Apresiasi Terbitnya Perpres 98/2020, DPR: Nasib Tenaga Honorer Menjadi Jelas
INDEX

BISNIS-27 503.122 (3.27)   |   COMPOSITE 5724.74 (38.65)   |   DBX 1066.46 (5.9)   |   I-GRADE 166.255 (1.33)   |   IDX30 491.004 (3.79)   |   IDX80 129.735 (1.18)   |   IDXBUMN20 364.991 (2.88)   |   IDXG30 133.352 (1.26)   |   IDXHIDIV20 441.973 (3.34)   |   IDXQ30 143.512 (0.71)   |   IDXSMC-COM 247.38 (2.02)   |   IDXSMC-LIQ 301.054 (4.18)   |   IDXV30 127.096 (1.4)   |   INFOBANK15 976.214 (3.91)   |   Investor33 422.656 (2.94)   |   ISSI 167.54 (1.34)   |   JII 607.336 (5.33)   |   JII70 209.626 (2)   |   KOMPAS100 1162.4 (9.2)   |   LQ45 904.834 (7.73)   |   MBX 1587.29 (11)   |   MNC36 315.598 (2.2)   |   PEFINDO25 317.232 (0.51)   |   SMInfra18 287.626 (3.29)   |   SRI-KEHATI 361.444 (2.42)   |  

Apresiasi Terbitnya Perpres 98/2020, DPR: Nasib Tenaga Honorer Menjadi Jelas

Kamis, 1 Oktober 2020 | 21:10 WIB
Oleh : Markus Junianto Sihaloho / CAR

Jakarta, Beritasatu.com - Ketua Komisi X DPR, Syaiful Huda mengapresiasi terbitnya Peraturan Presiden (perpres) 98/2020 tentang Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Perpres ini dinilai akan menjadi dasar pengangkatan 51 ribu tenaga honorer yang lolos seleksi PPPK pada 2019, termasuk 34.959 guru honorer.

“Kami menyambut gembira terbitnya Perpres 98/2020, karena dengan demikian nasib 51 ribu honorer, termasuk 34.959 guru honorer yang lolos seleksi PPPK tahun 2019 menjadi jelas. Mereka akan segera mendapatkan nomor induk pegawai dan dengan demikian segera mendapatkan hak keuangan dan tunjangan sama dengan aparatur sipil negara (ASN),” kata Syaiful, Kamis (1/10/2020).

Menurut Syaiful PPPK merupakan skema terbaik saat begitu banyak tenaga honorer yang tidak bisa diangkat sebagai pegawai negeri sipil (PNS). “Mereka hanya dibedakan pada hak pensiun saja. PPPK tidak akan menerima tunjangan pensiun seperti para PNS. Skema PPPK ini merupakan jalan terbaik agar para honorer yang telah mengabdi puluhan tahun mendapatkan perhatian dari negara,” ujarnya.

Saat ini, Syaiful mengungkap, terdapat 438.530 tenaga honorer yang digaji dengan standar berbeda-beda. Sebanyak 157.210 atau 35,84% di antaranya merupakan guru honorer. Dengan kondisi seadanya, para guru honorer harus mengabdi kepada negara dengan mendidik para siswa di seluruh pelosok Indonesia.

Syaiful menuturkan banyak guru honorer tidak bisa lagi memenuhi persyaratan untuk menjadi ASN. Salah satunya karena faktor usia. Syaiful menekankan PPPK bisa merupakan alternatif terbaik untuk memperbaiki nasib guru honorer. Syaiful juga mendesak agar pemerintah segera menyiapkan skema rekrutmen PPPK tahap II.



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Tak Terima Hasil Pengumuman CPNS, Massa Bakar Kantor Pemerintah di Keerom

Ratusan massa membakar kantor pemerintahan di Kabupaten Keerom, Papua karena tak terima dengan hasil pengumuman tes CPNS, Kamis (1/10/2020) sekitar 16.16 WIT.

NASIONAL | 1 Oktober 2020

Penanganan Pandemi Covid-19 di Sumut Semakin Terkendali

Gugus tugas masih melakukan penyekatan untuk beberapa wilayah yang menjadi penyebaran Covid-19.

NASIONAL | 1 Oktober 2020

Ini Alasan Pemerintah Memprioritaskan Penanganan Covid-19 di Aceh dan Banten

Juru Bicara Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito menerangkan alasan Provinsi Banten dan Aceh masuk ke dalam provinsi prioritas.

NASIONAL | 1 Oktober 2020

BPK-BPKP Bersinergi Lakukan Pengawasan Penanganan Covid-19 dan PEN

BPKP siap berkolaborasi dengan BPK dalam menjaga akuntabilitas penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional.

NASIONAL | 1 Oktober 2020

Sumut Alami Kelangkaan Dokter Spesialis Bedah Anak

Saat ini, hanya tinggal 2 orang dokter spesialis bedah anak di Medan.

NASIONAL | 1 Oktober 2020

KPK Selidiki Dugaan Korupsi di Tubuh Anak Usaha Telkom

KPK selidiki dugaan korupsi di Telkom.

NASIONAL | 1 Oktober 2020

Cai Changpan 8 Bulan Menggali, Sehari 2 Kantong Plastik

Napi gembong narkoba Cai Changpan menggali tanah di dalam selnya selama 8 bulan sebelum melarikan diri.

NASIONAL | 1 Oktober 2020

HUT Ke-16 DPD, Ketua DPR Ajak Wujudkan Mandat Rakyat

Puan menegaskan, NKRI akan semakin kuat jika masyarakat di seluruh daerah merasakan kesejahteraan dan keadilan.

NASIONAL | 1 Oktober 2020

Antisipasi Musim Penghujan, Jateng Susun Peta Bencana

Ganjar juga menyiapkan posko bencana yang akan dioperasikan mulai Oktober 2020 hingga Maret tahun depan.

NASIONAL | 1 Oktober 2020

"Sunatan Massal" Hukuman Koruptor, KPK: Penegak Hukum Belum Miliki Komitmen yang Sama

Sejak 2019 hingga saat ini, terdapat 23 terpidana korupsi yang hukumannya dikurangi MA melalui putusan PK.

NASIONAL | 1 Oktober 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS