Mewujudkan Jaringan Telekomunikasi yang Aman dan Mandiri

Mewujudkan Jaringan Telekomunikasi yang Aman dan Mandiri
Ilustrasi jaringan telekomunikasi. ( Foto: Dok. Indosat Ooredoo )
Feriawan Hidayat / FER Senin, 8 Juli 2019 | 14:43 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Penggunaan jaringan publik oleh pemerintah dengan tingkat keamanan yang rendah, mudah sekali menjadi target serangan siber. Apalagi, sistem platform data yang digunakan milik pemerintah juga sangat bervariasi, tidak terstandarisasi, dan tidak terintegrasi dengan baik antar lembaga sehingga membuat potensi serangan siber semakin melebar.

Hampir semua perangkat telekomunikasi asing ditemukan adanya backdoor dan software yang bisa melaporkan secara realtime kepada pihak lain. Kondisi tersebut tentunya tidak bisa dibiarkan,karena Indonesia sangat rentan dengan keamanan informasi milik negara.

Hal itulah yang menjadi bahasan utama dalam Forum Group Disccusion (FGD) Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Kemko Polhukam) dengan tema "Merevival Kedaulatan Telekomunikasi Pemerintah Dalam Rangka Mewujudkan Keamanan Informasi Nasional" yang diselenggarakan di Yogyakarta, Kamis (27/6/2019).

FGD tersebut diikuti oleh Kementerian Pertahanan (Kemhan), Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo), TNI, Bappenas, Telkom, Industri dalam negeri (PT Hariff DTE dan PT Inti) serta kalangan akademisi dan lembaga Independen.

Dari hasil FGD tersebut, maka yang dibutuhkan saat ini adalah adanya jaringan khusus yang aman dari semua potensi serangan untuk digunakan penyelenggara negara, baik pemerintah maupun unsur pertahanan dan keamanan (TNI dan Polri).

Peran pemerintah selaku regulator sudah membuat Perpres Nomor 95/2018 tentang Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE), dimana pemerintah perlu segera menetapkan kebijakan afirmatif yang meliputi tahapan rancang bangun jaringan, peralatan, platform dan aplikasi, yang harus dibuat dan dikuasai oleh industri dan tenaga ahli dalam negeri untuk menjamin keamanan nasional. Dengan sistem enkripsi yang dibuat sendiri, maka Indonesia akan mampu mengantisipasi dan mengurangi berbagai macam bentuk serangan siber.

Penyelenggaran telekomunikasi khusus juga akan mampu menjamin terciptanya keamanan informasi pada jaringan (network) telekomunikasi, peralatan komunikasi (devices) dan aplikasi (sotfware application) yang dikelola dan diintegrasikan dalam satu sistem integrasi jaringan telekomunikasi khusus pemerintah, pemusatan data digital pemerintah, dan dikelola oleh operator telekomunikasi pemerintah. Sehingga, tercipta ekosistem telekomunikasi yang aman dan hanya digunakan oleh para penyelenggara negara.

Selain itu, pengelolaan jaringan khusus ini akan perlahan lahan mengurangi mata rantai ketergantungan pemerintah terhadap jaringan publik dalam hubungan komunikasi antara daerah dan pusat maupun antar Kementerian dan Lembaga.

Pengamat Telekomunikasi dan Anggota Mastel, Nonot Harsono, mengatakan, kebutuhan terhadap jaringan yang aman dan mandiri saat ini sangat diperlukan.

"Saat ini pemerintah kan masih menggunakan jaringan publik, untuk berhubungan antar pusat dan daerah, padahal jaringan publik ini terhubung dengan jutaan pengguna lainnya, hal ini sangat rawan," jelas Nonot dalam keterangan pers yang diterima Beritasatu.com, Senin (8/7/2019).

Harusnya, lanjut Nonot, sejak awal didesain dua penyelenggaran jaringan yakni khusus dan umum. Seperti yang terjadi di negara-negara luar. Mereka mendesain jaringan khusus pemerintah dengan memisahkan jaringan infrastuktur telekomunikasinya dengan infrastruktur milik jaringan publik.

"Jaringan milik pemerintah ini dirahasiakan, untuk memastikan keamanannya dari kemungkinan sabotase," tegas Nonot.

Menurut Nonot, adanya FGD yang diselenggarakan oleh Kemko Polhukam, urgensi terhadap kebutuhan jaringan khusus, sudah tidak bisa ditawar-tawar lagi. Dalam forum tersebut terlihat bagaimana lembaga-lembaga negara juga sangat memerlukan. Sebut saja TNI, yang sudah jelas memerlukan jaringan komunikasi dari pusat sampai ke tingkat koramil. Lembaga-lembaga lain juga sangat memerlukan, misalnya Istana Presiden dengan kementerian, gubernur, walikota dan sebagainya.

Indonesia saat ini punya potensi untuk mengembangkan jaringan telekomunikasi sendiri, karena telah memiliki industri yang mampu menyediakan layanan telekomunikasi maupun infrastrukturnya secara mandiri. Dengan sinergi antara BUMN dengan pihak swasta dalam negeri yang menyediakan jaringan, device dan software yang memiliki tingkat keamanan tinggi, maka dapat digunakan oleh pemerintah ataupun lembaga negara lainnya. Selain itu, keterlibatan perusahaan dalam negeri baik BUMN maupun swasta yang memiliki kemampuan untuk merekayasa industri mutlak diperlukan untuk menjamin keamanan jaringan.

"Adanya perusahaan baik BUMN maupun swasta yang memiliki kemampuan merancang dan mengembangkan serta memiliki teknologi untuk membangun sistem komunikasi jaringan aman dan mandiri, bahkan mampu membuat protokol dan sistem enkripsi buatan sendiri, sangat dibutuhkan oleh pemerintah untuk mewujudkan jaringan telekomunikasi khusus. Sehingga, Indonesia ke depannya mampu mengantisipasi serangan siber yang terus meluas dan berdampak kepada bidang bidang politik, pertahanan, ekonomi, sosial-budaya dan keamanan nasional," pungkas Nonot.



Sumber: BeritaSatu.com