Politikus PDIP Bantah Klaim Gatot Nurmantyo
INDEX

BISNIS-27 503.122 (7.61)   |   COMPOSITE 5724.74 (89.25)   |   DBX 1066.46 (9.81)   |   I-GRADE 166.255 (3.05)   |   IDX30 491.004 (8.8)   |   IDX80 129.735 (2.65)   |   IDXBUMN20 364.991 (9.26)   |   IDXG30 133.352 (2.1)   |   IDXHIDIV20 441.973 (8.53)   |   IDXQ30 143.512 (2.54)   |   IDXSMC-COM 247.38 (3.5)   |   IDXSMC-LIQ 301.054 (8.02)   |   IDXV30 127.096 (4)   |   INFOBANK15 976.214 (12.27)   |   Investor33 422.656 (6.59)   |   ISSI 167.54 (3)   |   JII 607.336 (12.69)   |   JII70 209.626 (4.39)   |   KOMPAS100 1162.4 (23.4)   |   LQ45 904.834 (17.52)   |   MBX 1587.29 (26.24)   |   MNC36 315.598 (5.98)   |   PEFINDO25 317.232 (4.1)   |   SMInfra18 287.626 (7.78)   |   SRI-KEHATI 361.444 (5.7)   |  

Politikus PDIP Bantah Klaim Gatot Nurmantyo

Kamis, 24 September 2020 | 10:26 WIB
Oleh : Markus Junianto Sihaloho / CAR

Jakarta, Beritasatu.com - Jenderal TNI (Purn) Gatot Nurmantyo mengaku diganti sebagai panglima TNI pada 2017, akibat perintah menonton film G30S/PKI. Gatot menyebut ada seorang politikus PDI Perjuangan (PDIP) yang mengingatkannya untuk menghentikan perintah tersebut. Politikus PDIP Mayjen TNI (Purn) Tubagus Hasanuddin membantah klaim Gatot tersebut.

Hasanuddin menegaskan pergantian panglima TNI kala itu, sama sekali tidak terkait dengan imbauan Gatot agar masyarakat menyaksikan film G30S/PKI. “Tak ada hubungannya sama sekali. Jadi yang bersangkutan (Gatot Nurmantyo) memang sudah mendekati selesai masa jabatannya dan akan segera memasuki masa pensiun,” tegasnya, Kamis (24/9/2020).

Sebagai sesama mantan perwira tinggi TNI seperti Gatot, Hasanuddin mengatakan aturan mengenai masa tugas prajurit sangat terang benderang. Dijelaskan, Gatot lahir pada 13 Maret 1960. Usia pensiun Gatot jatuh pada 1 April 2018. Dikatakan, Gatot ditunjuk sebagai panglima TNI pada Juli 2015. Pergantian panglima TNI dilakukan pada 8 Desember 2017.

“Artinya, masih ada sisa setidaknya 3 bulan sejak jabatan itu dilepaskan dari Gatot hingga dia benar-benar pensiun. Itu hal yang lumrah. Tidak harus lepas jabatan itu tepat pada masa pensiun, banyak perwira tinggi sebelum pensiun sudah mengakhiri jabatannya,” ujarnya.

Sebagai pimpinan Komisi I DPR pada periode 2014-2019, Hasanuddin memastikan bahwa DPR saat itu telah sepakat untuk memberhentikan Gatot dan mengangkat panglima TNI yang baru. “Pergantian panglima TNI merupakan hak prerogatif presiden dan hal yang biasa. Tak ada hubungannya dengan nonton film G30S/PKI. Jadi jangan melebar kemana-mana. Jabatan itu tak ada yang abadi, pada suatu saat ada akhirnya,” Hasanuddin.



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Formappi: Sanksi Diskualifikasi Timbulkan Efek Jera

Tanpa aturan diskualifikasi, dipastikan paslon tetap langgar protokol kesehatan

POLITIK | 24 September 2020

Olly Dondokambey-Steven Kandouw Dapat Nomor Urut 3

Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Sulawesi Utara (Sulut), Olly Dondokambey-Steven Kandouw mendapat nomor urut 3.

NASIONAL | 24 September 2020

Ketua Timses: Nomor 2, Lambangkan Azizah-Ruhama Menang

Pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Tangerang Selatan (Tangsel), Siti Nur Azizah- Ruhamaben mendapatkan nomor urut 2.

POLITIK | 24 September 2020

Ini Nomor Urut Paslon Pilbup Karawang

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Karawang melaksanakan pengundian nomor urut pasangan calon bupati dan wakil bupati Karawang.

POLITIK | 24 September 2020

Milenial Merah Putih Dukung Pilkada 2020 Digelar Sesuai Jadwal

Komunitas Milenial Merah Putih mendukung penyelenggaraan Pilkada 2020 yang tetap harus digelar dengan memperhatikan protokol kesehatan.

POLITIK | 24 September 2020

Ini 7 Alasan Pilkada Tetap Digelar

Terapkan sanksi yang tegas bagi calon kepala daerah yang melanggar protokol kesehatan, mulai dari administratif hingga didiskualifikasi.

POLITIK | 24 September 2020

KPU Sebut 672 Pasangan Calon Maju dari Parpol

KPU di daerah terus memverifikasi persyaratan calon sehingga dinyatakan sah sebagai peserta Pilkada Serentak 2020.

POLITIK | 24 September 2020

KPU: Baru 486 Paslon Sah Menjadi Peserta Pilkada 2020

Masih ada 83 daerah yang belum menetapkan Paslon yang sah mengikuti Pilkada 2020.

POLITIK | 24 September 2020

Golkar Usul Paslon Pilkada Langgar Protokol Kesehatan Didiskualifikasi

Azis menyebut PKPU semestinya memuat sanksi lebih berat. Misalnya diskualifikasi paslon yang melanggar protokol kesehatan.

POLITIK | 24 September 2020

Politikus Demokrat Harap Daya Beli Masyarakat Terjaga

Irwan menambahkan berbagai program padat karya tunai pun sepatutnya dioptimalkan.

POLITIK | 24 September 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS