PSI Dukung KPK Tertibkan Aset Negara
INDEX

BISNIS-27 510.175 (-9.35)   |   COMPOSITE 5783.33 (-76.79)   |   DBX 1064.04 (3.55)   |   I-GRADE 168.858 (-3.6)   |   IDX30 499.932 (-11.4)   |   IDX80 131.904 (-2.74)   |   IDXBUMN20 373.781 (-10.16)   |   IDXG30 136.463 (-2.36)   |   IDXHIDIV20 450.262 (-9.17)   |   IDXQ30 146.101 (-3.1)   |   IDXSMC-COM 248.411 (-1.16)   |   IDXSMC-LIQ 303.864 (-3.76)   |   IDXV30 127.988 (-2.92)   |   INFOBANK15 983.467 (-16.37)   |   Investor33 429.105 (-8.52)   |   ISSI 169.797 (-2.23)   |   JII 620.069 (-13.02)   |   JII70 213.196 (-3.7)   |   KOMPAS100 1177.3 (-20.81)   |   LQ45 920.112 (-19.2)   |   MBX 1606.46 (-25.01)   |   MNC36 321.125 (-6.61)   |   PEFINDO25 316.867 (-2.51)   |   SMInfra18 295.49 (-7.02)   |   SRI-KEHATI 366.206 (-7.34)   |  

PSI Dukung KPK Tertibkan Aset Negara

Selasa, 22 September 2020 | 16:15 WIB
Oleh : Carlos KY Paath / CAR

Jakarta, Beritasatu.com - Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mendukung langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kementerian Sekretariat Negara (Kemsetneg) untuk menertibkan Barang Milik Negara (BMN) senilai Rp571,5 triliun. Upaya yang dilakukan tersebut dipandang tepat.

“Seluruh aset negara harus dikelola dan dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kemaslahatan rakyat. Pelibatan KPK yang melakukan pendampingan kepada Kemsetneg dalam pengelolaan dan pemanfaatan aset adalah langkah tepat,” kata Koordinator Juru Bicara PSI, Kokok Dirgantoro, dalam keterangan pers, Selasa (22/9/2020).

Kokok menambahkan penertiban aset negara sangat penting apalagi Indonesia sedang di ambang resesi ekonomi karena pandemi Covid-19 yang berkepanjangan. Pemasukan negara harus dioptimalkan untuk meminimalkan dampak buruk perekonomian yang melesu.

“Ini masa ketika kita harus lincah dan jeli melihat celah untuk menambah pemasukan negara sebanyak-banyaknya. Misalnya dari BMN yang selama ini kurang terpantau,” katanya.

Diketahui, ada sejumlah BMN yang disasar, di antaranya Gelora Bung Karno (GBK), Pusat Pengelolaan Kompleks (PPK) Kemayoran, Gedung Veteran Semanggi, dan Taman Mini Indonesia Indah (TMII).

Terkait pengelolaan aset itu, salah satu kendala yang dihadapi Kemsetneg adalah menagih kewajiban para penyewa karena konflik dengan pihak ketiga atau swasta. Padahal, kewajiban penyewa untuk membayar kontrak sudah ditetapkan sejak awal.

“Kewajiban para penyewa harus beres. Tidak boleh kurang, apalagi macet. Jika terus bermasalah, lebih baik aset dikembalikan ke negara. Kita tak bisa bermain-main dalam persoalan ini. Aset-aset tersebut, secara esensial, merupakan pinjaman dari rakyat yang pada gilirannya harus bermanfaat untuk rakyat dalam bentu pemasukan negara,” ujar Kokok.

Kemsetneg memang telah berkoordinasi dengan KPK terkait penertiban dan pemulihan BMN senilai Rp571,5 triliun. Berdasarkan data KPK, pemanfaatan aset-aset yang dikelola Kemsetneg seperti GBK, Kemayoran, dan TMII, belum optimal menyumbang pemasukan keuangan negara.

Ada beberapa temuan KPK yang lain. Soal TMII, misalnya, KPK menemukan berdasarkan Keppres 51/1977 tentang TMII, aset negara itu dikelola oleh Yayasan Harapan Kita. Belakangan, KPK menemukan sudah terdapat naskah penyerahan TMII dari Yayasan Harapan Kita kepada pemerintah pusat.

“Saat ini penguasaan dan pengelolaan masih dilakukan Yayasan Harapan Kita. Selain itu, KPK mendapatkan informasi bahwa pada 2017 telah dilaksanakan legal audit TMII oleh Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, dengan tiga opsi rekomendasi pengelolaan, yaitu TMII menjadi BLU, pengoperasian oleh pihak lain, atau Kerja Sama Pemanfaatan,” kata Kasatgas Koordinasi Pencegahan Wilayah II KPK, Asep Rahmat Suwandha.



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Peringati HUT ke-75 TNI, Kopassus Gelar Donor Darah

Diharapkan kegiatan donor darah ini menghasilkan 550 kantong darah dari perbagai kesatuan Kopassus.

NASIONAL | 22 September 2020

Situasi Memanas, Polisi Tambah Personel di Sugapa

Kapolda Papua Paulus Waterpauw akan melakukan pertemuan dengan Pangdam Kodam XVII Cenderawasih guna pembahasan rencana penambahan personil.

NASIONAL | 22 September 2020

Belajar dari Selandia Baru: Jangan Beri Panggung Teroris

Jangan beri panggung kepada teroris.

NASIONAL | 22 September 2020

Operasi Yustisi, Denda Hampir Rp 1 M

Denda pelanggaran bagi protokol kesehatan Covid-19 mencapai RP 924,17 juta.

NASIONAL | 22 September 2020

Mendagri : Gunakan Mekanisme Hukum Jika Tidak Lolos Penetapan Calon

Bakal calon kepala daerah yang tak lolos KPU jangan anarkis.

NASIONAL | 22 September 2020

Indonesia Akan Lakukan Uji Klinis II Vaksin Covid-19 GX 19 dari Genexine

Vaksin Covid-19 GC 19 tersebut diproduksi Genexine Inc, perusahaan farmasi asal Korea Selatan.

NASIONAL | 22 September 2020

Kasus Covid-19 di Palu Meningkat, RS Rujukan Khawatir Kelebihan Kapasitas

Saat ini ada 11 pasien Covid-19 di RS Anutapura dari kapasitas 12 pasien yang tersedia.

NASIONAL | 22 September 2020

Mahfud MD: Kampanye Lebih Banyak Secara Daring

Hal itu harus dilakukan karena pelaksanaan Pilkada dilakukan di tengah penyebaran virus corona (Covid-19).

NASIONAL | 22 September 2020

Kasus Pemerasan dan Pelecehan di Bandara, Oknum Petugas Medis Tersangka

Penyidik Polres Bandara Soekarno-Hatta telah menetapkan oknum petugas medis rapid test berinisial EFY sebagai tersangka.

NASIONAL | 22 September 2020

Pembangunan Berkelanjutan Penting Guna Perkuat Daya Saing

Pemerintah nasional selaku pembuat kebijakan, sektor usaha, para profesional, maupun publik yang lebih luas, turut memperhatikan prinsip keberlanjutan.

NASIONAL | 22 September 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS