Korupsi Dinilai Harus Dijadikan Musuh Bersama
INDEX

BISNIS-27 509.396 (-2.72)   |   COMPOSITE 5822.94 (-12.46)   |   DBX 1088.19 (9.8)   |   I-GRADE 169.852 (-1.35)   |   IDX30 498.88 (-2.76)   |   IDX80 132.065 (-0.41)   |   IDXBUMN20 376.263 (-3.13)   |   IDXG30 135.508 (-0.99)   |   IDXHIDIV20 449.517 (-1.84)   |   IDXQ30 145.713 (-1.14)   |   IDXSMC-COM 252.052 (0.88)   |   IDXSMC-LIQ 309.347 (0.24)   |   IDXV30 130.911 (1.46)   |   INFOBANK15 993.498 (-9.24)   |   Investor33 428.541 (-2.51)   |   ISSI 170.173 (-0.26)   |   JII 616.286 (-0.48)   |   JII70 212.951 (-0.33)   |   KOMPAS100 1185.6 (-4.97)   |   LQ45 921.176 (-4.93)   |   MBX 1613.76 (-6.11)   |   MNC36 320.851 (-1.83)   |   PEFINDO25 318.369 (-4.14)   |   SMInfra18 296.861 (-1.08)   |   SRI-KEHATI 366.856 (-2.5)   |  

Korupsi Dinilai Harus Dijadikan Musuh Bersama

Rabu, 28 Oktober 2020 | 10:28 WIB
Oleh : Yeremia Sukoyo / CAR

Jakarta, Beritasatu.com - Korupsi merupakan musuh bersama yang dapat menghancurkan segala sendi kehidupan dan tatanan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Saat ini kaum pemuda dan intelektual diharapkan dapat menjadi garda terdepan dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.

"Saat ini memang ada satu persoalan yang harus menjadi konsen bersama, yaitu korupsi. Jadi korupsi ini punya dampak yang sangat besar terhadap seluruh golongan, seluruh kelompok, seluruh kehidupan politik dan seluruh warga negara dan masyarakat," kata peneliti dari Pusat Kajian Anti-Korupsi Universitas Gadjah Mada (Pukat UGM) Zaenur Rohman, di Jakarta, Rabu (28/10/2020).

Zaenur mengingatkan, peringatan sumpah pemuda yang jatuh pada setiap 28 Oktober harus terus dijadikan momentum untuk membangkitkan kesadaran pemuda di Indonesia atas bahaya laten korupsi. Apalagi sampai dengan saat ini, Indonesia masih dihadapi persoalan yang sama, yakni bagaimana bisa keluar dari jeratan tindak korupsi yang sudah merambah ke hampir semua sektor.

Menurut Zaenur, dampak korupsi sangat besar bagi keberlangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara. Korupsi memberikan dampak langsung terhadap hak ekonomi rakyat, hak kesehatan, akses pendidikan, politik, lingkungan dan lain sebagainya.

“Dampaknya terhadap ekonomi menimbulkan hak ekonomi rakyat berkurang, terhadap lingkungan hidup merusak lingkungan hidup, terhadap kesehatan menyebabkan hak-hak warga negara terhadap kesehatan tidak dapat terpenuhi dengan baik. Belum lagi dampak terhadap dunia pendidikan juga sama akses terhadap pendidikan tidak bisa terbuka dengan baik dan terhadap demokrasi korupsi juga menyebabkan demokrasi Indonesia kualitasnya sangat buruk karena adanya korupsi politik dan money politik,” ucapnya.

Dengan demikian, menurutnya, seharusnya korupsi tersebut memang harus dipandang sebagai musuh bersama dari seluruh kelompok, golongan kepentingan politik, suku, agama, ras yang ada di Indonesia.

Saat ini yang perlu diperhatikan juga apakah lembaga-lembaga penegak hukum dapat mendorong dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sendiri, sejak terjadi revisi UU KPK porsi penindakan menjadi sangat kecil jika dibandingkan dengan upaya pencegahan.

“Seharusnya juga menjadi evaluasi bagi kepolisian dan Kejaksaan juga yang dirundung persoalan pemberantasan korupsi. Harus ada kesadaran yang bisa membangkitkan pemuda akan pentingnya upaya pemberantasan korupsi,” ujar Zaenur.

Zaenur pun berharap kepada seluruh elemen pemuda untuk dapat menciptakan gerakan bersatu melawan korupsi dan menuntut kepada kepada negara untuk secara efektif melakukan pemberantasan korupsi dalam bentuk pencegahan maupun dalam bentuk tindakan.

“Semua dilakukan untuk mengingatkan kembali bahwa upaya penindakan masih menjadi cara yang efektif. Saya berharap kepada para pemuda Indonesia agar mereka sadar bahwa korupsi itu sangat berdampak besar terhadap kehidupan bangsa Indonesia sehingga harus dilawan bersama-sama bersuara,” katanya.

Anggota Divisi Investigasi Indonesia Corruption Watch (ICW) Wana Alamsyah, menjelaskan, kaum pemuda memang harus menjadi garda terdepan dalam menyuarakan gerakan anti korupsi di Indonesia. Jika tidak maka bukan hal yang tidak mungkin, kedepannya justru akan menjadi bagian dari kegiatan korupsi itu sendiri.

“Kaum pemuda tentunya harus terus menyuarakan gerakan anti korupsi. Korupsi merupakan masalah serius yang harus bisa dicegah secepat dan sedini mungkin,” kata Wana.

Menurutnya, upaya penindakan korupsi di Indonesia telah mengalami penurunan dibanding tahun-tahun sebelumnya. Kondisi inilah yang harus dikritisi oleh kalangan pemuda jika tidak ingin terjebak di dalam persoalan yang sama kedepannya.

ICW sendiri mencatat telah terjadi penurunan penindakan kasus korupsi yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada semester I 2020 jika dibandingkan periode yang sama pada 2019. Catatan ICW itu berdasarkan penanganan kasus korupsi yang telah masuk tahap penyidikan dan telah ada yang ditetapkan sebagai tersangka.

Berdasarkan data yang dimiliki, sejak 2016 hingga 2019 pada semester 1, KPK menangani rata-rata 20 kasus. Secara rinci, pada 2016 terdapat 18 kasus, pada 2017 terdapat 21 kasus, 2018 terdapat 30 kasus, 2019 terdapat 28 kasus. Sementara semester I 2020 hanya 6 kasus.



Sumber:BeritaSatu.com

TAG: 


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Pelabuhan Merak Siap Layani Penumpang Saat Libur Panjang

General Manager PT ASDP Indonesia Ferry Cabang Merak, Hasan Lessy mengatakan pihaknya menyiagakan 55 kapal dari total 72 roll on roll off (roro).

NASIONAL | 28 Oktober 2020

DPD: Implementasi UU Otsus Tidak Tepat

UU Otonomi Khusus (otsus) tentang Papua memiliki konsep yang sangat baik.

NASIONAL | 28 Oktober 2020

BNPT Dinilai Harus Tindak Intoleransi

Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dinilai telah menjalankan kerjanya dengan baik.

NASIONAL | 28 Oktober 2020

Penceramah Agama Diusulkan Mendapat Penataran Kebangsaan

Paham radikalisme yang menjadi awal mula terjadinya aksi terorisme masih menjadi bahaya laten di Indonesia.

NASIONAL | 27 Oktober 2020

DPR Segera Minta Penjelasan Pemerintah soal Pengadaan Vaksin Covid-19

Anggota Komisi IX DPR Darul Siska menegaskan pihaknya akan segera meminta keterangan pemerintah terkait pengadaan vaksin Covid-19.

NASIONAL | 28 Oktober 2020

Kejagung Kembali Periksa Saksi Kasus Dugaan Korupsi Jiwasraya

Kapuspenkum Kejagung Hari Setiyono menjelaskan, saksi-saksi yang diminta keterangannya yaitu saksi untuk tersangka korporasi PT OSO Management Investasi

NASIONAL | 27 Oktober 2020

Melantik Pengurus PWI Jateng, Ganjar: Dibutuhkan Patriotisme Wartawan

Keterlibatan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam kegiatan PWI sebagai bentuk respek yang tinggi.

NASIONAL | 28 Oktober 2020

Kalemdiklat: Jadilah Brimob yang Profesional

Komjen Arief Sulistyanto memompa semangat 481 calon tamtama yang mengikuti pendidikan di Pusat Pendidikan (Pusdik) Brimob

NASIONAL | 27 Oktober 2020

Gubernur Lemhannas: Ketahanan Ideologi Pancasila Kembali Diuji

Banyak ideologi alternatif merasuki ke dalam sendi-sendi bangsa melalui media informasi yang dapat dijangkau oleh seluruh anak bangsa

NASIONAL | 27 Oktober 2020

Libur Panjang, Belasan Bus di Malang Tidak Layak Beroperasi

Petugas menemukan kondisi roda ban bus yang tidak layak pakai.

NASIONAL | 28 Oktober 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS