Pertimbangkan Banding Putusan PTUN, Kemkumham Belum Bebaskan Bahar Smith
INDEX

BISNIS-27 503.6 (2.5)   |   COMPOSITE 5652.76 (48.27)   |   DBX 1032.04 (3.25)   |   I-GRADE 164.451 (1.87)   |   IDX30 490.95 (3.33)   |   IDX80 128.766 (0.95)   |   IDXBUMN20 358.484 (4.17)   |   IDXG30 133.521 (0.92)   |   IDXHIDIV20 437.723 (3.27)   |   IDXQ30 142.408 (1.41)   |   IDXSMC-COM 239.978 (2.77)   |   IDXSMC-LIQ 292.98 (3.3)   |   IDXV30 120.747 (2.08)   |   INFOBANK15 969.323 (8.87)   |   Investor33 424.184 (2.73)   |   ISSI 165.497 (1.49)   |   JII 607.992 (3.57)   |   JII70 207.954 (1.77)   |   KOMPAS100 1151.81 (10.08)   |   LQ45 901.663 (6.22)   |   MBX 1571.94 (14.64)   |   MNC36 316.426 (2.22)   |   PEFINDO25 300.975 (9.54)   |   SMInfra18 283.853 (1.3)   |   SRI-KEHATI 362.321 (2.15)   |  

Pertimbangkan Banding Putusan PTUN, Kemkumham Belum Bebaskan Bahar Smith

Selasa, 13 Oktober 2020 | 13:50 WIB
Oleh : Fana F Suparman / CAR

Jakarta, Beritasatu.com - Direktorat Jenderal (ditjen) Pemasyarakatan (PAS) Kementerian Hukum dan HAM (Kemkumham) sedang mempertimbangkan untuk mengajukan banding atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandung, Jawa Barat (Jabar). Hal itu terkait putusan PTUN Bandung yang mengabulkan pencabutan hak asimilasi Bahar bin Smith. Untuk itu, Ditjen PAS belum mengeluarkan Bahar dari Lembaga Pemasyarakatan (lapas) Gunung Sindur, Bogor, Jabar.

“Dalam putusan hakim pengadilan disampaikan, ada 14 hari untuk tergugat dalam hal ini Bapas atau Kanwil Kemkumham Jabar untuk melakukan upaya pikir-pikir dan banding. Berarti, masih ada hak untuk melakukan upaya banding,” kata Kabag Humas dan Protokol Ditjen PAS, Rika Aprianti saat dikonfirmasi, Selasa (13/10/2020).

Rika menuturkan saat ini pihaknya belum menerima salinan putusan PTUN Bandung. Dikatakan, pihaknya akan mempelajari putusan setelah menerima salinan untuk menentukan langkah hukum berikutnya, termasuk untuk mengajukan banding.

“Jadi kita tunggu dulu dan langkah-langkah yang bisa diambil oleh Bapas dalam hal Kanwil Kemkumham Jabar adalah masih miliki hak untuk upaya banding. Jadi tidak bisa serta merta Habib Bahar dikeluarkan. Saya rasa pihak kuasa hukum juga mengetahui bagaimana aturan atau hak hukum yang bisa dilakukan,” kata Rika.

Ditjen PAS meminta seluruh pihak, termasuk pihak Bahar untuk menghormati proses hukum yang masih berjalan. Rika meyakini, langkah ini pun akan dilakukan Bahar Smith atau tim kuasa hukumnya jika PTUN memenangkan Bapas Bogor.

“Saya rasa juga sama apabila hakim PTUN memenangkan misalnya Bapas Bogor pun saya yakin juga kuasa hukum Habib Bahar pun akan melakukan langkah yang sama, memiliki hak yang sama, yaitu salah satunya upaya banding. Jadi kita sama-sama hormati proses hukum, kami hormati putusan pengadilan, kuasa hukum Habib Bahar juga hormati hak-hak hukum Bapas Bogor,” kata Rika.

Sebelumnya, tim penasihat hukum Bahar, Aziz Yanuar meminta Kemkumham melalui Ditjen PAS bisa segera membebaskan kliennya. Hal ini menyusul putusan Majelis Hakim PTUN Bandung yang mengabulkan gugatan atas pencabutan asimilasi Bahar, Senin (12/10/2020).

“Harusnya secepatnya dibebaskan. Kami meminta pihak pemerintah dalam hal ini untuk patuh terhadap hukum dan konsekuen dengan putusan pengadilan,” kata Aziz Yanuar kepada awak media, Selasa (13/10/2020).

Aziz mengatakan, Bahar saat ini dikabarkan masih berada di Lapas Gunung Sindur. Aziz meminta pihak lapas segera mengantarkan Bahar ke rumah.



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Sambut La Nina, BMKG Diminta Perkuat Sistem Peringatan Dini

Luhut ingin BMKG diperlengkapi dengan teknologi yang canggih sehingga sistem peringatan dini bisa sampai ke daerah-daerah dengan cepat.

NASIONAL | 13 Oktober 2020

Mahfud Sebut Kerja TGPF Intan Jaya Sesuai Target

Menko Polhukam Mahfud MD menyebut Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) Intan Jaya, Papua telah bekerja sesuai target.

NASIONAL | 13 Oktober 2020

Menko Luhut: La Nina Berpotensi Timbulkan Multibencana

BMKG telah melaporkan kepada Presiden, bahwa selama enam bulan ke depan akan ada fenomena La Nina yang akan berpengaruh pada curah hujan di Indonesia

NASIONAL | 13 Oktober 2020

Bawaslu Minta Gubernur Sumut Jamin Netralitas ASN

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sumatera Utara (Sumut) meminta Gubernur Sumut Edy Rahmayadi agar menjamin netralitas aparatur sipil negara (ASN).

NASIONAL | 13 Oktober 2020

Dukung Regulasi yang Tingkatkan Ekonomi, SBY: Ada Rambu-rambunya

Presiden Keenam Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mendukung regulasi yang bertujuan untuk meningkatkan perekonomian melalui investasi.

NASIONAL | 13 Oktober 2020

SBY Harap Penunggang dan Penggerak Demo UU Ciptaker Diungkap ke Publik

Presiden Keenam Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) berharap penunggang dan penggerak demonstrasi Undang-Undang (UU) Cipta Kerja (Ciptaker) diungkap ke publik.

NASIONAL | 13 Oktober 2020

8 Aktivis KAMI Ditangkap, Polri: Terkait Demo 8 Oktober

Delapan Aktivis Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) yang ditangkap Direktorat Siber Bareskrim Polri, terkait dengan demonstrasi pada 8 Oktober 2020.

NASIONAL | 13 Oktober 2020

Jual Sisik Tenggiling, Dua Warga Bengkulu Diamankan Polisi

Tersangka LF berperan sebagai pembeli sisik tenggiling dari RR seharga Rp 275.000. Saat melakukan transaksi kedua tersangka ditangkap polisi.

NASIONAL | 13 Oktober 2020

Tempat Isolasi Covid-19 di Balai Diklat Jambi Mulai Beroperasi

Balai Pelatihan Kesehatan (Bapelkes) Provinsi Jambi, Pijoan, Kabupaten Muarojambi, Provinsi Jambi yang berkapasitas 50 orang pasien sudah penuh.

NASIONAL | 13 Oktober 2020

Sekjen KLHK: Hutan Sosial untuk Lapangan Kerja dan Keadilan

UU Cipta Kerja, kata Bambang Hendroyono, merupakan wujud nyata penciptaan lapangan kerja bagi seluruh masyarakat di Indonesia.

NASIONAL | 13 Oktober 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS