Indonesia Sudah Ketinggalan Dalam Penerapan Validasi IMEI

Indonesia Sudah Ketinggalan Dalam Penerapan Validasi IMEI
Ilustrasi Ponsel Pintar (Foto: Istimewa)
Herman / FER Jumat, 2 Agustus 2019 | 22:44 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Untuk memonitor keberadaan ponsel ilegal atau black market, pemerintah saat ini sedang menggodok Peraturan Menteri (Permen) dari tiga kementerian berkaitan dengan validasi IMEI (International Mobile Equipment Identification).

Nantinya, apabila IMEI dari sebuah perangkat tidak teregistrasi karena merupakan ponsel ilegal atau black market, layanan telekomunikasi seluler dari perangkat tersebut akan diblokir.

Regulasi ini tertuang dalam Permen yang akan dikeluarkan oleh tiga kementerian yaitu Kementerian Perindustrian (Kemperin), Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo), dan Kementerian Perdagangan (Kemdag). Permen tersebut rencananya akan ditandatangi pada 17 Agustus 2019.

Menteri komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Rudiantara menyampaikan, rencana keluarnya Permen tiga Menteri itu diharapkan bisa menyehatkan ekosistem industri telekomunikasi nasional. Tidak hanya Indonesia, beberapa negara juga telah menerapkan soal validasi IMEI ponsel.

"Kita ini sebenarnya sudah ketinggalan karena negara lain sudah menerapkan kebijakan ini sejak lama. Kalau kita pikir, kita ini sudah menikmati luxury tidak melaksanakan ini beberapa tahun, jadi jangan complain kalau nanti ada kebijakan ini karena memang sudah saatnya ada," kata Rudiantara, di gedung Kementerian Komunikasi dan Informatika, Jakarta, Jumat (2/8/2019).

Dengan adanya aturan validasi IMEI, Rudiantara berharap ke depannya ponsel yang masuk ke Indonesia bisa melalui proses tata niaga yang lebih baik, sehingga pemerintah bisa menerapkan kebijakan fiskalnya.

Sebelumnya, Asosiasi Ponsel Seluruh Indonesia (APSI) mengungkapkan, sebanyak 20 persen dari total penjualan ponsel yang beredar di Indonesia adalah ilegal.

APSI menyebutkan, 45 - 50 juta ponsel terjual setiap tahunnya di Indonesia. Jika 20 persen di antaranya adalah ilegal, maka jumlahnya sekitar 9 juta unit per tahun. Bila rata-rata harga ponsel itu sekitar Rp 2,5 juta, maka nilai total mencapai Rp 22,5 triliun.

Akibat dari maraknya ponsel ilegal tersebut, negara menjadi kehilangan potensi pemasukan. Karena Kementerian Keuangan (Kemkeu) tidak bisa memungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 10 persen + PPH 2,5 persen dari ponsel ilegal tersebut. Total potensi pajak yang hilang sekitar Rp 2,8 triliun per tahun.

 



Sumber: BeritaSatu.com