Ketua DPR: 232 Juta Serangan Siber Serbu RI 2018

Ketua DPR: 232 Juta Serangan Siber Serbu RI 2018
Ketua DPR Bambang Soesatyo (kiri) dalam Diskusi Publik dan Simposium Nasional yang diadakan Badan Siber dan Sandi Negara di Hotel Borobudur, Jakarta, 12 Agustus 2019. ( Foto: Beritasatu / Monica Dina Putri )
Monica Dina Putri / HA Senin, 12 Agustus 2019 | 20:33 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Ketua DPR Bambang Soesatyo menegaskan pentingnya penerapan Undang-Undang Keamanan dan Ketahanan Siber agar mampu menangkal ancaman siber multidimensional. Oleh karenanya, Rencana Undang–Undang tentang Keamanan dan Ketahanan Siber (KKS) yang diinisiasi oleh DPR telah diserahkan kepada pemerintah.

“Di era Revolusi Industri 4.0 saat ini, kedaulatan sebuah bangsa bukan hanya terletak pada penguasaan wilayah darat, laut maupun udara saja. Melainkan juga pada wilayah siber,” kata Bambang dalam diskusi publik dan simposium nasional RUU KKS, di Jakarta, Senin (12/8/2019).

Hal tersebut dilihat Bambang berdasarkan data dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) yang mencatat, setidaknya sepanjang 2018 ada sekitar 232 juta serangan siber menyerbu Indonesia.

Melihat hal tersebut, Bambang menganggap bahwa serangan tersebut tidak boleh dianggap remeh. Apalagi menurutnya, tren dunia saat ini ke depannya tidak bisa dilepaskan dari internet dan transformasi teknologi informasi.

"Karenanya fondasi keamanan dan ketahanan siber perlu diperkuat melalui undang-undang," kata Bambang.

“Pemerintah juga bisa menjalankan Diplomasi Siber untuk memajukan kepentingan Indonesia dalam bidang keamanan dan ketahanan siber di tingkat internasional,” kata Bambang.

“Kerja sama dengan negara-negara lain sangat diperlukan, mengingat serangan siber seringkali dilakukan orang-orang dari berbagai lintas negara,” kata Bambang.

"Diplomasi siber bisa dijadikan rangkaian diplomasi ekonomi, politik, maupun kebudayaan yang dijalankan pemerintah. Pengalaman yang telah dilalui memberikan pelajaran bahwa ancaman terhadap kedaulatan siber sangat nyata. Bahkan menjadi salah satu ancaman nonmiliter terbesar bagi dunia," kata Bambang.



Sumber: BeritaSatu.com