasi yustisi penegakan penggunaan masker untuk meningkatkan disiplin masyarakat terkait protokol kesehatan.

NASIONAL | 10 September 2020

Meski Separuh Lebih Zona Merah dan Oranye, Satgas Covid-19 Tegaskan Pilkada Tetap Jalan

Meski lebih dari separuh kabupaten/kota yang melaksanakan pilkada berada di zona merah dan oranye, Satgas Covid-19 menegaskan Pilkada tetap harus dijalankan.

NASIONAL | 10 September 2020

Dorong Segera Disahkan, PDIP Minta RUU PKS Juga Lindungi Kedudukan Korban

Banyak kejadian yang menjadikan perempuan dan anak sebagai objek kejahatan seksual. Padahal mereka adalah kelompok rentan yang seharusnya dilindungi.

NASIONAL | 10 September 2020

KY Ungkap Buruknya Tingkat Kesejahteraan Hakim di Daerah

Profesi Hakim selama ini dipandang sebagai profesi yang terhormat bahkan kerap disebut sebagai 'wakil Tuhan' di bumi.

NASIONAL | 10 September 2020

Arman Depari Dimutasi ke Bareskrim Polri

Kapolri Jenderal Idham Azis melakukan mutasi jabatan terhadap sejumlah perwira tinggi (Pati) Polri.

NASIONAL | 10 September 2020

Ini Dua Provinsi dan Lima Kabupaten/Kota yang Terapkan PSBB

Selain Jakarta dan Banten, PSBB juga berlaku di lima kabupaten/kota yakni Kota Bekasi, Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Kabupaten Bekasi dan Kota Depok.

NASIONAL | 10 September 2020

Penambahan Fungsi Penyidikan pada Revisi RUU Kejaksaan Positif

Praktik penyidikan yang serampangan selama ini tidak lain dikarenakan hilangnya fungsi jaksa untuk melakukan supervisi dan melengkapi penyidikan polisi dan PPNS

NASIONAL | 10 September 2020

Panglima TNI Terima Penghargaan Positive News Maker Tahun 2019

Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto menerima penghargaan sebagai Positive News Maker Indonesia tahun 2019 dari Media Times Indonesia.

NASIONAL | 10 September 2020

Hasil Pemeriksaan BPK Kerap Digunakan untuk Peras Kepala Daerah

Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Achsanul Qosasi mengungkapkan, hasil pemeriksaan BPK kerap dipergunakan pihak yang tidak bertanggung jawab.

NASIONAL | 10 September 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS