15 destinasi wisata dikelola secara DMO

DMO merupakan pembentukan dan pengembangan organisasi tata kelola destinasi pariwisata yang berkelanjutan.

Sebanyak 15 destinasi pariwisata di Indonesia akan dikembangkan dengan konsep Destination Management System (DMO) dalam kurun empat tahun ke depan.

"Selama kurun waktu lima tahun sejak 2010 hingga 2014, kami telah menetapkan 15 destinasi pariwisata yang akan dikembangkan dengan konsep DMO," kata Direktur Jenderal Pengembangan Destinasi Pariwisata Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata (Kemenbudpar), Firmansyah Rahim, dalam konferensi persnya di Jakarta.

DMO merupakan pembentukan dan pengembangan organisasi tata kelola destinasi pariwisata yang berkelanjutan berbasiskan proses mulai dari perencanaan hingga operasional dan pemantauan.

Ia mengungkapkan, sebanyak 15 destinasi pariwisata yang dikembangkan dengan konsep DMO meliputi Kota Tua Jakarta, Pangandaran (Jabar), Borobudur (Jateng), Bromo-Tengger-Semeru (Jatim), Toba (Sumut), dan Sabang (NAD).

Selain itu Bali, Rinjani (NTB), Komodo-Kelimutu-Flores (NTT), Tanjung Puting (Kalteng), Derawan (Kaltim), Toraja (Sulsel), Bunaken (Sulut), Wakatobi (Sultra), dan Rajaampat (Papua).

"Pembentukan dan pengembangan DMO tersebut bertujuan agar destinasi pariwisata Indonesia dikelola lebih profesional, bermutu, dan memiliki daya saing global," katanya.

Pihaknya mengatakan, saat ini dua wilayah yang telah dikembangkan sejak 2009 yakni Toba (Sumut) dan Pangandaran (Jabar).

Di kawasan Danau Toba, pihaknya menilai masih diperlukan upaya untuk menyatukan visi dan kebersamaan untuk menjadikan Toba menjadi wilayah DMO yang ideal, yang melibatkan masyarakat sekitar dan diselenggarakan secara terpadu.

Sedangkan di Pangandaran masih ada persoalan pemulihan pascatsunami dan masalah pemulihan trauma warga sekitar.

Namun, Firmansyah yakin melalui kerja keras dan kerja sama berbagai pihak upaya membentuk DMO yang ideal dapat terwujud demi kesejahteraan masyarakat melalui sektor pariwisata.

"Sektor pariwisata terbukti telah memberikan kontribusi positif dan produktif terhadap pembangunan nasional, pertumbuhan ekonomi, lapangan kerja, perekonomian daerah, dan dampak multiguna lainnnya," katanya.

Untuk itu, menurut dia, agar pariwisata Indonesia lebih cepat berkembang dan memiliki daya saing global, diperlukan tata kelola destinasi yang profesional.