Pandemi Covid-19 Berlanjut, Diusulkan Kepala Daerah Dipilih DPRD
INDEX

BISNIS-27 446.998 (3.66)   |   COMPOSITE 5103.41 (22.92)   |   DBX 961.91 (2.39)   |   I-GRADE 139.433 (1.14)   |   IDX30 425.424 (3.73)   |   IDX80 112.732 (0.9)   |   IDXBUMN20 290.237 (3.92)   |   IDXG30 119.067 (0.52)   |   IDXHIDIV20 380.466 (2.42)   |   IDXQ30 124.992 (0.94)   |   IDXSMC-COM 219.453 (0.5)   |   IDXSMC-LIQ 253.905 (3.07)   |   IDXV30 105.587 (1.13)   |   INFOBANK15 830.947 (11.32)   |   Investor33 371.883 (3.69)   |   ISSI 150.117 (0.53)   |   JII 544.402 (1.55)   |   JII70 185.969 (0.84)   |   KOMPAS100 1019.44 (6.38)   |   LQ45 783.452 (7)   |   MBX 1412.54 (6.76)   |   MNC36 280.287 (2.27)   |   PEFINDO25 278.026 (3.1)   |   SMInfra18 241.756 (0.32)   |   SRI-KEHATI 314.153 (3.5)   |  

Pandemi Covid-19 Berlanjut, Diusulkan Kepala Daerah Dipilih DPRD

Jumat, 25 September 2020 | 13:41 WIB
Oleh : Carlos KY Paath / CAR

Jakarta, Beritasatu.com – Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) mengusulkan agar Pemilihan Kepala Daerah (pilkada) Serentak 2020 ditunda hingga 2021. Pemerintah juga disarankan untuk menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) yang mengatur pilkada melalui DPRD.

“Kalau toh setelah ditunda pelaksanaan pilkada, tetap saja di tahun depan belum bisa dilaksanakan, maka dalam keadaan pandemi, kenapa tidak memilih opsi menerbitkan perppu kepala daerah dipilih melalui DPRD,” kata Ketua Pengurus Harian Tanfidziyah PBNU, Robikin Emhas kepada Beritasatu.com, Jumat (25/9/2020).

Robikin menjelaskan pilkada lewat DPRD sah secara konstitusi. Robikin mengungkap UUD 1945 Pasal 18 ayat 4 menyebut gubernur, bupati, wali kota dipilih secara demokratis. “Demokratis itu bisa langsung dipilih rakyat atau melalui perwakilan rakyat di DPRD. Kalau mandat konstitusi pemilihan langsung kan hanya untuk presiden dan wakil presiden,” tegas Robikin.

Robikin menambahkan pilkada melalui DPRD tentu bersifat sementara, karena adanya pandemi Covid-19. “Nanti dalam keadaan normal, silakan lagi kalau memang tetap pemilihan langsung. Meski PBNU mengusulkan sejak 2012 di konferensi besar (konbes), pilkada langsung ditinjau ulang, karena banyak mudaratnya,” imbuh Robikin.

Sebelumnya, Ketua Umum PBNU Said Aqil Siroj kembali menyuarakan agar kepala daerah dipilih DPRD. “Pilkada langsung dipilih rakyat bukan perintah konstitusi, tetapi perintah undang-undang. Konstitusi hanya memerintahkan kepala daerah dipilih secara demokratis, sehingga dipilih DPRD pun sudah demokratis,” kata Said saat Konbes NU, belum lama ini.

Said mengungkap pada Musyawarah Nasional Konbes NU 2012 di Kempek Cirebon, Jawa Barat, merekomendasikan pelaksanaan pilkada langsung ditinjau kembali, karena lebih banyak mudarat ketimbang manfaat. “Perintah konstitusi pemilihan langsung hanya untuk presiden dan wakil presiden,” ujar Said.



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Golkar Bagikan 3 Juta Masker Selama Kampanye Pilkada

Partai Golkar membagikan tiga juta masker untuk mendukung penerapan protokol kesehatan Covid-19 di masa kampanye pemilihan kepala daerah (pilkada).

NASIONAL | 25 September 2020

Medan Penuh Masalah, Kehadiran Bobby Nasution Disebut Dibutuhkan

Kerapatan Indonesia Tanah Air (KITA) menyebut Medan, Sumatera Utara (Sumut) sebagai salah satu kota terbesar di Indonesia, sangat mendesak untuk dibenahi.

NASIONAL | 25 September 2020

KPU Banggai Nyatakan Pasangan Petahana Winstar Tak Memenuhi Syarat

KPU Kabupaten Banggai menyatakan pasangan calon (paslon) petahana Pilkada Banggai, Herwin Yatim-Mustar Labolo tidak memenuhi syarat jadi peserta Pilkada 2020

POLITIK | 24 September 2020

Peneliti LIPI Siti Zuhro Sarankan Lelang Jabatan Sekjen DPD RI Jeda Dulu

Apabila prosesnya tidak sesuai dengan mekanisme UU dan Tatib itu lebih baik dihentikan sementara.

POLITIK | 24 September 2020

Politikus PDIP Bantah Klaim Gatot Nurmantyo

Jenderal TNI (Purn) Gatot Nurmantyo mengaku diganti sebagai panglima TNI pada 2017, akibat perintah menonton film G30S/PKI.

POLITIK | 24 September 2020

Formappi: Sanksi Diskualifikasi Timbulkan Efek Jera

Tanpa aturan diskualifikasi, dipastikan paslon tetap langgar protokol kesehatan

POLITIK | 24 September 2020

Olly Dondokambey-Steven Kandouw Dapat Nomor Urut 3

Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Sulawesi Utara (Sulut), Olly Dondokambey-Steven Kandouw mendapat nomor urut 3.

NASIONAL | 24 September 2020

Ketua Timses: Nomor 2, Lambangkan Azizah-Ruhama Menang

Pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Tangerang Selatan (Tangsel), Siti Nur Azizah- Ruhamaben mendapatkan nomor urut 2.

POLITIK | 24 September 2020

Ini Nomor Urut Paslon Pilbup Karawang

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Karawang melaksanakan pengundian nomor urut pasangan calon bupati dan wakil bupati Karawang.

POLITIK | 24 September 2020

Milenial Merah Putih Dukung Pilkada 2020 Digelar Sesuai Jadwal

Komunitas Milenial Merah Putih mendukung penyelenggaraan Pilkada 2020 yang tetap harus digelar dengan memperhatikan protokol kesehatan.

POLITIK | 24 September 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS