Komisi X: UU Sisnas Iptek Akan Perbaiki Dunia Riset dan Inovasi

Komisi X: UU Sisnas Iptek Akan Perbaiki Dunia Riset dan Inovasi
Ilustrasi penelitian. ( Foto: ZeeNews India )
Markus Junianto Sihaloho / HA Kamis, 18 Juli 2019 | 02:42 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - DPR sudah mengesahkan RUU Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Sisnas Iptek) menjadi undang-undang dalam rapat paripurna Selasa (16/7/2019) lalu. RUU itu menjadi awal jalan terbentuknya Badan Riset dan Inovasi Nasional seperti yang sudah disampaikan berkali-kali oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Anggota Komisi X DPR dari Fraksi Partai Golkar, Ferdiansyah, mengatakan RUU Sisnas Iptek dilatarbelakangi keadaan selama ini di mana ada sebuah kesulitan besar dalam mengkoordinasi berbagai lembaga maupun kerja riset. Hal itu relatif menjadi hambatan bagi pembangunan bangsa berbasis iptek serta riset.

"Dengan pembentukan ini, koordinasi akan terintegrasi. Jadi lewat satu badan saja. Tinggal peruntukan risetnya saja nanti bisa dibuat beragam. Akan ada penelitian soal pendidikan, teknologi, dan lain-lain. Tapi tak terpencar-pencar di berbagai lembaga seperti selama ini. Dan kontrolnya pun jadi lebih mudah," beber Ferdiansyah, Rabu (17/7/2019).

Yang jelas, reorganisasi ini sudah diatur untuk tidak menghilangkan aset yang sudah ada serta tidak menyingkirkan sumber daya manusia (SDM) yang selama ini bekerja di dalamnya.

Intinya, kata Ferdiansyah, yang diperbaiki adalah manajemennya.

"Kami yakin secara jangka panjang situasi riset kita akan lebih baik dibanding sekarang. Tak ada lagi sendiri-sendiri. Kebijakan penelitian nasional akan lebih terarah," katanya.

Soal anggarannya sendiri, karena berbagai lembaga akan terintegrasi, otomatis dana yang selama ini terpencar akan terkumpul di sebuah lembaga. Angkanya pun akan lebih besar.

"Dana besar dan penelitiannya nanti akan terfokus pada penelitian yang memang dibutuhkan bangsa kita. Itu akan menyentuh perbaikan dari kualitas penelitian maupun penelitinya," ujar Ferdiansyah.

Lalu bagaimana dengan adanya kritik sejumlah kalangan soal klausul sanksi pidana bagi peneliti yang beraktivitas tanpa izin? Ferdiansyah memastikani seluruh isi RUU itu sudah menjalani uji publik sebelum akhirnya disahkan dalam paripurna DPR. Dan lewat uji publik itu, tak ada pihak yang menolak klausul dimaksud.

"Ya itu kan kalau penelitian misalnya dilakukan oleh orang asing, ya permisi dulu. Dan dipastikan jangan ada lagi penelitian oleh asing yang tak ada kaitan dan manfaatnya dengan kepentingan rakyat Indonesia," jelas Ferdiansyah.

"Misal penelitian soal sejarah Indonesia. Harus jelas apa manfaatnya buat Indonesia. Itu konteks perlunya izin itu dan sanksi bagi yang melanggarnya."



Sumber: BeritaSatu.com