DPR Dukung Perubahan Status Pegawai KPPU Jadi ASN
INDEX

BISNIS-27 446.563 (0.9)   |   COMPOSITE 5038.4 (20.82)   |   DBX 922.546 (11.18)   |   I-GRADE 135.148 (0.22)   |   IDX30 424.72 (2.48)   |   IDX80 110.692 (0.82)   |   IDXBUMN20 282.764 (1.87)   |   IDXG30 117.102 (1.3)   |   IDXHIDIV20 380.385 (2.52)   |   IDXQ30 124.37 (0.98)   |   IDXSMC-COM 213.267 (2.27)   |   IDXSMC-LIQ 240.075 (3.67)   |   IDXV30 104.022 (1.02)   |   INFOBANK15 809.007 (-5.39)   |   Investor33 370.782 (0.4)   |   ISSI 146.581 (1.48)   |   JII 534.734 (4.37)   |   JII70 181.171 (1.51)   |   KOMPAS100 994.168 (2.43)   |   LQ45 775.543 (4.77)   |   MBX 1400.42 (4.19)   |   MNC36 279.01 (-0.17)   |   PEFINDO25 262.474 (3.1)   |   SMInfra18 238.826 (3.53)   |   SRI-KEHATI 314.013 (-0.58)   |  

DPR Dukung Perubahan Status Pegawai KPPU Jadi ASN

Jumat, 11 September 2020 | 22:01 WIB
Oleh : Carlos KY Paath / CAR

Jakarta, Beritasatu.com - Pegawai Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) memperjuangkan perubahan status menjadi aparatur sipil negara (ASN) dengan melakukan uji materi Undang-Undang (UU) 5/1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ke Mahkamah Konstitusi (MK). Menanggapi itu, Anggota Komisi II DPR Yanuar Prihatin menilai tuntutan tersebut merupakan hal yang wajar dan masuk akal.

Sebab, KPPU adalah lembaga independen yang dibentuk untuk mengawasi persaingan usaha agar berlangsung fair dan tidak monopolistik. “Jika ingin perkuat KPPU, maka supporting administrasi, data, dokumentasi, pelayanan dan publikasi memerlukan tenaga yang ahli, terampil dan konsisten bekerja di KPPU,” kata Yanuar, di Jakarta, Jumat (11/9/2020).

Tak hanya itu, Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini juga melihat dibutuhkan pola karir dan pengembangan profesi bagi karyawan KPPU agar tercipta tenaga kerja yang profesional. “Dalam konteks itu, pegawai KPPU wajar jika statusnya menjadi ASN. Komisioner KPPU boleh berganti, tetapi manajemen KPPU tetap harus dikelola profesional oleh orang-orang yang menetap bekerja di KPPU dan itu adalah ASN,” tegasnya.

Hal senada juga disampaikan oleh Anggota Komisi VI DPR Herman Khaeron yang mengatakan bahwa lembaga negara yang melayani masyarakat harus berstatus PNS. “Sebaiknya seluruh pegawai negara yang ada kaitannya dengan pelayanan masyarakat berstatus PNS,” tegas Herman.

Merespons hal tersebut, Kepala Biro Humas dan Kerja Sama KPPU, Deswin Nur mengapresiasi dukungan anggota DPR. “Kami mengapresiasi respons positif dari DPR. Pegawai lembaga negara itu memang harus ASN, baik itu berbentuk PNS atau PPPK. Status pegawai sekretariat KPPU saat ini belum ASN, karena belum sempurnanya aturan dalam UU 5/1999,” ungkap Deswin.

Dia menjelaskan bahwa perjuangan para pegawai KPPU di MK ditujukan untuk memberikan penafsiran yang lebih tegas atas isi undang-undang, termasuk pada UU 5/1999. “Diharapkan MK dapat mengabulkan, agar perubahan status pegawai memiliki landasan hukum dan bisa segera dilaksanakan. Lebih jauh, kami harap MK juga dapat mendorong revisi UU 5/1999 bisa segera diselesaikan agar seluruh permasalahannya bisa dituntaskan,” katanya.

Terdapat beberapa frasa dalam pasal-pasal UU 5/1999 yang akan diuji. Pertama, soal frasa ‘Keputusan Presiden’. Sepanjang menyangkut norma regulasi dalam Pasal 34 ayat (1) UU 5/1999 bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai selain ‘Peraturan Presiden’.

Lalu frasa ‘Sekretariat’ dalam Pasal 34 ayat (2) dan Pasal 34 ayat (4) UU 5/1999 bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai selain ‘Sekretariat Jenderal’ sebagaimana sekretariat badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman menurut UUD 1945.

Terakhir soal frasa ‘Keputusan Komisi’ dalam Pasal 34 ayat (4) UU 5/1999 bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai selain ‘Peraturan Presiden’ sebagaimana dimaksud pada Petitum angka II atas usul komisi.



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI

BERITA LAINNYA

Gus Nabil: Pemerintah Pusat Disebut Harus Jadi “Dirigen” Penanganan Covid-19

Pemerintah pusat diharapkan mampu menjadi dirigen yang baik dalam penanganan pandemi Covid-19.

NASIONAL | 11 September 2020

Dana dan Tata Kelola Otsus Papua Diharapkan Lebih Komprehensif

Dana dan tata kelola otonomi khusus harus lebih baik ke depan dan menyejahterakan masyarakat Papua.

NASIONAL | 11 September 2020

Jelang Pilkada, Kementerian Dalam Negeri Tolak 4.156 Usulan Mutasi

Usulan mutasi tersebut disampaikan gubernur, bupati/wali kota sejak bulan Januari hingga Agustus 2020.

NASIONAL | 11 September 2020

Pastikan Rakyat Aman dan Sejahtera, Sahroni: Nasdem Siap Bantu Anies

Kebijakan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang akan memberlakukan kembali pembatasan sosial berskala besar (PSBB) menuai dukungan.

NASIONAL | 11 September 2020

Dukung Kebijakan Pemerintah, Human Initiative Inisiasi Rumah Belajar Daring

Pandemi Covid-19 yang hingga belum mereda memaksa seluruh pelajar terpaksa melakukan aktivitas belajar daring dari rumah.

NASIONAL | 11 September 2020

Kasus Korupsi PT Dirgantara Indonesia, KPK Periksa Eks Anggota DPR Fraksi PAN

Kasus Korupsi PT Dirgantara Indonesia, KPK Periksa Eks Anggota DPR Fraksi PAN

NASIONAL | 11 September 2020

Tim Gabungan Cek Protokol Kesehatan di 8 Kabupaten/Kota se-Banten

Tim gabungan dan relawan menggelar pengecekan protokol kesehatan masyarakat di 8 kabupaten/kota se-Provinsi Banten.

NASIONAL | 11 September 2020

Presiden: Jaga Semangat Belajar dan Mengajar di Masa Pandemi

Jokowi meminta para guru terus memotivasi anak didik untuk tetap semangat belajar di tengah pandemi.

NASIONAL | 11 September 2020

Penanganan Jaksa Pinangki, Kejagung Terima Masukan KPK

Kejagung mengakui bahwa pihaknya menerima berbagai masukan dari KPK terkait penanganan jaksa Pinangki Sirna Malasari.

NASIONAL | 11 September 2020

BP Jamsostek Terus Sosialisasi Pentingnya Jaminan Sosial Buat Pekerja

Direktur Pelayanan BP Jamsostek, Krishna Syarif mengatakan, masih banyak orang yang belum paham mengena BP Jamsostek.

NASIONAL | 11 September 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS