Ketua PDIP Tangsel Kritik Keras Manuver Gatot Nurmantyo

Ketua PDIP Tangsel Kritik Keras Manuver Gatot Nurmantyo

Rabu, 23 September 2020 | 16:25 WIB
Oleh : Markus Junianto Sihaloho / CAR

Jakarta, Beritasatu.com - Ketua DPC PDI Perjuangan (PDIP) Tangerang Selatan (Tangsel), Banten, Wanto Sugito merespons pernyataan mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo yang belakangan ini dinilai sangat berpotensi memecah belah persatuan bangsa. Wanto menyesalkan sikap Gatot tersebut.

“Saya prihatin dengan langkah politik yang dilakukan oleh Pak Gatot Nurmantyo. Pak Gatot dengan segala hormat, kami menyesalkan berbagai pernyataan Bapak yang terus saja memecah belah bangsa, dengan membangkitkan trauma 1965,” ujar Wanto dalam keterangannya, di Jakarta, Rabu (23/9/2020).

Menurut pria yang akrab disapa Bung Klutuk itu, ketika Megawati Soekarnoputri menjadi Presiden Kelima, tidak ada dendam pada Soeharto dan kroninya.

“Bahkan 14 Gubernur dari daerah penting diambil dari TNI karena mengedepankan rekonsiliasi. Kemudian Bung Karno Proklamator Bangsa, selalu ada Bung Karno di dalam setiap perumusan dasar negara. Jadi PDI Perjuangan sangat kokoh di dalam memegang dan menjalankan falsafah bangsa Pancasila,” tegasnya.

Dia menambahkan, rakyat juga mencatat bagaimana tuduhan Gatot ternyata tanpa bukti. Hal itu terkait tudingan ada kekuatan besar PKI yang berada di balik penghentian pemutaran film G30SPKI, program pelurusan sejarah, termasuk sikap TAP MPRS XXXIII tahun 1967.

“Di balik tuduhan tidak mendasar itu ada tokoh-tokoh besar seperti Letjen TNI Purn Muhammad Yunus Yosfiah, Prof Dr Juwono Sudarsono dan Presiden Habibie dimana pemerintahannya tidak mewajibkan kembali pemutaran film G30S PKI,” katanya.

“Demikian halnya Presiden Gus Dur yang menyampaikan sikapnya atas TAP MPRS XXXIII tersebut. Jadi secara tidak langsung, katanya, Gatot menuduh beliau-beliau tersebut adalah PKI. Pernyataan tendensius penuh ambisi politik itu, mohon maaf tidak layak disampaikan oleh Gatot. Untung ada bang Usman Hamid dari aktivis Kontras yang mematahkan seluruh argumentasi tidak benar tersebut.”

Wanto menyatakan seluruh anggota dan kader PDIP dididik untuk membumikan Pancasila dengan seluruh benang merah sejarahnya. Para calon kepala daerah yang bukan PDIP pun dilatih.

“Tanya saja mereka, terhadap seluruh materi yang diajarkan. Semua untuk hadirnya pemimpin negarawan yang menyatukan bangsa. Saya jadi membandingkan, bagaimana Panglima Besar Jenderal Sudirman selalu mengobarkan nasionalisme, persatuan nasional, dan juga juga kehebatan sejarah masa lalu yang hebat,” tukas Wanto.

Wanto mengaku, pihaknya lebih meneladani Jenderal Sudirman, daripada Gatot yang selalu menghadirkan ketakutan, ancaman, dan juga hal-hal negatif tentang Presiden Jokowi.

Kepemimpinan Jenderal Sudirman selalu menyatukan. Rakyat makin cerdas melihat mana pemimpin yang menyatukan dan mana yang memanfaatkan tragedi masa lalu untuk kepentingan politik praktisnya.

“Pak Gatot mohon maaf, bukankah Bapak masih terikat pada Sumpah Sapta Marga? Alangkah baiknya jika Bapak meneladani kepemimpinan Panglima Besar Sudirman daripada membuat pernyataan yang bernada menghasut,” ungkapnya.



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

KPU Tetapkan Dua Paslon Berlaga di Pilkada Depok

Kedua pasangan tersebut yakni Mohammad Idris-Imam Budi Hartono dan Pradi Supriatna-Afifah Alia.

POLITIK | 23 September 2020

Bawaslu: UU Pilkada Tidak Bisa Tindak Pelanggar Protokol Kesehatan

Anggota Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo mengemukakan, Pasal 69 UU 10/2016 tentang Pilkada tidak bisa digunakan untuk menindak para pelanggar protokol kesehatan

POLITIK | 23 September 2020

Perludem Paparkan Kelebihan dan Kekurangan Kampanye Virtual

Kampanye virtual melalui iklan politik yang dipasang di platform digital termasuk media sosial diyakini akan digemari.

POLITIK | 23 September 2020

Bawaslu Usulkan Dua Solusi Atasi Kerumunan Massa Pilkada

Bawaslu meyakini, jika semua aturan dapat diterapkan dengan tegas bisa mengurangi kerumunan massa saat kampanye Pilkada.

POLITIK | 23 September 2020

Puan: Revolusi Mental Dibutuhkan untuk Hadapi Pandemi Covid-19

“Saya tegaskan kembali bahwa Revolusi Mental masih terus berjalan, Revolusi Mental belum selesai,” kata Puan.

POLITIK | 23 September 2020

Ini Pidato Lengkap Presiden Jokowi pada Sesi Debat Sidang Majelis Umum PBB

Kita harus bekerja sama untuk memastikan bahwa semua negara mendapatkan akses setara terhadap vaksin yang aman dan dengan harga terjangkau.

POLITIK | 23 September 2020

Edy Rahmayadi: Penundaan Pilkada Tak Sejalan dengan Demokrasi

Penerapan protokol kesehatan merupakan kunci utama dalam mengantisipasi Pilkada agar tidak menimbulkan klaster baru penyebaran virus corona.

POLITIK | 23 September 2020

DPP PDIP Keluarkan Surat Perintah, Pelanggar Protokol Kesehatan Kena Sanksi

Seluruh kader dan kandidat sepatutnya mematuhi protokol pencegahan Covid-19 pada setiap tahapan pilkada.

POLITIK | 23 September 2020

Mahfud MD Tegaskan Parpol Berperan Arahkan Kader Patuhi Protokol Covid-19

Partai politik berperan untuk mengarahkan kadernya agar disiplin menegakkan protokol kesehatan Covid-19 selama proses Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020.

POLITIK | 22 September 2020

Mendagri : Gunakan Mekanisme Hukum Jika Tidak Lolos Penetapan Calon

Bakal calon kepala daerah yang tak lolos KPU jangan anarkis.

NASIONAL | 22 September 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS