Presiden Diminta Bentuk Tim Independen
INDEX

BISNIS-27 446.998 (3.66)   |   COMPOSITE 5103.41 (22.92)   |   DBX 961.91 (2.39)   |   I-GRADE 139.433 (1.14)   |   IDX30 425.424 (3.73)   |   IDX80 112.732 (0.9)   |   IDXBUMN20 290.237 (3.92)   |   IDXG30 119.067 (0.52)   |   IDXHIDIV20 380.466 (2.42)   |   IDXQ30 124.992 (0.94)   |   IDXSMC-COM 219.453 (0.5)   |   IDXSMC-LIQ 253.905 (3.07)   |   IDXV30 105.587 (1.13)   |   INFOBANK15 830.947 (11.32)   |   Investor33 371.883 (3.69)   |   ISSI 150.117 (0.53)   |   JII 544.402 (1.55)   |   JII70 185.969 (0.84)   |   KOMPAS100 1019.44 (6.38)   |   LQ45 783.452 (7)   |   MBX 1412.54 (6.76)   |   MNC36 280.287 (2.27)   |   PEFINDO25 278.026 (3.1)   |   SMInfra18 241.756 (0.32)   |   SRI-KEHATI 314.153 (3.5)   |  

Skandal Joko Tjandra

Presiden Diminta Bentuk Tim Independen

Selasa, 22 September 2020 | 10:36 WIB
Oleh : Yeremia Sukoyo / CAR

Jakarta, Beritasatu.com - Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) mendorong Presiden Joko Widodo membentuk tim independen/tim gabungan untuk melakukan koordinasi, evaluasi, dan monitoring terhadap penanganan perkara-perkara yang terkait dengan skandal kasus Joko S Tjandra. Hal itu dilakukan agar proses penegakan hukum berjalan sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku sekaligus melakukan pembenahan kelembagaan instansi terkait.

“Presiden dapat mengambil peran sentral untuk dapat memastikan proses penegakan hukum berjalan sesuai dengan koridor undang-undang dengan tidak pandang bulu,” kata Ketua LPSK Hasto Atmojo, di Jakarta, Selasa (22/9/2020).

Penanganan perkara terkait skandal Joko Tjandra tengah berjalan di kejaksaan dan kepolisian. Pada saat proses penegakan hukum yang sedang berjalan, publik dikejutkan dengan terjadinya peristiwa kebakaran gedung Kejaksaan Agung (Kejagung). Dalam keterangan Bareskrim Polri, terdapat dugaan adanya perbuatan pidana dalam peristiwa kebakaran tersebut sehingga saat ini dinaikkan menjadi penyidikan.

Hasto berharap pengusutan para pihak yang terlibat pada kasus terkait Joko Tjandra ini dapat membongkar pihak-pihak yang selama ini mengambil keuntungan dari kewenangan dimiliki untuk kepentingan di luar hukum dan keadilan.

“Perlindungan terhadap saksi dan saksi pelaku mutlak diperlukan kehadirannya agar keterangan para saksi dapat mengungkap peran aktor-aktor utama dari perkara ini,” ujar Hasto.

Mencermati pihak yang saat ini ditetapkan tersangka dan dugaan pihak terkait lainnya yang sedang dikembangkan penyidik, didapati adanya berbagai macam latar belakang profesi. Misalnya jaksa, polisi, dan advokat, instansi yang berwenang untuk mengurus kependudukan dan imigrasi, politisi, serta pihak berlatar belakang swasta/pengusaha.

“LPSK membuka diri untuk memberi perlindungan kepada saksi, pelapor, saksi pelaku (justice collaborator) dan ahli dalam perkara terkait,” kata Hasto.

Secara khusus, Hasto berharap agar Anita Kolopaking, Pinangki Sirna Malasari, dan Andi Irfan Jaya, bersedia menjadi saksi pelaku yang bekerja sama (justice collaborator) dengan membuka peran pelaku utama lainnya serta mengungkap tindak pidana yang terjadi.

Selain itu, LPSK mendorong sinergi dengan penegak hukum dalam pemberian perlindungan kepada saksi kunci atau saksi pelaku yang mau bekerja sama (justice collaborator) agar dapat secara maksimal berkontribusi dalam pengungkapan perkara pidana terkait.

Hal ini untuk meyakinkan saksi agar dapat memberikan keterangan secara bebas tanpa rasa takut akan adanya ancaman atau intimidasi dari pihak-pihak yang berkepentingan atas kesaksiannya tersebut.

“LPSK siap bekerja sama dengan penegak hukum agar kasus-kasus yang terkait dengan skandal Joko S Tjandra dapat diungkap dengan tuntas,” tegas Hasto.

Sebagai langkah awal, kata Hasto, LPSK telah melakukan komunikasi baik dengan Polri maupun Kejagung, tetapi belum mendapatkan sinyal bagi pemberian perlindungan kepada saksi-saksi terkait.

Hasto juga mendorong agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk melakukan penyelidikan baru dan/atau mengambil alih penanganan perkara dan/atau melakukan supervisi dalam penanganan perkara tersebut sehingga independensi dan kredibilitas proses penegakan hukum terhindar dari konflik kepentingan.

Atas perkara yang terjadi juga menunjukkan praktik mafia hukum, makelar kasus, masih menjadi pekerjaan rumah yang harus tuntaskan. Hal ini penting untuk menjaga wibawa penegakan hukum oleh negara. Karena bila tidak dituntaskan akan mempengaruhi kepercayaan publik pada proses hukum itu sendiri serta dapat menciderai citra negara hukum sebagaimana amanat konstitusi.



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Banjir Bandang Sukabumi, Pengolahan Aqua Dihentikan Sementara

Banjir bandang yang menerjang Cicurug, Sukabumi masuk ke pabrik pengolahan air mineral milik PT Golden Mississipi-Mekarsari Senin 21 September 2020 malam.

NASIONAL | 22 September 2020

Banjir Bandang Sukabumi, 3 orang Hilang dan 210 Keluarga Mengungsi

Tiga orang dilaporkan hilang dalam banjir bandang yang terjadi di Cicurug, Sukabumi. Ketiganya masih dalam pencarian petugas di lapangan.

NASIONAL | 22 September 2020

Banjir Bandang di Sukabumi, karena Hujan Lebat Dipicu Gelombang Rossby

Diprediksikan bahwa sebagian besar wilayah Indonesia akan memasuki periode awal musim hujan mulai akhir Oktober-November 2020.

NASIONAL | 22 September 2020

Banjir Bandang Sukabumi, Penanganan Darurat Masih Berlangsung

BMKG mengeluarkan peringatan dini cuaca wilayah Jawa Barat pada 22-23 September 2020 masih berpotensi hujan dengan disertai kilat dan angin kencang.

NASIONAL | 22 September 2020

Kemhub Bagikan 1 Juta Masker dan Hand Sanitizer Gratis

Pembagian masker dan hand sanitizer kepada masyarakat khususnya pengguna jasa transportasi diharapkan bisa mencegah Covid-19.

NASIONAL | 22 September 2020

Berpotensi Mubazir, FSGI: Kaji Ulang Juknis Subsidi Kuota Internet

Guru dan siswa tetap harus membeli kuota karena kuota yang disediakan tidak sesuai dengan kebutuhan.

NASIONAL | 21 September 2020

Penggunaan Subsidi Kuota Internet Dibatasi, Pengamat: Kebijakannya Tidak Tepat Guna

Pasalnya, kuota belajar jumlahnya lebih banyak dari kuota umum. Sementara penggunaan kuota belajar sangat terbatas.

NASIONAL | 21 September 2020

"Sunatan Massal" Hukuman Koruptor Perburuk Iklim Pemberantasan Korupsi

ICW menyatakan, banyaknya terpidana korupsi yang hukumannya dikurangi oleh Mahkamah Agung melalui putusan PK telah memperburuk iklim pemberantasan korupsi

NASIONAL | 21 September 2020

Pemkab Klungkung Dukung Budi Daya Rumput Laut di Nusa Penida

Area tanam rumput laut di Lembongan juga terus berkembang.

NASIONAL | 21 September 2020

Kasus Positif Covid-19 di Sumut Dekati Angka 10.000

Sampai saat ini, masih ada masyarakat di Sumut yang mengabaikan protokol kesehatan.

NASIONAL | 21 September 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS