Pilkada Dilanjutkan, PBNU: Belum Terlambat Ditinjau Kembali
INDEX

BISNIS-27 448.452 (2.34)   |   COMPOSITE 5112.19 (31.86)   |   DBX 973.986 (8.67)   |   I-GRADE 139.714 (1.48)   |   IDX30 428.304 (2.58)   |   IDX80 113.764 (0.56)   |   IDXBUMN20 291.927 (3.17)   |   IDXG30 119.182 (0.2)   |   IDXHIDIV20 379.228 (3.03)   |   IDXQ30 124.656 (0.92)   |   IDXSMC-COM 220.2 (1.7)   |   IDXSMC-LIQ 259.388 (-0.32)   |   IDXV30 107.478 (0.14)   |   INFOBANK15 831.648 (11.11)   |   Investor33 374.125 (2.2)   |   ISSI 151.171 (0.09)   |   JII 550.867 (-0.37)   |   JII70 188.056 (-0.11)   |   KOMPAS100 1022.34 (4.05)   |   LQ45 789.815 (4.4)   |   MBX 1412.7 (8.24)   |   MNC36 280.331 (1.41)   |   PEFINDO25 282.464 (2.47)   |   SMInfra18 241.575 (1.13)   |   SRI-KEHATI 316.512 (2.46)   |  

Pilkada Dilanjutkan, PBNU: Belum Terlambat Ditinjau Kembali

Jumat, 25 September 2020 | 13:46 WIB
Oleh : Carlos KY Paath / CAR

Jakarta, Beritasatu.com – Pemerintah dan DPR disebut belum terlambat untuk meninjau kembali pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (pilkada) Serentak 2020. Organisasi masyarakat (ormas) keagamaan dan kelompok pegiat demokrasi, serta Komisi Nasional (Komnas) Hak Asasi Manusia (HAM) sudah menyuarakan agar pilkada ditunda. Mengingat masih masifnya penyebaran Covid-19.

“Kalau setelah kami sampaikan (usulan penundaan) ternyata pemerintah, DPR, dan KPU (Komisi Pemilihan Umum) berpandangan lain, tentu saja itu di luar wilayah kami. Namun layak sekiranya pemerintah mempertimbangkan dan belum terlambat meninjau kembali,” ujar Ketua Pengurus Harian Tanfidziyah PBNU, Robikin Emhas kepada Beritasatu.com, Jumat (25/9/2020).

Robikin menuturkan tugas ormas keagamaan, khususnya PBNU yakni mengemban mandat keagamaan dan kebangsaan. Menurut Robikin, menjaga keselamatan jiwa merupakan salah satu tugas penting agama. Sementara dalam konteks konstitusi, tujuan bernegara sesuai pembukaan UUD 1945 antara lain yaitu melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia.

Robikin mengatakan hak untuk hidup merupakan mandat konstitusi. Hak tersebut tidak bisa dikurangi. Pada masa pandemi Covid-19, lanjutnya, hak hidup dihadapkan dengan hak untuk memilih dan dipilih. “Kadarnya lebih tinggi mana? Tentunya hak hidup, karena hak politik bisa dikurangi dalam keadaan tertentu demi kemaslahatan. Kami hanya minta pilkada ditunda, bukan dihilangkan,” ujar Robikin.

Menurut Robikin, kampanye pilkada di tengah pandemi Covid-19, tidak menjamin pergerakan orang akan berkurang. Robikin meyakini kerumunan maupun pergerakan orang tetap berlangsung walau kampanye disarankan berlangsung virtual. Dikatakan, tim sukses atau pendukung kandidat tentu bakal melakukan aksi door to door.

“Pasti tetap ada pergerakan orang, padahal salah satu cara yang direkomendasikan untuk mengurangi Covid-19 ialah mengurangi pergerakan dan kerumunan. Tim sukses pasti diam-diam akan door to door menemui masyarakat di daerah masing-masing. Karena itu dalam kondisi seperti ini, kami masih sangat berharap pilkada ditunda,” kata Robikin.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) disebut telah mendengarkan masukan dari PBNU dan Muhammadiyah yang meminta pilkada ditunda. Demikian halnya saran lain yang mendukung pilkada dilanjutkan. “Presiden berkali-kali mengadakan rapat atau pembicaraan hal ini secara khusus untuk membicarakannya,” ungkap Menko Polhukam Mahfud Md, belum lama ini.

Mahfud menegaskan Presiden memutuskan pilkada digelar seperti jadwal yang ditentukan yakni pada 9 Desember 2020. “Presiden berpendapat pilkada tidak perlu ditunda dan tetap dilaksanakan. Jika pilkada ditunda, misal sampai selesai Covid-19, itu tidak memberi kepastian karena tidak ada satu pun orang atau lembaga yang bisa memastikan kapan Covid-19 berakhir,” tegas Mahfud.

Mahfud menambahkan sejumlah negara seperti Amerika Serikat pun tidak menunda pemilu, padahal penyebaran Covid-19 sangat masif. Mahfud menuturkan pemerintah juga tidak menginginkan kepemimpinan di daerah dilaksanakan oleh pelaksana tugas (plt) dalam waktu bersamaan jika pilkada ditunda. Sebab plt tidak mempunyai kewenangan mengambil kebijakan strategis.

Mahfud mengatakan pilkda sebenarnya pernah ditunda sekali sampai akhirnya ditetapkan pada 9 Desember 2020. Dikatakan, pilkada semestinya digelar pada 23 September 2020. Menurut Mahfud, saat ini yang diperlukan yakni mengantisipasi penularan Covid-19 dalam pelaksanaan pilkada di 270 daerah.

Diketahui, Ketua Umum PBNU Said Aqil Siroj memang meminta agar pilkada ditunda. Sebab pesta demokrasi untuk memilih pemimpin daerah berpotensi memunculkan kerumunan massa, meskipun protokol kesehatan Covid-19 dijalankan secara ketat. PBNU juga meminta anggaran pilkada direalokasikan untuk penanganan krisis kesehatan, termasuk jaring pengaman sosial.

Pimpinan Pusat Muhammadiyah pun menyampaikan hal yang sama. Pemerintah diminta mengkaji dengan saksama kemungkinan penundaan pilkada. “Keselamatan masyarakat jauh lebih utama dibandingkan dengan pelaksanaan pilkada yang berpotensi menjadi klaster penularan Covid-19. Semoga pemerintah bisa lebih mendengar,” kata Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti.



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Pandemi Covid-19 Berlanjut, Diusulkan Kepala Daerah Dipilih DPRD

Pemerintah disarankan untuk menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) yang mengatur pilkada melalui DPRD.

POLITIK | 25 September 2020

Golkar Bagikan 3 Juta Masker Selama Kampanye Pilkada

Partai Golkar membagikan tiga juta masker untuk mendukung penerapan protokol kesehatan Covid-19 di masa kampanye pemilihan kepala daerah (pilkada).

NASIONAL | 25 September 2020

Medan Penuh Masalah, Kehadiran Bobby Nasution Disebut Dibutuhkan

Kerapatan Indonesia Tanah Air (KITA) menyebut Medan, Sumatera Utara (Sumut) sebagai salah satu kota terbesar di Indonesia, sangat mendesak untuk dibenahi.

NASIONAL | 25 September 2020

KPU Banggai Nyatakan Pasangan Petahana Winstar Tak Memenuhi Syarat

KPU Kabupaten Banggai menyatakan pasangan calon (paslon) petahana Pilkada Banggai, Herwin Yatim-Mustar Labolo tidak memenuhi syarat jadi peserta Pilkada 2020

POLITIK | 24 September 2020

Peneliti LIPI Siti Zuhro Sarankan Lelang Jabatan Sekjen DPD RI Jeda Dulu

Apabila prosesnya tidak sesuai dengan mekanisme UU dan Tatib itu lebih baik dihentikan sementara.

POLITIK | 24 September 2020

Politikus PDIP Bantah Klaim Gatot Nurmantyo

Jenderal TNI (Purn) Gatot Nurmantyo mengaku diganti sebagai panglima TNI pada 2017, akibat perintah menonton film G30S/PKI.

POLITIK | 24 September 2020

Formappi: Sanksi Diskualifikasi Timbulkan Efek Jera

Tanpa aturan diskualifikasi, dipastikan paslon tetap langgar protokol kesehatan

POLITIK | 24 September 2020

Olly Dondokambey-Steven Kandouw Dapat Nomor Urut 3

Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Sulawesi Utara (Sulut), Olly Dondokambey-Steven Kandouw mendapat nomor urut 3.

NASIONAL | 24 September 2020

Ketua Timses: Nomor 2, Lambangkan Azizah-Ruhama Menang

Pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Tangerang Selatan (Tangsel), Siti Nur Azizah- Ruhamaben mendapatkan nomor urut 2.

POLITIK | 24 September 2020

Ini Nomor Urut Paslon Pilbup Karawang

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Karawang melaksanakan pengundian nomor urut pasangan calon bupati dan wakil bupati Karawang.

POLITIK | 24 September 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS