Komisi III DPR: Pihak yang Keberatan Bisa Uji Materi UU Ciptaker ke MK
INDEX

BISNIS-27 503.107 (8.47)   |   COMPOSITE 5679.25 (80.67)   |   DBX 1039.52 (14.71)   |   I-GRADE 166.189 (3.47)   |   IDX30 492.322 (9.09)   |   IDX80 129.082 (2.66)   |   IDXBUMN20 363.759 (7.86)   |   IDXG30 133.243 (2.59)   |   IDXHIDIV20 440.08 (10.13)   |   IDXQ30 143.762 (2.86)   |   IDXSMC-COM 242.127 (2.51)   |   IDXSMC-LIQ 293.644 (5.57)   |   IDXV30 123.61 (3.35)   |   INFOBANK15 979.67 (10.23)   |   Investor33 423.592 (6.88)   |   ISSI 165.745 (2.98)   |   JII 604.859 (14.26)   |   JII70 207.745 (4.44)   |   KOMPAS100 1155.02 (20.8)   |   LQ45 903.46 (17.32)   |   MBX 1578.72 (22.44)   |   MNC36 316.411 (5.51)   |   PEFINDO25 310.113 (3.58)   |   SMInfra18 286.549 (5.46)   |   SRI-KEHATI 362.507 (5.51)   |  

Komisi III DPR: Pihak yang Keberatan Bisa Uji Materi UU Ciptaker ke MK

Sabtu, 10 Oktober 2020 | 10:43 WIB
Oleh : Markus Junianto Sihaloho / CAR

Jakarta, Beritasatu.com - Ketua Komisi III DPR Herman Herry menegaskan pihak yang keberatan dengan Undang-Undang (UU) Cipta Kerja (Ciptaker) dapat mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi (MK). Hal ini sejalan dengan imbauan yang disampaikan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Menurut Herman aksi anarkisme sepatutnya tidak dilakukan, apalagi sampai merusak fasilitas umum.

“Saat ini, Indonesia lebih membutuhkan persatuan di antara seluruh elemen bangsa untuk bisa keluar sebagai pemenang dari tekanan hebat yang diciptakan oleh pandemi Covid-19. Sebagai negara hukum, saya menyarankan pihak-pihak yang keberatan dengan UU Cipta Karya menempuh jalur judicial review ke MK,” katanya, di Jakarta, Sabtu (10/10/2020).

Herman juga meminta kelompok massa yang berunjuk rasa untuk tetap menggunakan cara-cara damai. Herman berharap massa aksi dalam menyampaikan aspirasinya tidak terprovokasi. “Percayalah, pemerintah tidak tutup mata dan tidak tutup telinga atas aspirasi yang disampaikan tersebut,” ujar politikus PDI Perjuangan ini.

Herman juga mengingatkan agar aparat kepolisian bertindak sesuai dengan prosedur dan mengedepankan prinsip humanisme. “Aparat yang bertugas di lapangan harus memastikan protap (prosedur tetap) itu dipatuhi. Tentunya Kapolri harus menindak tegas bagi polisi yang melakukan excessive use of force,” ucap Herman.

Heran pun menyebut, “Saya harap aparat kepolisian betul-betul bertindak profesional, jangan sampai menembakkan gas air mata langsung ke arah pengunjuk rasa, dan ingat selalu untuk tidak memakai kekerasan. Kita semua adalah anak bangsa yang mesti berkepala dingin dalam menghadapi situasi seperti sekarang.”



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Anggota TGPF yang Tertembak di Intan Jaya Dievakuasi ke Jakarta

Korban yang terluka dievakuasi dengan helikopter Caracal TNI AU dari Sugapa, Intan Jaya jam 7 pagi ke Timika.

NASIONAL | 10 Oktober 2020

Menantu Mantan Dirut BTN Jadi Tersangka

Kejagung telah menetapkan empat tersangka terkait pengucuran kredit BTN kepada PT Pelangi Putera Mandiri dan PT Titanium Property.

NASIONAL | 10 Oktober 2020

Legislator: UU Ciptaker Stimulus Jangka Panjang bagi UMKM

Fasilitas kemudahan berusaha bagi UMKM yang termuat dalam UU Ciptaker dinilai berperan sebagai stimulus jangka panjang bagi pelaku usaha.

NASIONAL | 10 Oktober 2020

BNN Dilengkapi Teknologi Informasi yang Canggih

BNN membuka layanan pengaduan 1x24 jam, 7 hari seminggu.

NASIONAL | 10 Oktober 2020

BNN: Terpidana Hukuman Mati Harus Cepat Dieksekusi

Bahkan, kalau perlu dibangun lapas khusus terpidana mati dengan pengawasan superketat.

NASIONAL | 10 Oktober 2020

Fairtual Gelar New Normal Travel Fair 2020

Virtual event akan diselenggarakan pada 7-15 November.

NASIONAL | 9 Oktober 2020

Selama Pandemi, Serapan Anggaran Kemsos Capai 80%

Menteri Sosial Juliari Batubara mengajak seluruh jajarannya giat bekerja meski di tengah pandemi Covid-19.

NASIONAL | 9 Oktober 2020

Pakar Psikologi: Tokoh Harus Beri Contoh Baik, Bukan Provokasi Massa

Karena dengan teknologi sekarang, hal tersebut bisa dimuat degan mudah.

NASIONAL | 9 Oktober 2020

TPNPB-OPM Bertanggung Jawab atas Penembakan TGPF di Papua

Dua orang terluka akibat serangan KKB.

NASIONAL | 9 Oktober 2020

BNN: Peredaran Narkoba Tetap Marak di Masa Pandemi

Kelengahan petugas Kepolisian maupun BNN serta instansi lain, dimanfaatkan sebagai celah peredaran narkoba.

NASIONAL | 9 Oktober 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS