KPK Analisis Laporan Dugaan Korupsi Terkait Lapangan Migas Jatinegara

KPK Analisis Laporan Dugaan Korupsi Terkait Lapangan Migas Jatinegara

Selasa, 13 Oktober 2020 | 23:45 WIB
Oleh : Fana F Suparman / CAR

Jakarta, Beritasatu.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan telah menerima laporan masyarakat mengenai dugaan penyimpanangan dana pengelolaan keuangan lapangan Migas Jatinegara, Bekasi, Jawa Barat. Laporan yang disampaikan Koalisi Masyarakat Pemberantasan Korupsi Indonesia (Kompak) tersebut saat ini sedang dianalisis tim KPK.

“Berdasarkan informasi yang kami terima benar ada laporan dimaksud. Berikutnya terhadap setiap laporan masyarakat,tentu KPK akan melakukan langkah-langkah analisa lebih lanjut dengan lebih dahulu melakukan verifikasi mendalam terhadap data yang diterima. Selanjutnya akan dilakukan telaahan dan kajian terhadap informasi dan data tersebut,” kata Plt Jubir KPK, Ali Fikri saat dikonfirmasi, Selasa (13/10/2020).

Tak tertutup kemungkinan KPK akan melakukan langkah hukum lebih lanjut jika dari penelahaan yang dilakukan ditemukan adanya indikasi peristiwa pidana. Namun, Ali tak menyebut secara rinci langkah hukum yang akan dilakukan.

“Apabila dari hasil telaahan dan kajian memang ditemukan adanya indikasi peristiwa pidana maka tidak menutup kemungkinan KPK tentu akan melakukan langkah-langkah berikutnya sebagaimana hukum yang berlaku,” kata Ali.

Sebelumnya, Kompak melaporkan adanya dugaan korupsi dalam pengelolaan lapangan migas di Jatinegara oleh Foster Oil and Energy PTE. Ltd ke KPK, Senin (12/10/2020). Ketua Kompak Gabriel Goa menyebut adanya dugaan kerugian keuangan negara, terutama Pemerintah Kota Bekasi terkait pengelolaan lapangan migas tersebut.

Perusahaan asing dari Singapura itu setiap bulannya diduga mendapat keuntungan sebesar USD 348.000 atau sekitar Rp 5.150.400.000 per bulan. “Angka sebesar ini di luar cost recovery. Jika diakumulasi dalam masa produksi 54 bulan, maka kerugian keuangan negara telah mencapai kurang lebih 18.792.000 $US, atau setara Rp 278.121.600.000,” kata Gabriel dalam keterangannya.

Gabriel menjelaskan bahwa Foster Oil & Energy Pte.Ltd, merupakan perusahaan yang terdaftar di Singapura dan diduga sebagai perusahaan cangkang tapi legal secara hukum. Perusahaan itu masuk ke Indonesia dan bertindak sebagai co-operator pada Perusahaan Daerah Minyak dan Gas (PD. Migas) BUMD milik Pemkot Bekasi yang bekerjasama dengan PT. Pertamina EP melalui Perjanjian Kerjasama Operasi (KSO) dalam eksplorasinya.

Foster sendiri sebagai mitra KSO sebagai operator lapangan. Namun, Kompak menduga, Foster Oil sebagai operator dan mitra KSO antara PD. Migas dan Pertamina EP telah bertindak dengan kewenangan yang terlalu jauh dan melanggar ketentuan perundang-undangan.

“Sehingga baik manajemen, keuangan dan pemasaran dikuasai secara mutlak sehingga tidak ada kontrol dan tidak mau diawasi oleh pemerintah Bekasi. Kontribusi dan sumbangsih ke masyarakat dan Pemda Bekasi nyaris tidak ada selama ini sehingga merugikan Pemda Bekasi dan juga kesepakatan-kesepakatan selama ini mereka batalkan secara sepihak,” jelas Gabriel.

Di sisi lain, kata Gabriel keberadaan Pertamina EP sebagai mitra KSO dengan PD Migas Pemda Bekasi terkesan mendiamkan dan mengabaikan perilaku Foster yang selama ini telah merugikan Pemda Bekasi dan kesejahteraan Masyarakat Bekasi. Disebutkan juga bahwa Pertamina EP juga tidak lebih bertindak sebagai kepanjangan tangan Foster dalam melakukan diskusi dan negosiasi dengan PD Migas Bekasi.

“Semua ini, kami minta KPK agar melakukan penyelidikan dan penyidikan kepada oknum-oknum yang diduga terlibat termasuk oknum Pertamina EP dan telah merugikan keuangan negara sebagai tindak pidana korupsi yang harus diberantas. Foster telah bertindak melebihi KSO (PD Migas dan Pertamina EP) padahal dia dipekerjakan oleh KSO,” ujar Gabriel.

Dijelaskan, berdasarkan hasil audit investigatif BPKP terhadap KSO antara Pertamina EP dan PD. Migas Kota Bekasi menemukan adanya kejanggalan dari sisi mekanisme regulasi juga dalam laporan keuangan KSO.

Temuan hasil audit BPKP ini tertuang dalam Surat Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Deputi Bidang Investigasi Nomor: SR-188/D5/02/2020, yang ditujukan kepada Walikota Bekasi. Surat dengan perihal Laporan Hasil Audit Investigatif Atas Proses Penetapan Foster Oil & Energy sebagai perusahaan asing pendukung PD. Migas Kota Bekasi dalam Kerjasama Operasi dengan PT. Pertamina EP Periode 2009–Juli 2019. Surat BPKP bernomor LHAI-7/D502/2/2020 itu tertanggal 14 Pebruari 2020.



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Kuasa Hukum Terdakwa Jiwasraya Nilai Putusan Hakim Bombastis

Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (tipikor) Jakarta sangat bombastis, bahkan terkesan sekadar menyenangkan publik.

NASIONAL | 14 Oktober 2020

Penanggulangan Covid-19, Jawa Barat Rekrut Relawan Medis

Pendaftaran relawan medis Jawa Barat akan dibuka hingga 31 Oktober mendatang.

NASIONAL | 14 Oktober 2020

Kapal Ro-Ro 300 GT Lintas Pecah Buyung-Alai Insit Mulai Dibangun

Pembangunan kapal diperkirakan akan memakan waktu selama 17 bulan.

NASIONAL | 14 Oktober 2020

3.517 Wartawan Lolos Seleksi Fellowship Perubahan Perilaku

Masih tersedia 2.283 kuota peserta program untuk semua platform media, yakni cetak, online, televisi, dan radio.

NASIONAL | 14 Oktober 2020

Menunggu Perda Memperkuat Sanksi Atas Pelanggaran

Pergub atau kepgub tidak bisa mengatur sanksi pidana.

NASIONAL | 14 Oktober 2020

Menanti Payung Hukum Penanggulangan Covid-19 di Jakarta

Tidak ada pilihan lain selain keputusan untuk tarik "rem darurat".

NASIONAL | 14 Oktober 2020

Prabowo: Gerindra Hapus Aturan Berbau Liberal di UU Cipta Kerja

Menurut Prabowo, kepentingan nasional harus menjadi tujuan utama yang diperjuangkan dalam UU Cipta Kerja.

NASIONAL | 13 Oktober 2020

Waspadai Potensi Hujan Lebat hingga Pekan Depan

BMKG mengeluarkan peringatan dini bagi sejumlah wilayah di Indonesia untuk mewaspadai potensi hujan lebat dengan intensitas ringan.

NASIONAL | 13 Oktober 2020

Punya Banyak Destinasi Baru, Kepri Terus Sasar Wisatawan Mancanegara

Kedekatan Kepri dengan Malaysia, Singapura dan Tiongkok memberikan keuntungan untuk meningkatkan jumlah wisatawan yang datang.

NASIONAL | 13 Oktober 2020

Skandal Djoko Tjandra, Brigjen Prasetijo Didakwa Buat Surat Palsu hingga Halangi Penyidikan

Selain didakwa membuat surat palsu, Prasetijo didakwa dengan sengaja membantu dan melepaskan Djoko Tjandra yang saat itu tengah menjadi buronan Kejaksaan Agung

NASIONAL | 13 Oktober 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS