Partai Nasdem Harap RUU PKS Kembali Dimasukkan dalam Prolegnas
INDEX

BISNIS-27 506.098 (1.02)   |   COMPOSITE 5701.03 (8.51)   |   DBX 1035.29 (4.18)   |   I-GRADE 166.318 (0.78)   |   IDX30 494.279 (2.52)   |   IDX80 129.716 (0.5)   |   IDXBUMN20 362.653 (4.27)   |   IDXG30 134.441 (-0.08)   |   IDXHIDIV20 440.988 (3.64)   |   IDXQ30 143.821 (0.99)   |   IDXSMC-COM 242.747 (0.28)   |   IDXSMC-LIQ 296.284 (-0.74)   |   IDXV30 122.829 (1.85)   |   INFOBANK15 978.195 (6.23)   |   Investor33 426.909 (0.41)   |   ISSI 166.986 (-0.14)   |   JII 611.564 (-1.47)   |   JII70 209.726 (-0.31)   |   KOMPAS100 1161.89 (1.52)   |   LQ45 907.882 (3.68)   |   MBX 1586.58 (1.8)   |   MNC36 318.65 (0.44)   |   PEFINDO25 310.515 (0.96)   |   SMInfra18 285.156 (4.05)   |   SRI-KEHATI 364.469 (1.04)   |  

Partai Nasdem Harap RUU PKS Kembali Dimasukkan dalam Prolegnas

Rabu, 15 Juli 2020 | 18:01 WIB
Oleh : Yeremia Sukoyo / CAR

Jakarta, Beritasatu.com - Partai Nasdem berharap Rancangan Undang-Undang (RUU) Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS) kembali dimasukkan dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas). RUU yang dicabut dari Prolegnas Prioritas 2020 tersebut, dianggap sangat diperlukan untuk melindungi perempuan dan anak.

“Urgensi RUU PKS untuk memberikan hak rasa aman, hak untuk mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi serta perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual. Perlu diketahui bahwa korban kekerasan seksual ini tidak hanya terjadi pada perempuan, tapi juga pada anak-anak,” kata Ketua DPP Partai Nasdem Bidang Perempuan dan Anak, Amelia Anggraini di Jakarta, Rabu (15/7/2020).

Dia menyayangkan keputusan DPR yang mengeluarkan RUU PKS dari Prolegnas Prioritas 2020. Menurutnya, jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, setiap tahun justru cenderung meningkat.

“Melihat urgensi serta kebutuhan masyarakat, DPP Partai Nasdem Bidang Perempuan dan anak minta RUU Penghapusan Kekerasan Seksual untuk tetap dipertahankan dalam Prolegnas Prioritas Tahun 2020. Semua demi menjaga dan melindungi hak warga negara dari tindak kekerasan, baik seksual, fisik maupun emosional,” tegasnya.

Sebelumnya, Badan Legislasi (Baleg) DPR dalam rapat evaluasi Prolegnas Prioritas 2020 dengan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly dan DPD, sudah menarik 16 RUU dari Prolegnas Prioritas Tahun 2020.



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Pemerintah Siapkan Sanksi untuk Warga yang Langgar Protokol Covid-19

"Saya juga akan segera mengeluarkan Inpres kepada gubernur, dalam rangka apa? Agar keluar yang namanya sanksi untuk pelanggar protokol," kata Jokowi.

POLITIK | 15 Juli 2020

Tahap Pemutakhiran Dimulai, KPU Luncurkan GKS dan GCS

Pemutakhiran data dilakukan secara serempak untuk 270 daerah yang melaksanakan Pilkada, terdiri dari 9 provinsi, 37 kota, dan 224 kabupaten.

POLITIK | 15 Juli 2020

Calon Kepala Daerah Diajak Berlomba Atasi Covid-19

Pilkada adalah momen penting dan pas untuk ajang adu gagasan dan berbuat nyata secara maksimal bagi para kontestan dalam menangani pandemi Covid-19

POLITIK | 15 Juli 2020

Pembubaran Lembaga Non-Struktural Dinilai Perlu Didukung Penuh

Anggota DPR Abdul Kadir Karding menyatakan rencana pembubaran 18 Lembaga Non-Struktural (LNS) perlu didukung penuh.

POLITIK | 15 Juli 2020

Mantan Pelatih Timnas Rahmad Darmawan Gabung Partai Demokrat

Rahmad Darmawan secara resmi bergabung dengan Partai Demokrat sejak Selasa (14/7/2020).

POLITIK | 15 Juli 2020

Ketua MPR Minta Tim Pemburu Koruptor Kembali Dikaji

Ketua MPR menyatakan bahwa Tim Pemburu Koruptor pada masa lalu terbukti tidak efektif.

POLITIK | 15 Juli 2020

Silaturahmi dengan MUI, AHY: Ini Bukan Komunikasi Politik

Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono menegaskan silaturahminya dengan MUI tidak terkait politik.

POLITIK | 14 Juli 2020

Persahabatan 2 Politikus Beda "Jubah"

Persahabatan memang mengasyikkan Mungkin, itulah yang terjadi dengan Ahmad Mumtaz Rais dan Danang Wicaksana Sulistya.

POLITIK | 15 Juli 2020

Mendagri Larang Penggunaan Dana Bansos untuk Pilkada

Mendagri tegas melarang kepala daerah menggunakan dana bansos untuk kepentingan Pilkada.

POLITIK | 14 Juli 2020

Mendagri: Jadikan Pilkada Ajang Percontohan Penanganan Covid-19

Pelaksanaan Pilkada tidak boleh melahirkan kluster baru penyebaran virus corona.

POLITIK | 14 Juli 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS