PPP Minta Polemik SBY Merasa Dituduh Dalang Demo Diakhiri
INDEX

BISNIS-27 511.575 (-1.4)   |   COMPOSITE 5759.92 (23.42)   |   DBX 1054.23 (9.81)   |   I-GRADE 169.662 (-0.8)   |   IDX30 501.412 (-1.48)   |   IDX80 131.739 (0.17)   |   IDXBUMN20 371.622 (2.16)   |   IDXG30 135.832 (0.63)   |   IDXHIDIV20 450.213 (0.05)   |   IDXQ30 146.619 (-0.52)   |   IDXSMC-COM 244.641 (3.77)   |   IDXSMC-LIQ 299.216 (4.65)   |   IDXV30 126.958 (1.03)   |   INFOBANK15 989.895 (-6.43)   |   Investor33 430.473 (-1.37)   |   ISSI 168.725 (1.07)   |   JII 619.114 (0.96)   |   JII70 212.184 (1.01)   |   KOMPAS100 1175.82 (1.47)   |   LQ45 920.779 (-0.67)   |   MBX 1601.16 (5.3)   |   MNC36 321.923 (-0.8)   |   PEFINDO25 313.689 (3.18)   |   SMInfra18 292.004 (3.49)   |   SRI-KEHATI 368.014 (-1.81)   |  

PPP Minta Polemik SBY Merasa Dituduh Dalang Demo Diakhiri

Rabu, 14 Oktober 2020 | 14:45 WIB
Oleh : Markus Junianto Sihaloho / CAR

Jakarta, Beritasatu.com - Sekjen Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani tidak ingin ada yang merasa malu pascapernyataan Presiden Keenam Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) soal dalang di balik aksi demonstrasi, beberapa waktu lalu. Arsul berharap polemik tersebut dapat diakhiri, karena tak ada kejelasan.

Arsul menjelaskan polemik perlu dihentikan karena pemerintah sudah menjawab melalui Menko Polhukam Mahfud MD. Mahfud menyebut jajaran pemerintahan tidak ada yang yang menuduh SBY sebagai dalang demonstrasi.

“Sebaliknya, baik Pak SBY maupun teman-teman Partai Demokrat juga tidak menyebutkan secara jelas siapa dari kalangan pemerintahan yang menuduh beliau menjadi aktor atau dalang demo tersebut. Kalau dalam hukum, ini namanya obscuur libel alias hal yang kabur, sesuatu yang tak jelas,” kata Arsul, Rabu (14/10/2020).

Arsul pun menyebut, “Nah kalau ini soal yang obscuur libel lebih baik diakhiri. Pokok soalnya kan UU Cipta Kerja. Ya mari kita edukasi semuanya agar menggunakan jalan hukum, jalan konstitusional kalau pemerintah tetap memberlakukan UU Cipta Kerja,” ujar Arsu.



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

KSP: Publik Akan Dilibatkan dalam Penyusunan Turunan UU Cipta Kerja

Setelah pemerintah menerima draf final UU Cipta kerja dari DPR, maka langkah pertama yang dilakukan adalah langsung membahas peraturan turunannya.

POLITIK | 14 Oktober 2020

Pilkada di Tengah Pandemi, Kepala Daerah Diusulkan Dipilih DPRD

Pemilihan lewat DPRD juga sesuatu yang demokratis. Konstitusi tidak menyebut pilkada langsung tetapi pemilihan demokratis.

POLITIK | 14 Oktober 2020

Pengamat: Partisipasi Pilkada Bakal Rendah karena Pemilih Sayang Nyawa

“Orang lebih penting menjaga keselamatan nyawa. Satu nyawa lebih penting daripada satu suara,” kata Djohermansyah Djohan.

POLITIK | 14 Oktober 2020

KPU Siap Laksanakan Tahap Pencoblosan Pilkada Serentak 9 Desember

Berbagai uji coba atau simulasi pelaksanaan pencoblosan sudah dilakukan.

POLITIK | 14 Oktober 2020

Sekjen DPR Serahkan Naskah UU Cipta Kerja ke Mensesneg

Naskah UU Cipta Kerja harus diserahkan hari ini kepada Presiden Joko Widodo.

POLITIK | 14 Oktober 2020

Ketua MPR Minta Masukan Akademisi UI soal Dilema Pilkada Serentak 2020

Sejumlah akademisi UI menyarankan opsi penundaan pilkada dan pilkada tidak langsung oleh DPRD.

POLITIK | 14 Oktober 2020

Politikus PDIP: Tidak Ada yang Menuduh SBY Dalang Kerusuhan

Sebagai mantan presiden, tokoh nasional, purnawirawan TNI senior, SBY seharusnya tidak perlu terpancing dan tidak harus merasa sebagai tertuduh.

POLITIK | 14 Oktober 2020

Politisi PDIP: Vaksin Gratis, Masyarakat Jangan Rebutan

Karena sumbernya terbatas, tentu saja wajar juga bila Pemerintah memberikan skala prioritas bagi yang memiliki risiko tinggi.

POLITIK | 14 Oktober 2020

Tsamara PSI Ragukan Informasi Kepulangan Rizieq Syihab

"Kebenaran cekal dan pencabutan denda itu juga harus dikonfirmasi ke pemerintah Indonesia dan Kedutaan Saudi," kata Tsamara

POLITIK | 14 Oktober 2020

PKS Gagas Revisi Pasal untuk Tangkap Seseorang dalam UU ITE

Penangkapan pegiat KAMI oleh aparat Kepolisian merupakan ujian bagi pelaksanaan demokrasi di Indonesia.

POLITIK | 14 Oktober 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS