Regulasi IMEI Tekan Peredaran Ponsel Ilegal
Logo BeritaSatu

Regulasi IMEI Tekan Peredaran Ponsel Ilegal

Sabtu, 13 Juli 2019 | 15:43 WIB
Oleh : Emanuel Kure / FER

Jakarta, Beritasatu.com - Pemerintah, melalui Kementerian Perindustrian (Kemperin), Kementerian Komunikasi dan Infromatika (Kemkominfo), dan Kementerian Perdagangan (Kemdag) akan mengeluarkan Peraturan Menteri (Permen) terkait ponsel ilegal (black market).

Rencananya Permen tersebut akan ditandatangani tepat tanggal 17 Agustus 2019. Permen tersebut akan dikeluarkan masing-masing Kementerian, bukan dalam bentuk Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga Menteri.

Direktur Sumber Daya Perangkat dan Pos Informatika (SDPPI) Kominfo Ismail mengatakan, targetnya Permen ketiga Menteri tersebut akan ditandatangani pada tanggal 17 Agustus 2019. Namun, belum dipastikan kapan Permen tersebut mulai diberlakukan.

"Targetnya, Permen dari tiga Kementerian tersebut akan ditandatangani pada 17 Agustus. Tetapi, kapan akan diberlakukan Permen tersebut, kami belum tahu. Karena, saat ini, tim sedang terus bekerja untuk menyelesaikan beberapa aturan teknis terkait ponsel ilegal tersebut,” kata Ismail di Jakarta, Jumat (12/7/2019) petang.

Menurut Ismail, alasan belum bisa dipastikan, kapan Permen tersebut diberlakukan, karena terdapat 7 hal teknis yang masih didiskuskan pada level middle management tim. Adapun ketujuh hal tersebut, menyangkut kesiapan aturan teknis, sebelum diberlakukan Permen tersebut.

Pertama, SIBINA (Sistem Informasi Basis Database IMEI Nasional). SIBINA merupakan sistem yang disiapkan oleh Kemperin untuk melacak database IMEI. Baik dari operator telekomunikasi, dari importir ponsel, maupun dari produsen ponsel lokal.

Kedua, Database IMEI. Database ini harus solid dan terkumpul rapih. Database ini akan dikumpulkan, dari berbagai operator telekomunikasi, importir ponsel maupun produsen ponsel lokal. Sehingga, Kemenperin mempunyai suatu rujukan yang pasti, terkait database IMEI.

Ketiga, pelaksanaan tes. Sistem yang disiapkan oleh Kemenperin juga harus melewati tahap uji coba atau tes. Sehingga, teruji kualitas dan kapasitasnya.

Keempat, Sosialisasi. Tahap ini harus dilakukan terlebih dahulu kepada seluruh masyarakat, sebelum Permen diimplementasikan.

Kelima, Sinkronisasi data operator. Sistem yang disiapkan oleh Kemenperin harus sinkron dengan data dari operator. Sehingga, tidak terjadi missleading.

Keenam, Kesiapan Sumber Daya Manusia (SDM). SDM dari para pelaksana sistem ini juga harus memiliki kemampuan yang memadai. Terutama dalam menjalankan sistem tersebut.

Ketujuh, Standard Operation Procedure (SOP) dari tiga Kementerian dan Operator seluler. Stakeholder terkait harus mempunyai satu standar khusus secara internal, sehingga dalam menjalankan fungsi dari sistem tersebut tidak terjadi miss communication.

"Perlu diingat sistem yang disiapkan ini juga masih dalam tahap diskusi di level managemen. Belum sampai kepada tingkat Menteri. Kami masih terus bekerja dan berjalan, sehingga menghasilkan sebuah sistem yang baik, yang bisa mewadahi masyarakat dan juga industri,” ujar Ismail.

Lalu, terkait isi dari Permen yang bakal ditandatan oleh ketiga Menteri, Ismail mengaku belum mengetahui secara pasti. Namun, dia memastikan, bahwa Permen tersebut akan berlaku ke depan, bukan berlaku surut.

"Artinya, jika masih ada ponsel ilegal yang beredar sebelum tanggal diberlakukan Permen tersebut, maka itu tidak kena. Permen tersebut hanya berlaku, jika ponsel ilegal masih ada, pasca Permen tersebut ditetapkan. Maka, itu akan kena aturan tersebut," ucap Ismail.



Sumber: Investor Daily


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Dua Gerai Huawei Experience Shop Hadir di Surabaya

Surabaya merupakan salah satu pasar potensial bagi Huawei.

DIGITAL | 13 Juli 2019

Helios Mobility Suite Dukung Mobilitas Karyawan

HMS memiliki kemampuan mengelola perangkat dan aplikasi mobile milik perusahaan.

DIGITAL | 12 Juli 2019

Untuk Jemaah Haji, Smartfren Tawarkan Kuota Unlimited di Arab Saudi

PT Smartfren Telecom, Tbk, melalui divisi international roaming, mendukung kemudahan komunikasi, khususnya para jamaah yang melaksanakan ibadah haji di Arab Saudi.

DIGITAL | 12 Juli 2019

Validasi IMEI Tidak Berlaku untuk Ponsel BM Lama

Regulasi validasi IMEI tidak berlaku untuk ponsel black market yang sudah beredar sebelum aturan tersebut ditetapkan.

DIGITAL | 12 Juli 2019

Blokir Ponsel Ilegal, Aturan Validasi IMEI Ditandatangani 17 Agustus

Regulasi mengenai validasi IMEI nantinya akan tertuang dalam Peraturan Menteri yang akan ditandatangani Agustus 2019.

DIGITAL | 12 Juli 2019

HID goID, Solusi Verifikasi Usia Penduduk

Perangkat HID goID dapat memberikan kemudahan bagi institusi pemerintah dalam memindahkan identitas penduduk dari bentuk dokumen fisik ke dalam format digital yang terkoneksi dengan ponsel pribadi.

DIGITAL | 12 Juli 2019

Aplikasi coopRASI Dorong Transformasi Koperasi

Aplikasi coopRASI menjadi solusi untuk membuat koperasi maju dan berkembang.

DIGITAL | 11 Juli 2019

Ajaib Rilis Cara Baru Investasi Lewat Tema

Ajaib merupakan aplikasi investasi pertama di Indonesia yang menawarkan investasi tematik.

DIGITAL | 10 Juli 2019

Media Sosial Mengubah Gaya Jualan Online

Media sosial menjadi pendukung utama dalam pencapaian omzet e-commerce.

DIGITAL | 10 Juli 2019

Mendengar Lebih Fokus Berkat Teknologi Blue VOICE Logitech

Logitech G, subbrand dari Logitech merilis dua perangkat headset gaming PRO baru yang menandai debut teknologi peranti lunak Blue VO!CE.

DIGITAL | 10 Juli 2019


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS