Validasi IMEI Tidak Berlaku untuk Ponsel BM Lama

Validasi IMEI Tidak Berlaku untuk Ponsel BM Lama
Ilustrasi ponsel pintar. ( Foto: The Telegraph )
Herman / YUD Jumat, 12 Juli 2019 | 19:03 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika (SDPPI) Kementerian Komunikasi dan Informatika, Ismail menegaskan, regulasi mengenai validasi IMEI (International Mobile Equipment Identification) untuk memonitor keberadaan ponsel ilegal tidak akan berlaku surut. Artinya regulasi tersebut tidak akan berpengaruh pada ponsel ilegal yang sudah beredar sebelum aturan ini mulai berlaku.

"Aturan ini berlaku untuk ponsel-ponsel yang beredar setelah regulasi validasi IMEI ini diberlakukan. Jadi untuk perangkat yang sudah beredar sebelumnya tidak perlu khawatir karena peraturan ini berlaku ke depan. Pertimbangannya agar tidak ada kerugian pada masyarakat yang mungkin saja tidak tahu kalau ponsel yang dibelinya itu ilegal,” kata Ismail di Jakarta, Jumat (12/7/2019).

Ismail menyampaikan, regulasi mengenai validasi IMEI tersebut nantinya akan tertuang dalam Peraturan Menteri (Permen) yang akan dikeluarkan oleh tiga kementerian yaitu Kementerian Perindustrian (Kemperin), Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), dan Kementerian Perdagangan (Kemdag).

Permen tersebut rencananya akan ditandatangani pada 17 Agustus 2019. Nantinya apabila IMEI dari sebuah perangkat tidak teregistrasi karena merupakan ponsel ilegal atau black market, layanan telekomunikasi seluler dari perangkat tersebut akan diblokir oleh operator.

IMEI sendiri merupakan kode unik dari setiap perangkat ponsel yang berlaku secara internasional. Kode IMEI yang diterbitkan oleh GSMA terdiri dari 14 hingga 16 digit. Nomor IMEI ini juga bukan sekadar identifikasi perangkat untuk keperluan dagang, tapi juga untuk keamanan ponsel yang dipakai.

“Agustus nanti akan ditandatangani tiga Peraturan Menteri. Bukan SK bersama, tetapi masing-masing menteri mengeluarkan Permen sesuai dengan lingkup tugas dan keenangannya. Tetapi di tingkat tim, kami juga melakukan harmonisasi agar masing-masing peraturan ini tidka tumpang tindih,” kata Ismail.

17 Agustus 2019 tersebut menurutnya baru merupakan timeframe penandatanganan Permen. Mengenai kapan berlakunya aturan tersebut masih dalam pembahasan intensif. Sebab ada tujuh hal yang masih harus diselesaikan sebelum menetapkan kapan aturan ini diberlakukan, yaitu terkait kesiapan SIBINA atau Sistem Informasi Basis Data IMEI Nasional, database IMEI, pelaksanaan tes, sinkronisasi data operator, sosialisasi, kesiapan SDM, serta SOP Kemenperin, Kominfo, Kemendag dan operator seluler.



Sumber: BeritaSatu.com