Sahroni Dukung Penuh KPK Cegah Korupsi
INDEX

BISNIS-27 491.129 (11.99)   |   COMPOSITE 5612.42 (112.33)   |   DBX 1062.36 (4.11)   |   I-GRADE 161.886 (4.37)   |   IDX30 478.794 (12.21)   |   IDX80 126.714 (3.02)   |   IDXBUMN20 355.426 (9.57)   |   IDXG30 131.028 (2.32)   |   IDXHIDIV20 432.126 (9.85)   |   IDXQ30 139.823 (3.69)   |   IDXSMC-COM 243.691 (3.69)   |   IDXSMC-LIQ 294.252 (6.8)   |   IDXV30 122.487 (4.61)   |   INFOBANK15 946.8 (29.41)   |   Investor33 412.464 (10.19)   |   ISSI 165.112 (2.43)   |   JII 597.802 (9.53)   |   JII70 206.187 (3.44)   |   KOMPAS100 1134.88 (27.52)   |   LQ45 883.061 (21.77)   |   MBX 1552.46 (34.83)   |   MNC36 308.511 (7.09)   |   PEFINDO25 308.232 (9)   |   SMInfra18 281.756 (5.87)   |   SRI-KEHATI 352.482 (8.96)   |  

Sahroni Dukung Penuh KPK Cegah Korupsi

Jumat, 23 Oktober 2020 | 22:45 WIB
Oleh : Carlos KY Paath / CAR

Jakarta, Beritasatu.com – Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni mendukung penuh berbagai program Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mencegah korupsi. Sahroni tidak sependapat dengan anggapan Indonesia Corruption Watch (ICW) yang menyebut KPK telah dikebiri.

“Mungkin ICW hanya melihat kinerja KPK dari berapa banyak koruptor yang ditangkap, padahal kita semua sepakat, yang harus digenjot oleh KPK adalah fungsi pencegahan. Bagaimana orang tidak bisa leluasa lagi melakukan korupsi,” kata Sahroni, di Jakarta, Jumat (23/10/2020).

Menurut Sahroni, KPK telah memiliki Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stratnas PK) yang telah dilakukan oleh 54 kementerian/lembaga di 34 provinsi, dan 508 kabupaten/kota. Adapun pencapaian dari program ini, 58,52% dalam kategori baik.

“Dari sini saja kita bisa lihat bahwa KPK makin ke sini makin proaktif masuk ke banyak lini di pemerintahan, baik pusat maupun daerah untuk mengawasi dan memastikan sistem yang tak bercelah untuk melakukan korupsi,” ujar politikus Partai Nasdem ini.

Sahroni menambahkan melalui program tersebut, para koruptor juga akan semakin sulit untuk melakukan korupsi, hingga menyebabkan angka kasus berkurang.

“Kalau dengan fungsi pengawasan yang ketat ini orang-orang jadi susah korupsi, ya otomatis kasus OTT (operasi tangkap tangan) juga berkurang kan. Jadi saya rasa kita harus melihat hal ini dengan lebih holistik,” tegas Sahroni.



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Banyak yang Belum Terima Bantuan, Kemdikbud Diminta Akumulasi Kuota Internet

Jadi 42 GB untuk September ditambah dengan 42 GB untuk Oktober sehingga mereka menerima haknya sesuai yang sudah direncanakan.

NASIONAL | 23 Oktober 2020

Pengelola Objek Wisata Jambi Perketat Penerapan Protokol Kesehatan

Persiapan yang dilakukan pengelola objek wisata yakni memasang spanduk protokol kesehatan di kawasan pintu masuk objek wisata, menyiapkan fasilitas cuci tangan.

NASIONAL | 23 Oktober 2020

Waspada Cuaca Ekstrem di Masa Libur Panjang

BMKG memprakirakan hingga akhir Oktober 2020 sejumlah provinsi berpotensi terjadi cuaca ekstrem yang ditandai hujan sedang hingga lebat.

NASIONAL | 23 Oktober 2020

Bertemu Paus Fransiskus, JK Sampaikan Salam Hangat dari Masyarakat Indonesia

JK menyampaikan apresiasinya pada Paus yang bekerja sama dengan Grand Syeikh, Universitas Al Azhar Kairo untuk mengangkat persaudaraan kemanusiaan.

NASIONAL | 23 Oktober 2020

Libur Panjang, Pengelola Wisata di Bengkulu Batasi Pengunjung

Pembatasan pengunjung untuk mencegah terjadi penyebaran Covid-19.

NASIONAL | 23 Oktober 2020

Banten Dapat Jatah 8,1 Juta Vaksin Covid-19

Jumlah tersebut dialokasikan untuk tenaga kesehatan sebanyak 45.829 vaksin, untuk petugas Satpol PP, TNI dan Polri se-Provinsi Banten sebanyak 17.088 vaksin.

NASIONAL | 23 Oktober 2020

Mendagri: Rp 252,78 Triliun Dana Pembangunan Daerah Disimpan untuk Dapat Bunga

Mendagri Tito Karnavian mengungkapkan, ada pemda yang tidak membelanjakan uang untuk pembangunan tetapi disimpan di bank untuk mendapatkan bunga

NASIONAL | 23 Oktober 2020

Kasus Jiwasraya, Kejagung Periksa Dirut PT Treasure Fund Investama

Kejagung kembali melakukan pemeriksaan kepada empat orang saksi yang terkait perkara dugaan korupsi Jiwasraya

NASIONAL | 23 Oktober 2020

Tekan Pengangguran, Sumbawa Butuh Pemimpin Cerdas

Tingginya angka pengangguran menjadi persoalan Kabupaten Sumbawa.

NASIONAL | 23 Oktober 2020

KPK Tegaskan Masih Usut Kasus Suap Bos BORN Samin Tan

KPK menegaskan terus mengusut kasus dugaan suap terminasi Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) PT Asmin Koalindo Tuhup di Kementerian ESDM

NASIONAL | 23 Oktober 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS