KPK Harap Nota Kesepahaman Koordinasi dan Supervisi Segera Diteken
INDEX

BISNIS-27 511.575 (0.17)   |   COMPOSITE 5759.92 (15.54)   |   DBX 1054.23 (5.86)   |   I-GRADE 169.662 (0.03)   |   IDX30 501.412 (0.34)   |   IDX80 131.739 (0.22)   |   IDXBUMN20 371.622 (1.68)   |   IDXG30 135.832 (0.42)   |   IDXHIDIV20 450.213 (1.08)   |   IDXQ30 146.619 (-0.06)   |   IDXSMC-COM 244.641 (1.76)   |   IDXSMC-LIQ 299.216 (2.32)   |   IDXV30 126.958 (0.5)   |   INFOBANK15 989.895 (1.2)   |   Investor33 430.473 (-0.27)   |   ISSI 168.725 (0.14)   |   JII 619.114 (-0.81)   |   JII70 212.184 (0)   |   KOMPAS100 1175.82 (1.57)   |   LQ45 920.779 (1.37)   |   MBX 1601.16 (3.66)   |   MNC36 321.923 (-0.05)   |   PEFINDO25 313.689 (1.08)   |   SMInfra18 292.004 (0.76)   |   SRI-KEHATI 368.014 (-0.06)   |  

KPK Harap Nota Kesepahaman Koordinasi dan Supervisi Segera Diteken

Jumat, 30 Oktober 2020 | 16:07 WIB
Oleh : Fana F Suparman / CAR

Jakarta, Beritasatu.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengambil baik terbitnya Peraturan Presiden 102/2020 tentang Supervisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Perpres ini akan menjadi landasan bagi KPK dalam menjalankan tugas koordinasi dan supervisi (korsup) penanganan perkara korupsi yang ditangani Kejaksaan Agung (Kejagung) dan Polri.

Hal ini juga sebagaimana amanah Undang-Undang (UU) 19/2019 tentang KPK. Dengan terbitnya Perpres ini, KPK berharap memorandum of understanding (MoU) atau nota kesepahaman antara KPK, Kejagung dan Polri terkait mekanisme korsup dapat segera ditandatangani.

“Nanti dalam waktu singkat MoU pelaksanaan korsup ini akan segera ditandatangani sehingga bisa dioperasionalkan,” kata Deputi Penindakan KPK Karyoto di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (30/10/2020).

Karyoto mengatakan, perpres yang ditandangani Presiden Joko Widodo sangat membantu lembaga antirasuah untuk melakukan supervisi terhadap instansi yang juga berwenang melaksanakan pemberantasan tindak pidana korupsi.

Dengan perpres itu, aparat penegak hukum dapat memberikan pemahaman kepada Polri dan Kejagung mengenai koridor dalam menangani kasus-kasus korupsi.

“Perpres supervisi amanah UU. Setelah UU 19/2019 tentang KPK disahkan mewajibkan adanya perpres yang mengatur pelaksanaannya, yang kemarin memang aparat penegak hukum lain masih menunggu perpres ini untuk sebagai landasan adanya MoU. Sehingga terus terang saja dengan adanya perpres ini membantu bagaimana pemahaman rekan-rekan penegak hukum lain dalam hal penindakan tindak pidana korupsi sehingga tahu batasan-batasannya,” kata Karyoto.

Dikatakan Karyoto, perpres ini memberikan kepastian kepada KPK menjalankan koordinasi dan supervisi. Kepastian tersebut juga dibutuhkan aparat penegak hukum lain sebagai pihak yang disupervisi lembaga antikorupsi.

“Sebenarnya (perpres) tidak jauh dari isi UU itu sendiri karena drafnya kami sempat membaca. Bukan mempersulit, tapi ada kepastian,” ujar Karyoto.



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Didampingi Putrinya, Siti Fadilah Terima Keputusan Bebas Murni

Mantan Menteri Kesehatan (Menkes), Siti Fadilah Supari, didampingi putri pertamanya, Tia Nastiti Purwitasari, saat dinyatakan bebas murni.

NASIONAL | 31 Oktober 2020

Mantan Menkes Siti Fadilah Supari Bebas

Siti Fadilah Supari telah bebas murni usai menjalani hukuman selama 4 tahun penjara dalam perkara korupsi pengadaan alat kesehatan (alkes) pada 2005.

NASIONAL | 31 Oktober 2020

Ini Berbagai Alasan San Diego Hills Layak Jadi Pilihan untuk Keluarga

San Diego Hills mengadopsi sistem pemakaman forest lawn di mana di dalamnya terdapat banyak sekali jenis-jenis pemakaman berdasarkan pada agama dan kepercayaan.

NASIONAL | 31 Oktober 2020

Karo Hukum dan Humas Mahkamah Agung, Abdullah, Meninggal

Sempat dirawat di rumah sakit di Surabaya, sepekan terakhir.

NASIONAL | 31 Oktober 2020

Hadapi La Nina, PDIP Lakukan Gerakan Menanam Pohon

"Merawat alam termasuk menanam pohon akan menjadi salah satu indikator penilaian terhadap kinerja bagi kader yang duduk di eksekutif," kata Hasto.

NASIONAL | 31 Oktober 2020

Walhi Ingatkan Dampak Buruk BBM Oktan Rendah

BBM RON rendah berdampak buruk terhadap kesehatan paru-paru.

NASIONAL | 31 Oktober 2020

Di Tengah Pandemi Covid-19, Upacara Kebo Ketan Digelar secara Virtual

Karena wabah pula, Kraton Ngiyom memutuskan untuk tidak memakai dana pemerintah, baik Pemerintah Kabupaten Ngawi maupun pemerintah pusat.

NASIONAL | 31 Oktober 2020

Libur Panjang, Antrean Kendaraan Penuhi Akses Keluar Bandung

Antrean menuju ke sisi utara yang merupakan akses ke kawasan wisata Lembang, Punclut, dan wilayah Ciburial di Dago atas.

NASIONAL | 30 Oktober 2020

Rumah Artis Mega Aulia Dibobol Maling

Rumah Artis Sinetron Tukang Bubur Naik Haji dibobol maling.

NASIONAL | 31 Oktober 2020

Banten Konsisten Terapkan PSBB demi Mencegah Covid-19

Gubernur Banten Wahidin Halim secara konsisten menerapkan kebijakan PSBB untuk Tangerang Raya sejak tahap pertama hingga tahap ke-10.

NASIONAL | 31 Oktober 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS