KPK Imbau Calon Kepala Daerah Waspadai Penipuan Berkedok Bantu LHKPN
INDEX

BISNIS-27 446.563 (0.9)   |   COMPOSITE 5038.4 (20.82)   |   DBX 922.546 (11.18)   |   I-GRADE 135.148 (0.22)   |   IDX30 424.72 (2.48)   |   IDX80 110.692 (0.82)   |   IDXBUMN20 282.764 (1.87)   |   IDXG30 117.102 (1.3)   |   IDXHIDIV20 380.385 (2.52)   |   IDXQ30 124.37 (0.98)   |   IDXSMC-COM 213.267 (2.27)   |   IDXSMC-LIQ 240.075 (3.67)   |   IDXV30 104.022 (1.02)   |   INFOBANK15 809.007 (-5.39)   |   Investor33 370.782 (0.4)   |   ISSI 146.581 (1.48)   |   JII 534.734 (4.37)   |   JII70 181.171 (1.51)   |   KOMPAS100 994.168 (2.43)   |   LQ45 775.543 (4.77)   |   MBX 1400.42 (4.19)   |   MNC36 279.01 (-0.17)   |   PEFINDO25 262.474 (3.1)   |   SMInfra18 238.826 (3.53)   |   SRI-KEHATI 314.013 (-0.58)   |  

KPK Imbau Calon Kepala Daerah Waspadai Penipuan Berkedok Bantu LHKPN

Selasa, 15 September 2020 | 18:52 WIB
Oleh : Fana F Suparman / CAR

Jakarta, Beritasatu.com - Komisi Pemberantasan korupsi (KPK) mengingatkan masyarakat agar mewaspadai terhadap pihak-pihak yang mengaku KPK. Selain itu mengklaim bekerja sama dengan KPK dengan modus membantu pengisian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) bagi calon kepala daerah (cakada).

Saat ini, KPK memang membuka pendaftaran LHKPN bagi cakada yang akan mengikuti Pemilihan Kepala Daerah (pilkada) Serentak 2020 sebagai persyaratan pencalonan sesuai peraturan perundang-undangan. Namun, KPK mengingatkan tidak pernah memungut biaya apapun untuk layanan publik, termasuk pengisian LHKPN.

“Sesuai dengan Surat Edaran Pimpinan KPK Nomor 07.1 Tahun 2020 tanggal 31 Maret 2020, penyampaian LHKPN wajib dilaksanakan secara online melalui elhkpn.kpk.go.id. KPK tidak pernah memungut biaya administrasi untuk layanan publik yang disediakan bagi masyarakat, termasuk dalam pengisian LHKPN,” kata Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK, Ipi Maryati, Selasa (15/9/2020).

Ipi pun menyebut, “KPK juga mengingatkan bahwa saat ini terdapat beberapa pihak yang mengaku sebagai pegawai KPK atau mitra kepanjangan KPK yang dapat membantu dalam pengisian LHKPN untuk calon kepala daerah dengan meminta sejumlah biaya.

Imbauan ini disampaikan terkait informasi yang baru-baru ini diterima KPK. Terdapat pihak-pihak yang mengaku pegawai atau mitra KPK di Banten dan Jawa Barat. Modusnya yakni menawarkan bantuan untuk mengisi e-LHKPN untuk mendapatkan tanda terima LHKPN sebagai persyaratan pencalonan.

Kemudian ada juga yang mengaku dapat membantu menghindari proses pemeriksaan LHKPN. Dengan peristiwa ini, KPK meminta masyarakat berhati-hati. Bila masyarakat mendapati para pihak yang mencurigakan atau ada indikasi mencari keuntungan pribadi/golongan dengan menggunakan nama KPK, silakan melaporkan kepada pihak kepolisan, atau menghubungi KPK melalui call center KPK di 198.

“KPK masih menunggu dan meminta calon kepala daerah yang belum melaporkan harta kekayaannya, agar segera menyampaikan kepada KPK. Caranya mudah, cukup mengikuti tahapan yang ada,” tegas Ipi.

Ipi memerinci tahapan pengisian e-LHKPN. Dikatakan, bagi bakal pasangan calon (bapaslon) yang belum memiliki akun e-Filing LHKPN, maka terlebih dahulu melakukan registrasi dengan mengisi dan menandatangani formulir aktivasi e-Filing. Formulir tersebut dapat diperoleh melalui elhkpn.kpk.go.id pada menu “unduh”.

Selanjutnya, formulir yang telah bertanda tangan basah disertai salinan Kartu Tanda Penduduk (KTP) wajib dikirimkan ke Direktorat PP LHKPN KPK dengan alamat Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada Kav.4, Setiabudi, Kuningan, Jakarta Selatan 12950.

Setelah memiliki akun e-Filing, bapaslon dapat mulai melakukan pengisian LHKPN. Setelah menyelesaikan pengisian LHKPN secara online, bapaslon wajib mengirimkan surat kuasa atas nama yang bersangkutan, pasangan dan anak tanggungan yang berusia 17 tahun ke atas kepada KPK melalui pos.

“Caranya, bapaslon mengunduh dan mencetak surat kuasa atas nama-nama tersebut untuk kemudian ditandatangani di atas materai Rp6.000,- oleh nama-nama yang tertera dalam masing-masing surat kuasa,” katanya.

Selanjutnya, KPK akan melakukan verifikasi administratif terhadap LHKPN yang diterima terkait dengan kesesuaian pengisian LHKPN, kelengkapan form aktivasi dan surat kuasa. Apabila LHKPN dinyatakan lengkap, maka KPK akan memberikan tanda terima LHKPN kepada yang bersangkutan. Namun, bila dinyatakan tidak lengkap, maka KPK akan menyampaikan pemberitahuan kepada bapaslon mengenai bagian yang masih harus diperbaiki dan/atau dilengkapi.

“Perbaikan LHKPN dilakukan paling lambat 14 hari kalender terhitung sejak diterimanya pemberitahuan tersebut oleh bapaslon. Apabila dalam rentang waktu yang diberikan bapaslon tidak memenuhi kewajiban untuk memperbaiki dan/atau melengkapi LHKPN, KPK akan tetap memberikan tanda terima dengan catatan hasil verifikasi 'Tidak Lengkap' sesuai dengan peraturan yang berlaku,” ungkap Ipi.

Tanda terima LHKPN yang dapat diterima sebagai salah satu persyaratan dalam pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota tersebut adalah tanda terima yang terdapat kode QR sebagai otentifikasi bahwa tanda terima tersebut diterbitkan oleh KPK.

Setelah menyelesaikan proses verifikasi, KPK akan mengumumkan LHKPN seluruh bapaslon melalui elhkpn.kpk.go.id pada modul e-Announcement. KPK juga akan menyampaikan salinan dokumen pengumuman LHKPN atas nama bapaslon kepada PPUD dalam bentuk salinan elektronik.

“Informasi lebih lanjut, dapat menghubungi KPK c.q. Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN melalui call center 198, email infopemilu.LHKPN@kpk.go.id atau situs https://elhkpn.kpk.go.id,” kata Ipi.



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI

BERITA LAINNYA

Wapres: Pembangunan SDM Unggul Kunci Menangkan Persaingan Global

Pemerintah menempatkan pembangunan sumber daya manusia (SDM) unggul sebagai prioritas nasional.

NASIONAL | 15 September 2020

Uji Swab karena Suami Positif, Istri Wali Kota Jambi Negatif Covid-19

Istri Wali Kota Jambi, Yuliana Fasha dan anaknya Fabiansyah Putra negatif Covid-19, setelah menjalani tes "swab" menyusul Wali Kota Syarif Fasha positif.

NASIONAL | 15 September 2020

Sahroni Apresiasi KPK yang Berhasil Selamatkan Rp 90,5 Triliun Uang Negara

Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni mengapresiasi kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang berhasil menyelamatkan Rp90,5 triliun uang negara.

NASIONAL | 15 September 2020

Operasi Yustisi, 2.853 Orang Pelanggar Protokol Covid-19 Disanksi Sosial

Operasi Yustisi digelar di 34 Polda dengan jumlah giat razia/pemeriksaan sebanyak 53.972 kegiatan dan 47.754 orang terjaring razia.

NASIONAL | 15 September 2020

1.300 Orang Terjaring Razia Masker di Sumut

Di hari pertama menjalankan operasi razia masker, Senin (14/9/2020) hingga Sabtu (19/9/2020), pihaknya memberikan sanksi teguran dan penarikan e-KTP.

NASIONAL | 15 September 2020

UGM Isolasi 49 Mahasiswa Panitia PPSMB 2020

Sebanyak 49 mahasiswa dari dua divisi panitia PPSBM UGM terpaksa dikarantina di Asrama Darmaputera UGM.

NASIONAL | 15 September 2020

Bambang Sudibyo Raih Penghargaan GIFA 2020 Kategori Leadership Role

Ketua Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Prof. Dr. Bambang Sudibyo MBA. CA menerima penghargaan internasional Global Islamic Finance Award (GIFA) Special Award 2020 pada kategori kepemimpinan atas perannya mengembangkan perzakatan di Indonesia dan mendorong gerakan zakat dunia melalui World Zakat Forum (WZF)

NASIONAL | 15 September 2020

Dorong Gerakan Zakat Dunia, Ketua Baznas Raih Penghargaan GIFA

Penghargaan diberikan kepada Bambang Sudibyo atas kepemimpinannya dalam mengembangkan perzakatan baik di Indonesia maupun dunia.

NASIONAL | 15 September 2020

Kasus Covid-19 di Malioboro Meluas, Dua Pasar di Yogya Disterilisasi

Hasil tracing Pemkot Yogyakarta di kawasan Malioboro, ada penambahan kasus positif Covid-19 sebanyak enam orang sehingga total menjadi sembilan.

NASIONAL | 15 September 2020

Danone Indonesia Rangkul Anak Muda Terus Kreatif dan Adaptif Hadapi Tantangan

Corine Tap, Presdir PT Tirta Investama hal penting yang harus diingat oleh generasi muda saat ini adalah rasa ingin tahu yang besar dan kemauan untuk belajar.

NASIONAL | 15 September 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS