Eep Saefulloh Fatah Bantah PolMark Diusir dari Makassar
INDEX

BISNIS-27 509.396 (-2.72)   |   COMPOSITE 5822.94 (-12.46)   |   DBX 1088.19 (9.8)   |   I-GRADE 169.852 (-1.35)   |   IDX30 498.88 (-2.76)   |   IDX80 132.065 (-0.41)   |   IDXBUMN20 376.263 (-3.13)   |   IDXG30 135.508 (-0.99)   |   IDXHIDIV20 449.517 (-1.84)   |   IDXQ30 145.713 (-1.14)   |   IDXSMC-COM 252.052 (0.88)   |   IDXSMC-LIQ 309.347 (0.24)   |   IDXV30 130.911 (1.46)   |   INFOBANK15 993.498 (-9.24)   |   Investor33 428.541 (-2.51)   |   ISSI 170.173 (-0.26)   |   JII 616.286 (-0.48)   |   JII70 212.951 (-0.33)   |   KOMPAS100 1185.6 (-4.97)   |   LQ45 921.176 (-4.93)   |   MBX 1613.76 (-6.11)   |   MNC36 320.851 (-1.83)   |   PEFINDO25 318.369 (-4.14)   |   SMInfra18 296.861 (-1.08)   |   SRI-KEHATI 366.856 (-2.5)   |  

Eep Saefulloh Fatah Bantah PolMark Diusir dari Makassar

Jumat, 23 Oktober 2020 | 22:54 WIB
Oleh : Carlos KY Paath / CAR

Jakarta, Beritasatu.com - Tim Pemenangan pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Munafri Arifuddin-A Rahman Bando sempat menyebut telah memecat dan mengusir Eep Saefulloh Fatah serta PolMark Indonesia dari Makassar, Sulawesi Selatan. Eep sebagai Founder dan CEO PolMark Indonesia, membantah hal tersebut.

“Dalam rentang waktu dari tanggal 14 September 2020 sampai dengan saat ini, pihak PolMark Indonesia tidak pernah mengalami pengusiran dari Kota Makassar oleh pihak manapun. Mungkin saja ada pihak-pihak tertentu yang memiliki niat atau kehendak untuk melakukan pengusiran itu. Namun, faktanya, tak pernah terjadi pengusiran terhadap kami oleh siapapun,” kata Eep, Jumat (23/10/2020).

Eep pun menyebut, “Sebagai pihak yang selalu berusaha memahami sistem hukum dan aturan di Indonesia, tentu saja kami pun tak akan tinggal diam jika ada pihak-pihak yang melakukan tindakan melawan dan melanggar hukum, termasuk dengan melakukan pengusiran seperti itu, kepada pihak kami.”

Eep menegaskan sampai dengan saat ini tidak mengalami tindakan pemecatan terkait keterlibatannya dan PolMark Indonesia dalam Pilkada Makassar 2020. Eep memastikan tidak memiliki hubungan dengan para pihak yang memungkinkan untuk memecatnya dan PolMark Indonesia.

“Secara hukum, kami menyadari sepenuhnya bahwa kami tak memiliki hubungan apapun dengan pihak manapun yang membuat pihak-pihak di luar kami memiliki otoritas atau kewenangan untuk melakukan tindakan pemecatan terhadap kami. Secara faktual, memang tidak pernah terjadi tindakan pemecatan ini,” ucap Eep.



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Sahroni Dukung Penuh KPK Cegah Korupsi

Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni mendukung penuh berbagai program Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mencegah korupsi.

NASIONAL | 23 Oktober 2020

Banyak yang Belum Terima Bantuan, Kemdikbud Diminta Akumulasi Kuota Internet

Jadi 42 GB untuk September ditambah dengan 42 GB untuk Oktober sehingga mereka menerima haknya sesuai yang sudah direncanakan.

NASIONAL | 23 Oktober 2020

Pengelola Objek Wisata Jambi Perketat Penerapan Protokol Kesehatan

Persiapan yang dilakukan pengelola objek wisata yakni memasang spanduk protokol kesehatan di kawasan pintu masuk objek wisata, menyiapkan fasilitas cuci tangan.

NASIONAL | 23 Oktober 2020

Waspada Cuaca Ekstrem di Masa Libur Panjang

BMKG memprakirakan hingga akhir Oktober 2020 sejumlah provinsi berpotensi terjadi cuaca ekstrem yang ditandai hujan sedang hingga lebat.

NASIONAL | 23 Oktober 2020

Bertemu Paus Fransiskus, JK Sampaikan Salam Hangat dari Masyarakat Indonesia

JK menyampaikan apresiasinya pada Paus yang bekerja sama dengan Grand Syeikh, Universitas Al Azhar Kairo untuk mengangkat persaudaraan kemanusiaan.

NASIONAL | 23 Oktober 2020

Libur Panjang, Pengelola Wisata di Bengkulu Batasi Pengunjung

Pembatasan pengunjung untuk mencegah terjadi penyebaran Covid-19.

NASIONAL | 23 Oktober 2020

Banten Dapat Jatah 8,1 Juta Vaksin Covid-19

Jumlah tersebut dialokasikan untuk tenaga kesehatan sebanyak 45.829 vaksin, untuk petugas Satpol PP, TNI dan Polri se-Provinsi Banten sebanyak 17.088 vaksin.

NASIONAL | 23 Oktober 2020

Mendagri: Rp 252,78 Triliun Dana Pembangunan Daerah Disimpan untuk Dapat Bunga

Mendagri Tito Karnavian mengungkapkan, ada pemda yang tidak membelanjakan uang untuk pembangunan tetapi disimpan di bank untuk mendapatkan bunga

NASIONAL | 23 Oktober 2020

Kasus Jiwasraya, Kejagung Periksa Dirut PT Treasure Fund Investama

Kejagung kembali melakukan pemeriksaan kepada empat orang saksi yang terkait perkara dugaan korupsi Jiwasraya

NASIONAL | 23 Oktober 2020

Tekan Pengangguran, Sumbawa Butuh Pemimpin Cerdas

Tingginya angka pengangguran menjadi persoalan Kabupaten Sumbawa.

NASIONAL | 23 Oktober 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS