KPI Dinilai Tak Berwenang Batasi Konten Digital

KPI Dinilai Tak Berwenang Batasi Konten Digital
Ilustrasi media sosial. ( Foto: Istimewa )
Chairul Fikri / HA Selasa, 13 Agustus 2019 | 05:45 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Wacana Komisi Penyaiaran Indonesia (KPI) untuk membatasi dan melakukan pengawasan kepada konten digital seperti Youtube, Instagram, Netflix dan beberapa media sosial lainnya menuai protes dari sejumlah pemangku kepentingan.

Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Atal Depari menilai rencana yang digulirkan KPI itu merupakan tindakan yang berlebihan.

"Ya saya dengar tentang rencana pembatasan dan pengawasan ini dari sejumlah rekan dan sahabat, saya juga sempat cek kepada Yuliandre Darwis, mantan Ketua KPI sebelumnya dan dia bilang memang ada rencana mengembangkan pengawasan kepada TV dan juga TV streaming yang belum dilakukan sekarang," ujarnya kepada Beritasatu.com belum lama ini.

"Tapi saya menilai wewenang KPI bukan soal pengawasan, jadi mereka nggak punya wewenang untuk itu," ungkap Atal.

Dia mengimbau agar ada kejelasan dari KPI tentang rencana pengawasan dan pembatasan konten digital tersebut.

"Saya sendiri sampai sekarang masih belum tahu sumbernya dari mana, oleh sebab itu saya minta KPI memberikan kejelasan itu biar tidak menimbulkan polemik yang berkepanjangan di masyarakat," tandasnya.

Pengamat Sosial Maman Suherman menyampaikan hal senada, bahwa rencana itu jika diwujudkan tidak sesuai dengan fungsi dan wewenang KPI.

"Saya menilai tindakan KPI yang berencana melakukan pengawasan dan pembatasan kepada konten digital sebagai tindakan yang di luar batas wewenang KPI sebagai lembaga pemerintah yang hanya ditugaskan untuk mengawasi frekuensi publik," kata Maman.

"Media sosial dan konten digital ranahnya bukan frekuensi publik. Dan saya menilai masih banyak PR (pekerjaan rumah) yang bisa dilakukan KPI, cukup kontennya di bidang televisi dan radio yang free to air saja. Jadi menurut saya untuk saat ini urus dan benahi serta awasi media televisi dan radio yang menggunakan frekuensi free to air samapi media televisi dan media radio berjalan dengan baik, dan saya menilai belum saatnya KPI punya tugas dan wewenang sebesar ini," ungkap Maman.

Ditambahkan Maman, beberapa konten digital yang ada di video streaming dan media sosial sudah punya aturan sendiri terhadap kontennya. Hal itu dibuktikan dengan adanya rincian batasan umur penonton, setelan yang bisa dikendalikan orang tua serta aturan yang lain. Oleh karena itu, Maman berharap urusan itu jadi tanggung jawab konten media digitalnya saja dan KPI cukup mengurusi media televisi dan radio yang free to air.

"Selama ini konten digital sudah jelas aturannya, tentang bagaimana konten media sosial itu yang bagus dan baik bagi penontonnya, kalau tak sesuai pun mereka sendiri yang men-take down (menurunkan) konten media sosialnya. Jadi saya menilai kalau KPI masuk kesana (mencoba membatasi dan mengawasi konten digital), saya menduga KPI sedang menciptakan ruang kekuasaan yang besar karena ranah digital harusnya bukan wewenang mereka. Harusnya biarkan saja kondisinya seperti ini, kalaupun mereka salah mereka bisa dijerat dengan UU Informasi dan Transaksi Elektronik," tandasnya.



Sumber: BeritaSatu.com