KPK Diminta Usut Politisi yang Terlibat Mafia Hukum
INDEX

BISNIS-27 503.107 (8.47)   |   COMPOSITE 5679.25 (80.67)   |   DBX 1039.52 (14.71)   |   I-GRADE 166.189 (3.47)   |   IDX30 492.322 (9.09)   |   IDX80 129.082 (2.66)   |   IDXBUMN20 363.759 (7.86)   |   IDXG30 133.243 (2.59)   |   IDXHIDIV20 440.08 (10.13)   |   IDXQ30 143.762 (2.86)   |   IDXSMC-COM 242.127 (2.51)   |   IDXSMC-LIQ 293.644 (5.57)   |   IDXV30 123.61 (3.35)   |   INFOBANK15 979.67 (10.23)   |   Investor33 423.592 (6.88)   |   ISSI 165.745 (2.98)   |   JII 604.859 (14.26)   |   JII70 207.745 (4.44)   |   KOMPAS100 1155.02 (20.8)   |   LQ45 903.46 (17.32)   |   MBX 1578.72 (22.44)   |   MNC36 316.411 (5.51)   |   PEFINDO25 310.113 (3.58)   |   SMInfra18 286.549 (5.46)   |   SRI-KEHATI 362.507 (5.51)   |  

Skandal Joko Tjandra

KPK Diminta Usut Politisi yang Terlibat Mafia Hukum

Kamis, 24 September 2020 | 09:17 WIB
Oleh : Fana F Suparman / CAR

Jakarta, Beritasatu.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta untuk mengusut skandal Joko Tjandra dan menjerat pihak lain yang terlibat, sepanjang ditemukan bukti permulaan yang cukup. Dengan kewenangan yang dimilikinya, KPK diyakini mampu membongkar keterlibatan pihak lain, termasuk dari unsur politisi. Keterlibatan KPK akan melengkapi proses penegakan hukum skandal Joko Tjandra yang dilakukan Kejaksaan Agung (Kejagung) dan Polri.

Diketahui, Polri telah menetapkan mantan Kadiv Hubinter Polri Irjen Napoleon Bonaparte, mantan Kepala Biro Koordinasi dan Pengawasan PPNS Bareskrim Polri Brigjen (Pol) Prasetijo Utomo, pengusaha Tommy Sumardi dan Joko Tjandra sebagai tersangka. Para tersangka diduga terlibat dalam kasus dugaan suap penghapusan nama Joko Tjandra dari daftar Interpol Polri.

Sementara Kejagung menjerat Pinangki Sirna Malasari selaku Kasubag Pemantauan dan Evaluasi II pada Biro Perencanaan Jaksa Agung Muda Pembinaan Kejaksaan Agung, Anita Kolopaking selaku pengacara Joko Tjandra, serta pengusaha yang juga mantan politikus Partai Nasdem Andi Irfan Jaya. Kasusnya yakni dugaan suap pengurusan fatwa ke Mahkamah Agung (MA) agar Joko Tjandra tak dieksekusi berdasarkan putusan MA pada 2009 mengenai perkara korupsi cessie Bank Bali.

Pinangki telah menjalani sidang perdana pada Rabu (23/9/2020). Jaksa Penuntut Umum (JPU) mendakwa Pinangki menerima suap sebesar USD 500 ribu dari USD 1 juta yang dijanjikan Joko Tjandra untuk pengurusan fatwa ke MA. Selain itu, Pinangki juga didakwa melakukan pencucian uang dan melakukan pemufakatan jahat.

Komisi Kejaksaan (Komjak) menyatakan tiga lembaga penegak hukum yaitu Kejagung, Polri, dan KPK sudah sepatutnya berkolaborasi untuk menjerat pihak lainnya, termasuk politisi yang diduga terlibat mafia hukum skandal Joko Tjandra. Sebab dalam surat dakwaan Pinangki, terutama soal pemufakatan jahat, terungkap keterlibatan pihak lintas profesi seperti penegak hukum, penasihat hukum, pengusaha dan politisi.

“Publik tidak mempersoalkan koordinasi dan supervisi, tapi publik mengharapkan para bandit penjahat ini ditindak. Penekanannya pada mafia hukum, markus lintas profesi. Sudah ada oknum penegak hukum, oknum penasihat hukum, oknum pengusaha dan terakhir oknum politisi. Ini yang diharapkan publik dapat diungkap tuntas kerja sama penegak hukum, baik Kepolisian, Kejaksaan dan KPK,” kata Ketua Komjak Barita Simajuntak, Kamis (24/9/2020).

Barita mengatakan, berdasarkan gelar perkara yang dilakukan Komjak pertama kali, terkuak Pinangki yang tidak berperan sebagai penyidik jaksa dan tidak memiliki kewenangan eksekusi justru menjadi salah satu sosok sentral kasus ini. Selanjutnya muncul oknum penasehat hukum Anita Kolopaking serta Andi Irfan Jaya. Andi Irfan Jaya merupakan pengusaha sekaligus mantan politisi Nasdem yang tak lain adalah Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Nasdem Sulawesi Selatan.

“Ini sudah kelihatan benang merahnya bahwa diduga ada mafia sindikat atau industri hukum yang bermain di sini,” kata Barita.

Oleh karena itu, menurut Barita, penegak hukum harus mendalami seluruh pihak yang terlibat, termasuk informasi dugaan adanya politisi lain selain Andi Irfan Jaya yang menjadi bagian dalam kasus ini. Hal ini dalam rangka penegakan asas equality before the law dan due process of the law. Komjak meyakini penyidikan kasus itu belum selesai dan masih dapat didalami melalui proses penyidikan dengan tersangka Joko Tjandra dan Andi Irfan yang juga dijerat pasal pemufakatan jahat.

Sementara itu, Indonesia Corruption Watch (ICW) meragukan kelengkapan berkas perkara Pinangki saat dilimpahkan Kejagung ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Terdapat sejumlah hal yang terlihat “hilang” dalam penanganan perkara tersebut.

“Pertama, Jaksa Penuntut Umum tidak menjelaskan, apa yang disampaikan atau dilakukan oleh Pinangki Sirna Malasari ketika bertemu dengan Joko S Tjandra, sehingga membuat buronan kasus korupsi itu dapat percaya terhadap Jaksa tersebut,” kata peneliti ICW, Kurnia Ramadhana dalam keterangannya, Rabu (23/9/2020).

Hal ini dinilai penting, karena secara kasat mata, tidak mungkin seorang buronan kelas kakap seperti Joko Tjandra dapat menaruh kepercayaan tinggi kepada Pinangki. Terlebih Pinangki tidak memiliki jabatan penting di Kejagung. JPU juga belum menjelaskan, langkah yang sudah dilakukan oleh Pinangki dalam rangka menyukseskan action plan pengurusan fatwa ke MA.

Tak kalah penting, dakwaan juga belum mengulas jaringan langsung Pinangki atau Anita Kolopaking di lembaga hukum. “Pinangki bertindak sendiri atau ada jaksa lain yang membantu? Sebab, untuk memperoleh fatwa tersebut ada banyak hal yang mesti dilakukan, selain kajian secara hukum, pasti dibutuhkan sosialiasi agar nantinya MA yakin saat mengeluarkan fatwa,” tegasnya.

ICW juga mempertanyakan adanya koordinasi yang dilakukan Kejagung kepada KPK sebelum melimpahkan berkas perkara Pinangki. Kurnia mengingatkan, KPK secara kelembagaan telah menerbitkan surat perintah supervisi pada awal September. Secara etika kelembagaan, Kejagung dinilai sepatutnya berkoordinasi telah dahulu dengan KPK sesaat sebelum pelimpahan perkara itu.

Sementara itu, Koordinator MAKI Boyamin Saiman mempercayakan kepada KPK soal laporannya terkait skandal Joko Tjandra. Boyamin berharap KPK bisa turut mengusut politisi lain selain Andi Irfan.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango menegaskan, pihaknya terus memantau kasus itu hingga tuntas. Jika nantinya dalam proses pemantauan ditemukan adanya dugaan keterlibatan pihak lain namun tidak diusut, KPK bisa langsung mengusutnya.

“Jika ada nama-nama lain yang didukung oleh bukti-bukti yang ada, memiliki keterlibatan dengan perkara-perkara yang dimaksud, baik perkara Joko Tjandra maupun PSM (Pinangki Sirna Malasari), tapi tidak ditindaklanjuti, maka KPK berdasarkan Pasal 10A ayat (2) huruf a dapat langsung menangani sendiri pihak-pihak yang disebut terlibat, terpisah dari perkara yang sebelumnya disupervisi,” kata Nawawi.



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

KPU Karawang Tetapkan Tiga Paslon Peserta Pilbup

KPU Karawang menetapkan tiga pasangan calon bupati dan wakil bupati sebagai peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati (Pilbup) Karawang 2020.

NASIONAL | 24 September 2020

KPK Dampingi Kempupera Kelola Barang Milik Negara Rp 2.094 Triliun

Lembaga antikorupsi berkomitmen dan mendukung penuh upaya penertiban aset melalui program sertifikasi BMN.

NASIONAL | 24 September 2020

Dewan Pengawas KPK Beri Sanksi Ringan pada Ketua WP Yudi Purnomo

Yudi menyatakan menerima putusan Dewas tersebut.

NASIONAL | 24 September 2020

Subsidi Kuota Internet, Mendikbud: Kepsek dan Rektor Bertanggung Jawab pada Akurasi Nomor Ponsel

Nadiem juga menyebutkan, penyaluran kuota subsidi kuota internet ini akan dikoreksi setiap bulan.

NASIONAL | 23 September 2020

Skema Dana BOS 2021 Diubah, Komisi X DPR: Solusi untuk Sekolah di Daerah Tertinggal

Termasuk SMK yang membutuhkan alokasi dana yang lebih besar dalam pengembangan pendidikan.

NASIONAL | 23 September 2020

2021, Besaran Dana BOS untuk Sekolah di Daerah Tertinggal Naik

Penyaluran dana BOS Reguler akan berbeda antara kabupaten/kota sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing.

NASIONAL | 23 September 2020

KPU Tetapkan Empat Paslon di Pilkada Cilegon

Penetapan pasangan calon (Paslon) setelah melalui tahapan verifikasi dan penelitian dokumen oleh KPU.

NASIONAL | 23 September 2020

Siti Nurbaya: Pengembangan Food Estate Sumut Tak Boleh Ada Penurunan Kualitas Lingkungan

“Daerah-daerah pada lokasi tersebut sangat bagus dan memungkinkan untuk menjadikannya sebagai lumbung pangan,” ujar Siti Nurbaya.

NASIONAL | 23 September 2020

1.812 Personel Polisi Amankan Pilkada Bengkulu

Selain mengamankan pilkada, petugas juga mengawasi pelaksanaan penerapan protokol kesehatan.

NASIONAL | 23 September 2020

Perguruan Tinggi Diminta Ciptakan Peneliti dan Inovator

Jumlah sumber daya peneliti Indonesia hanya 89 orang per 1 juta penduduk sedangkan Vietnam, memiliki jumlah peneliti 673 per 1 juta penduduk.

NASIONAL | 23 September 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS